Menyoal Penurunan Angka Pernikahan: Ancaman Nyata Bagi Perekonomian Indonesia

Di tengah gegap gempita menyambut Indonesia emas 2045, ternyata bangsa Indonesia dihadapkan dengan ancaman penurunan angka pernikahan yang tentunya akan berimplikasi pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dilansir dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan turun sebanyak 7,51% selama periode 2022-2023. Sedangkan dalam satu dekade terakhir, angka pernikahan anjlok sebesar 28,63%.

Ilustrasi pernikahan. Image by prostooleh on Freepik

Berbagai alasan memicu meningkatnya tren masyarakat Indonesia untuk menghindari pernikahan. Alasan yang paling mendasar adalah kondisi perekonomian yang kian lama dirasa makin memberatkan, khususnya bagi generasi muda, serta masih tingginya kasus kekerasan domestik (kekerasan dalam rumah tangga/ KDRT) yang dialami oleh perempuan dan anak. Sosial media juga menjadi katalis dalam mengekskalasi permasalah rumah tangga menjadi konsumsi publik sehingga secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi psikologis masyarakat muda dalam menanggapi pernikahan.

Ketika memasuki jenjang pernikahan, ada banyak aspek ekonomi yang perlu dipertimbangkan, misalnya saja biaya hunian hingga pendidikan anak. Berdasarkan data yang dihimpun oleh CEIC Data, indeks harga properti residensial mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari 72.000 pada tahun 2010 menjadi 165.860 pada tahun 2024. Di sisi lain, hampir semua lapisan masyarakat bersepakat bahwa memiliki hunian yang layak merupakan kebutuhan pokok yang perlu dipenuhi ketika berumah tangga, terlebih jika pasangan suami istri memutuskan untuk memiliki keturunan. Indikator dalam memilih hunian bagi keluarga tentunya akan lebih kompleks daripada individu dengan status single. Bagi pasangan suami istri, ada keinginan untuk memiliki tempat tinggal yang dilengkapi fasilitas yang andal dalam mendukung tumbuh kembang anggota keluarga, misalnya ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak. Sayangnya terdapat tendensi bahwa hunian di wilayah yang strategis dan dengan fasilitas umum terbaik memiliki harga jual yang cukup mahal. Selain lokasi, luas bangunan juga menjadi pertimbangan dalam memilih rumah atau unit tinggal bagi keluarga. Idealnya, keluarga dengan anak membutuhkan dua hingga tiga tempat tidur untuk dapat layak dihuni bersama. Kembali, luas ukuran bangunan dan tanah akan mempengaruhi nominal dari suatu properti residensial. Mengutip pernyataan dari Cushman & Walefield, rata-rata harga properti residensial di kawasan Jabodetabek pada tahun 2024 mencapai Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), angka yang sangat besar terlebih bagi masyarakat dengan penghasilan di kisaran upah minimum regional (UMR) Jabodetabek.

Tidak hanya hunian, biaya pendidikan juga kian lama kian meningkat, terlebih biaya pendidikan yang dibebankan pada siswa yang bersekolah di sekolah swasta. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat pergeseran minat orang tua murid dalam menyekolahkan anaknya, yang dahulu lebih mengutamakan sekolah negeri saat ini lebih memilih sekolah swasta. Benar adanya jika pemerintah menyediakan layanan pendidikan dasar yang terjangkau bahkan gratis melalui sekolah negeri. Namun dengan munculnya berbagai kekurangan yang dimiliki sistem pendidikan di sekolah negeri mulai dari sistem zonasi yang carut-marut dan rawan praktik korupsi hingga isu kesenjangan jumlah ketersediaan dan kualitas sekolah negeri, membuat beberapa orang tua mulai mempertimbangkan sekolah swasta sebagai pilihan pertama. Meskipun menawarkan harga pendaftaran dan iuran bulanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri, banyak orang tua beranggapan bahwa sekolah swasta menawarkan kualitas yang lebih unggul dalam hal fasilitas, metode pengajaran, dan lingkungan pertemanan. Berdasarkan observasi dan survey singkat yang kami lakukan, beberapa sekolah dasar swasta di bilangan Jabodetabek memberlakukan tarif pendaftaran berkisar Rp15.000.000,00 sampai dengan Rp30.000.000,00 dan biaya bulanan berkisar Rp1.000.000,00 hingga Rp3.000.000,00.

Biaya hunian dan pendidikan adalah sebagian kecil dari biaya yang patut diperhitungkan dalam menentukan keputusan dalam menikah. Di luar itu, ada banyak biaya yang akan muncul seiring berjalanannya suatu pernikahan seperti biaya kesehatan anggota keluarga dan biaya darurat lainnya. Bagi mereka yang bertindak sebagai sandwich generation, tentunya biaya hidup yang ditanggung akan terasa lebih membebani.

Selain aspek ekonomi, tingginya kasus perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami perempuan dan anak juga menjadi pemicu utama dari penghindaran pernikahan. Baru-baru ini muncul tren marriage is scary di sosial media, di mana para netizen berbagi problematika rumah tangga termasuk kasus KDRT dan perselingkuhan. Tren ini tidak hanya menggugah empati masyarakat, namun justru memancing komentar untuk mempertimbangkan ulang pernikahan dan memiliki keturunan.

Turunnya angka pernikahan ini sejatinya menjadi sinyal buruk bagi perekonomian di Indonesia. Apabila masyarakat dan pemerintah Indonesia tidak menanggapi serius sinyal ini, bukan tidak mungkin selepas euphoria bonus demografi yang akan disambut di 2045, Indonesia justru akan kekurangan sumber daya manusia. Demografi adalah hal yang penting bagi roda perekonomian suatu negara karena selain menjadi salah satu faktor produksi yang menentukan tingkat penawaran (supply) barang dan jasa di pasar, hal ini juga penting dalam menjaga ketersediaan permintaan (demand) khususnya yang berasal dari konsumsi rumah tangga. Dengan adanya keseimbangan antara supply dan demand, otomatis perputaran uang domestik akan selau terjaga dan ekonomi suatu negara akan selalu bertumbuh, yang tentunya berdampak baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Guna memitigasi risiko defisit demografi di Indonesia, pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat perlu mengurai permasalahan ini dari hulunya. Penyediaan akses dan keterjangkauan atas fasilitas yang dibutuhkan keluarga khususnya perempuan dan anak perlu semakin ditajamkan. Perlunya fasilitas pendidikan berkualitas yang merata dan inklusif, akses kepemilikan rumah yang terjangkau, dan jaminan kesehatan dengan birokrasi efisien harus menjadi titik fokus pemerintah dalam menjaga keberlangsungan demografi. Masyarakat pun perlu semakin memperdalam kesadaran atas bahaya laten KDRT yang tidak hanya memberi dampak buruk kepada individu dan unit keluarga, namun juga mampu memberi pengaruh secara makro di masyarakat. KDRT bukanlah urusan pribadi atau domestik melainkan merupakan suatu tindak kriminal, sehingga masyarakat perlu waspada dan memberikan atensi atas tindak pidana ini.

Tugas rumah masyarakat dan pemerintah Indonesia tidak hanya dalam hal mengambalikan kepercayaan masyarakat tentang pentingnya institusi pernikahan, namun juga bagaimana mewujudkan unit keluarga yang unggul dan berkualitas. Di tengah data agregat yang menunjukkan adanya penurunan pernikahan, nyatanya di beberapa daerah masih terjadi perkawinan usia dini. Masih berlakunya praktik ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan untuk menjalankan nilai agama, namun juga adanya asumsi bahwa pernikahan dapat menjadi solusi masalah perekonomian khususnya bagi keluarga mempelai perempuan. Ironisnya, pernikahan usia dini merupakan salah satu faktor yang melandasi tingginya angka perceraian dan juga kasus kekerasan domestik baik secara fisik maupun psikologis. Tanpa mengurangi rasa hormat, unit keluarga yang tidak sehat tentu saja akan menjadi penghalang bagi generasi penerus dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Sebagai contoh, kasus kekerasan dan pengabaian kebutuhan yang dialami anak akan mengganggu kesehatan mental dan fisik sehingga proses belajar dan mengajar di sekolah pun akan terhambat. Maka dari itu, kampanye untuk menikah di usia matang tetap perlu digalakkan guna mendapatkan benefit berupa sumber daya manusia yang berkualitas sembari tetap menjaga keberlangsungan kuantitas.

Pernikahan yang legal dan sehat sejatinya lebih dari urusan menyatukan dua insan. Pernikahan adalah instrumen yang difitrahkan sejak awal penciptaan manusia guna menjaga keberlangsungan spesies dan kesejahteraan bangsa.