Mengungkap Sejarah Kabupaten Bantul yang Banyak Menyimpan Cerita Kepahlawanan
Mengulas serba serbi kota Yogyakarta.
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Seputar Yogyakarta tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSejarah Kabupaten Bantul tak bisa dilepaskan dari kisah perjuangan Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya. Tempat ini penuh dengan cerita kepahlawanan, termasuk perjuangan Pangeran Mangkubumi, Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro.
Adisucipto, sang pionir penerbangan Indonesia, juga memiliki kisah di sini, ketika pesawatnya ditembak jatuh oleh Belanda. Perang gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman dan "Serangan Oemoem 1 Maret" oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga berlangsung di Bantul.
Sejarah Kabupaten Bantul yang Panjang
Dikutip dari bantulkab.go.id, perjuangan Pangeran Diponegoro melawan kolonialisme di Selarong dari tahun 1825 hingga 1830 menandai awal sejarah Kabupaten Bantul. Setelah berhasil meredam perlawanan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda membentuk sebuah komisi khusus.
Komisi ini bertanggung jawab atas pemerintahan di beberapa daerah, termasuk Mataram dan Gunungkidul. Negosiasi antara Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta mengenai pembagian wilayah dan biaya perang turut menjadi bagian dari proses ini.
Pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831, sebuah kesepakatan penting terjadi antara Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta. Kesepakatan ini menciptakan pembagian wilayah administratif baru di Kasultanan, yang menghasilkan tiga kabupaten: Bantulkarang di selatan, Denggung di utara, dan Kalasan di timur.
Kemudian, pada tanggal 20 Juli 1831, Bantul secara resmi menjadi kabupaten tersendiri, dengan Raden Tumenggung Mangun Negoro sebagai bupati pertama. Tanggal 20 Juli inilah yang kemudian menjadi hari penting bagi Bantul, diperingati setiap tahun sebagai hari jadi kabupaten.
Tanggal ini juga simbolis, mengingatkan pada dimulainya Perang Diponegoro. Selama pendudukan Jepang, Bantul diberikan otonomi lebih, mengikuti peraturan Usamu Seirei nomor 13.
Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan pemerintahan di Bantul diambil alih oleh Komite Nasional Daerah, mengacu pada UU No 1 tahun 1945. Namun, undang-undang tersebut tidak langsung diterapkan di Yogyakarta dan Surakarta hingga UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948 dikeluarkan. Berikutnya, UU Nomor 15 tahun 1950 lebih lanjut mengatur tentang pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia, termasuk Bantul.
Baca juga: Jembatan Kretek 2 Bantul, Jalan Penghubung Parangtritis dan Tirtohargo
Demikianlah kisah sejarah Kabupaten Bantul. Kisah tersebut bukan hanya sekumpulan peristiwa masa lalu, tetapi juga cerminan ketangguhan dan semangat juang yang menjadi warisan berharga bagi generasi saat ini.
Kisah-kisah heroik yang tertanam dalam lembaran sejarah tersebut menginspirasi untuk memahami lebih dalam nilai-nilai keberanian dan pengorbanan dalam membangun masa depan yang lebih baik. (CR)