Mendorong Akselerasi Pengadaan Barang dan Jasa

Upaya percepatan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari peningkatan kinerja pembangunan. Salah satu pendekatan strategis yang dapat ditempuh adalah melalui penyelenggaraan rapat koordinasi lintas unit kerja, yang mempertemukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Rakor ini dapat menjadi wadah untuk memetakan proyek-proyek strategis yang direncanakan dalam tahun anggaran berjalan, baik yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun transfer dari pemerintah pusat. Dalam forum tersebut, UKPBJ memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi teknis, persiapan dokumen, serta proses yang harus dilalui oleh OPD agar PBJ berjalan dengan baik. Sebaliknya, OPD juga dapat menggali informasi dan menyampaikan kebutuhan maupun kendala yang mereka hadapi. Sinergi semacam ini penting untuk meminimalkan keterlambatan pelaksanaan dan meningkatkan efektivitas program pembangunan.

Ilustrasi dibuat dengan ChatGPT

Salah satu gagasan penting yang mengemuka adalah perlunya menerapkan mekanisme tender pra-DPA—yakni, proses tender dimulai sebelum dokumen anggaran secara resmi ditetapkan. Setelah proses seleksi selesai dan pemenang tender ditetapkan, penandatanganan kontrak dilakukan setelah DPA disahkan. Langkah ini dinilai dapat mengurangi penundaan pelaksanaan kegiatan di awal tahun dan membantu percepatan realisasi program.

Namun, di penghujung tahun, banyak sumber daya aparatur terkonsentrasi pada penyelesaian target anggaran berjalan. Kondisi ini membuat persiapan tender dini menjadi sulit dilakukan. Agar tidak terjebak dalam siklus keterlambatan yang berulang, perlu adanya upaya untuk memulai proses persiapan lebih awal, bahkan sebelum akhir tahun anggaran.

Sebuah usulan muncul agar pembahasan tender dini dilakukan lebih cepat, misalnya sejak bulan Oktober, agar pelaksanaan tender dapat dimulai pada bulan November. Pendekatan ini diharapkan memberi ruang lebih luas bagi perencanaan dan persiapan teknis, serta memastikan bahwa proses pengadaan berjalan lebih sistematis. Jika berbagai pihak memberikan dukungan untuk mengawal upaya ini, hal itu akan mencerminkan semangat bersama dalam mendorong peningkatan kinerja.

Tentu, percepatan pengadaan tidak hanya bergantung pada pengaturan teknis. Refleksi terhadap efektivitas tugas dan fungsi aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi faktor krusial. Saat ini, masih ada tugas administratif yang lebih berorientasi pada pemenuhan regulasi daripada memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa tugas-tugas tersebut tetap relevan dan produktif.

https://kumparan.com/sigid-mulyadi/program-sudah-kencang-birokrasi-harus-siap-ngegas-bareng-24v6MNrLN8s

Evaluasi ini bertujuan menyederhanakan pekerjaan yang kurang substansial, sehingga ASN dapat lebih fokus pada kegiatan yang mendukung pencapaian hasil nyata. Jika ditemukan adanya tugas yang tidak lagi efektif atau hanya memenuhi syarat administratif, mereviu ketentuan yang mendasarinya patut dipertimbangkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berorientasi hasil.

Optimisme terhadap perubahan bukanlah sekadar angan-angan. Ia lahir dari kerja sama, keterbukaan, dan keberanian mencoba pendekatan baru. Dengan langkah konkret dan sinergi yang kuat, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih cepat dan efektif bukanlah hal yang mustahil.