Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran dalam KUHP Berdasarkan Pasal dan Literatur
Kumpulan artikel yang membahas seputar konsep hukum, daftar pasal, tindak pidana, serta tanya jawab hukum.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Seputar Hukum tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDefinisi Kejahatan dan Pelanggaran dalam KUHP
Dalam hukum pidana Indonesia, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP memegang peranan penting untuk menentukan berat ringannya suatu tindak pidana. Klasifikasi ini berdampak pada proses hukum dan jenis sanksi yang diberikan.
Menurut buku Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP karya Sudaryono dan Natangsa Surbakti, buku II dan Buku III KUHP lama dalam hukum pidana, disebut dengan bagian khusus, mengatur tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.
Namun, perlu diketahui bahwa dalam KUHP Nasional yang baru di UU No. 1 tahun 2023, sistem pembagian delik ini diubah menjadi sistem yang lebih modern, dan klasifikasinya tidak lagi hanya dualistik seperti KUHP lama.
Pengertian Kejahatan Menurut KUHP
Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dianggap merugikan atau membahayakan masyarakat luas, seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, atau penganiayaan. Kejahatan biasanya mengandung unsur kesengajaan dan niat jahat dari pelakunya.
Pengertian Pelanggaran Menurut KUHP
Sementara itu, pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang umumnya dinilai lebih ringan dan tidak selalu menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Contohnya seperti pelanggaran lalu lintas atau ketidaktertiban umum.
Landasan Hukum dan Nomor Pasal Terkait
Pembagian kejahatan dan pelanggaran diatur dalam KUHP Kolonial Buku II untuk kejahatan dan Buku III untuk pelanggaran. Pasal-pasal yang mengatur mengenai jenis dan sanksinya pun berbeda, sehingga sangat penting memahami letak perbedaan ini sejak awal.
Baca juga: Tindak Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Pernikahan
Kriteria Pembeda antara Kejahatan dan Pelanggaran
Ada sejumlah kriteria yang digunakan untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP. Penjelasan berikut merangkum dasar penetapan, contoh, serta dampak hukum dan sosial dari masing-masing kategori.
Dasar Penetapan Kejahatan dan Pelanggaran
Penentuan suatu perbuatan sebagai kejahatan atau pelanggaran dilakukan berdasarkan tingkat ancaman terhadap kepentingan hukum yang dilindungi negara, serta intensitas akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat.
Sifat Kejahatan dan Pelanggaran
Dalam jurnal Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran karya Lalu Arfa’ am Andesa, dijelaskan bahwa perbedaan utama antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada sifat tindakan yang dilakukan.
Kejahatan sering kali dianggap sebagai tindakan yang lebih serius dan merugikan masyarakat secara luas, sedangkan pelanggaran cenderung dianggap sebagai tindakan yang kurang serius dan lebih bersifat administratif.
Contoh Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran dalam KUHP
Contoh kejahatan antara lain pembunuhan, pencurian, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Sedangkan tindak pidana ringan seperti tidak membawa SIM saat berkendara atau buang sampah sembarangan tergolong sebagai pelanggaran.
Dampak Hukum dan Sosial dari Kejahatan dan Pelanggaran
Kejahatan cenderung menimbulkan dampak sosial luas, seperti keresahan atau ancaman keamanan. Sementara pelanggaran biasanya berdampak terbatas dan tidak mengganggu stabilitas masyarakat secara luas.
Tujuan Pembagian Kejahatan dan Pelanggaran dalam Hukum Pidana
Pembagian antara kejahatan dan pelanggaran bukan semata-mata soal administrasi hukum, melainkan berfungsi menjaga keadilan dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Klasifikasi ini juga mempermudah aparat dalam menentukan langkah hukum yang tepat.
Pentingnya Klasifikasi dalam Sistem Hukum
Klasifikasi ini berguna agar setiap tindak pidana mendapat perlakuan yang proporsional. Kejahatan mendapat penanganan yang lebih serius, baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan.
Implikasi terhadap Proses Penegakan Hukum
Penegakan hukum untuk kejahatan biasanya melibatkan penyelidikan lebih mendalam dan proses pengadilan yang lebih panjang. Sedangkan pelanggaran cenderung diselesaikan secara cepat, misalnya dengan denda di tempat.
Perbandingan Sanksi dalam Kasus Kejahatan dan Pelanggaran
Sanksi pidana menjadi aspek pembeda yang cukup jelas antara kejahatan dan pelanggaran. KUHP telah mengatur jenis dan berat sanksi berdasarkan masing-masing kategori perbuatan.
Jenis Sanksi untuk Kejahatan Pasal 10 KUHP
Berdasarkan Pasal 10 KUHP lama, sanksi untuk kejahatan meliputi pidana pokok seperti penjara, kurungan, denda, dan hukuman mati. Selain itu, ada juga pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu atau penyitaan barang. Padanan Pasal 10 KUHP lama yang mengatur jenis-jenis sanksi pidana secara umum ditemukan dalam Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023).
Jenis Sanksi untuk Pelanggaran Pasal 103 KUHP
Pasal 103 KUHP lama memuat pengecualian yang membuat pelanggaran umumnya hanya diancam sanksi ringan berupa denda atau kurungan dan tidak dikenakan pidana tambahan yang berat.
Pengecualian ini terjadi karena Pasal 103 menyatakan bahwa ketentuan Pidana Pokok dan Tambahan (Pasal 10) serta Percobaan (Pasal 11) tidak berlaku penuh untuk pelanggaran. KUHP Nasional mempertahankan perbedaan sanksi ini, namun tidak lagi menggunakan pengecualian pasal seperti Pasal 103.
Studi Kasus dan Contoh dalam Praktik
Penerapan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam praktik sehari-hari dapat ditemukan di berbagai contoh nyata di masyarakat. Studi kasus juga membantu memperjelas bagaimana hukum bekerja dalam situasi konkret.
Studi Kasus Singkat
Menurut jurnal Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana oleh Supriyadi, realita menunjukkan bahwa tidak semua undang-undang pidana khusus melakukan penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran.
Contoh Kejahatan dan Pelanggaran dalam Kehidupan Sehari-hari
Kejahatan seperti perampokan, penganiayaan, atau penipuan kerap diberitakan di media dan mendapat perhatian serius dari aparat. Sementara pelanggaran seperti parkir sembarangan atau melanggar lampu lalu lintas, umumnya cukup diselesaikan dengan denda atau teguran.
Penutup
Memahami perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP penting dalam kehidupan masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia. Klasifikasi ini membantu memastikan bahwa setiap perbuatan mendapat penanganan dan sanksi yang sesuai, serta memperkuat rasa keadilan di masyarakat.