Media dan Komunikasi Politik: Membangun Kesadaran Politik Masyarakat

photo by: pixabay

Sejak reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam komunikasi politik. Sebelumnya, media dikendalikan secara ketat oleh pemerintah Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Setelah reformasi, kebebasan pers dan berpendapat semakin meningkat, yang memungkinkan berbagai suara, aspirasi dan perspektif Masyarakat bisa dikeluarkan dengan aman tanpa adanya rasa was-was dan ketakutan. Era ini juga ditandai oleh kemunculan media baru dan digital yang mempengaruhi cara informasi disebarkan dan diterima oleh masyarakat.

Media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar, tetap menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi politik bagi masyarakat. Dalam pemilihan umum, media massa berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang calon, partai politik, serta isu-isu penting.

Pemberitaan yang objektif dan berkualitas dapat membantu pemilih membuat keputusan yang tepat. Namun, media juga seringkali membuat sebuah sensationalisme yang begitu parah, yang bisa merubah dan mempengaruhi persepsi publik secara negative dan cepat.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah wajah komunikasi politik di Indonesia. Platform seperti Twitter atau X, Facebook, TikTok dan Instagram memungkinkan politisi dan partai politik untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hal ini memberikan ruang lebih bagi partisipasi yang lebih luas dan cepat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru, seperti penyebaran berita palsu dan polarisasi pendapat di masyarakat.

Komunikasi politik di Indonesia tidak hanya terjadi di antara elit politik dan media, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Diskusi publik, forum komunitas, dan gerakan sosial menjadi saluran penting untuk menyuarakan pendapat dan kepentingan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses politik ini sangat penting untuk memperkuat demokrasi dan akuntabilitas pemerintah.

Selain partisipasi masyarakat di media, komunikasi politik di era digital saat ini juga dimanfaatkan oleh para elit politik dalam menciptakan persepsi yang baik dalam mindset masyarakat untuk menarik hati dan perhatian guna mendapatkan dukungan lebih, sebagaimana yang kita lihat, para elit poitik memanfaatkan para influencer dalam promosi partai politik yang mereka pegang dengan dalih bahwa influencer yang mereka gunakan pun ikut andil dalam mendukung partai politik.

Dengan adanya influencer yang mendukung bahkan bergabung kedalam partai politik tertentu, para elit politik berharap partai politik yang mereka pegang dapat dipromosikan dan dikenal dengan cepat oleh masyarakat.

Dewasa ini, peran media masa sangatlah massif dan sangat membantu, seperti kampanye gemoy yang digunakan calon presiden dan wakil presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu semua membuahkan hasil yang maksimal. Kampanye yang Prabowo dan Gibran gunakan adalah visualisasi wajah Prabowo dan Gibran yang membuat wajah mereka terlihat gemoy dan menarik. Melihat masyarakat Indonesia yang kurang dalam Pendidikan dan literasi, membuat strategi kampanye gemoy ini sukses besar.

Meskipun ada kemajuan dalam komunikasi politik, tantangan masih ada. Selain masalah berita palsu, ada juga isu tentang akses informasi yang tidak merata, di mana daerah terpencil seringkali kesulitan mendapatkan informasi yang memadai. Selain itu, disinformasi yang tersebar di media sosial dapat memengaruhi stabilitas politik dan sosial.

Selain komunikasi politik, dalam media masa juga terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dan diikuti dengan baik, yaitu etika jurnalistik. Etika jurnalistik merupakan pedoman penting yang harus dipegang teguh oleh para jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Dalam etika jurnalistik itu meliputi keakuratan dan kebenaran informasi menjadi prinsip utama, di mana jurnalis diharapkan untuk melakukan verifikasi sebelum mempublikasikan berita.

Selain itu, independensi juga sangat penting, yang mana jurnalis harus bebas dan netral dari pengaruh politik, ekonomi atau kepentingan lain yang dapat memengaruhi objektivitas laporan. Kewajiban untuk menghormati privasi individu juga menjadi aspek etika yang krusial, dimana jurnalis harus mempertimbangkan dampak berita terhadap kehidupan pribadi sumber atau subjek yang diberitakan.

Selanjutnya, keadilan dan keseimbangan dalam pemberitaan harus diperhatikan, memberikan suara kepada berbagai pihak yang terlibat dalam isu yang sama, kemudian hendaknya ada transparansi dalam pengungkapan sumber informasi dan potensi konflik kepentingan, agar publik dapat menilai kredibilitas berita yang disampaikan. Dengan mematuhi etika jurnalistik, jurnalis dapat menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap media.

Komunikasi politik di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Dari kontrol ketat menjadi kebebasan berpendapat, peran media massa dan media sosial semakin penting dalam membangun kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Meskipun tantangan terus muncul, terutama di era digital, penguatan komunikasi politik yang inklusif dan transparan sangat diperlukan untuk mendukung demokrasi yang sehat di Indonesia.

Jadi, kita bisa memahami bahwa komunikasi politik memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, terutama setelah reformasi 1998. Dengan meningkatnya kebebasan pers dan munculnya media baru, masyarakat kini dapat lebih aktif terlibat dalam proses politik. Juga diharapkan agar masyarakat Indonesia bisa lebih teliti lagi dalam mencari kebenaran yang didapat dari media massa atau media sosial. Dan hendaknya selalu cek dan ricek kembali semua informasi yang didapat agar jelas kredibilitas dan keasliannya.

Meskipun media massa masih menjadi sumber utama informasi, media sosial juga berperan besar dalam interaksi antara politisi dan masyarakat. Namun, tantangan seperti berita palsu, akses informasi yang tidak merata, dan etika jurnalistik tetap harus diatasi. Penguatan komunikasi politik yang inklusif dan transparan sangat diperlukan untuk mendukung demokrasi yang sehat di Indonesia.