Tolak Gabung Kabinet Jokowi, Ini Alasan Sekretaris Umum Muhammadiyah

Abdul Mu'ti - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah| Gambar : Twitter.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melantik lima wakil menteri (Wamen) di Istana Negara, Rabu (23/12/2020). Pelantikan tersebut bersamaan dengan pelantikan enam menteri hasil reshuffle kabinet.

Ada lima Wamen yang akan dilantik Jokowi. Pertama, Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri BUMN menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang diangkat menjadi Menteri Kesehatan.

Lalu Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) akan diisi Letjen TNI Muhammad Herindra yang saat ini menjabat Kepala Staf Umum TNI. Herindra menggantikan Sakti Wahyu Trenggono yang diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kemudian Wakil Menteri Hukum dan HAM (wamenkumham) diisi oleh Edward Omar Sharif Hiariej. Ia merupakan Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Gajah Mada (UGM).

Lalu posisi Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) diisi oleh Dante Saksono Harbuwono. Ia merupakan dokter spesialis penyakit dalam.

Terakhir, posisi Wakil Menteri Agama (Wamenag) akan diisi oleh Harvick Hasnul Qolby. Ia merupakan Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sementara kursi wamendikbud sedianya diisi oleh tokoh Muhammadiyah. Tokoh yang diminta adalah Sekum PP Muhammadiyah yang menjabat Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Abdul Mu'ti.

Permintaan Istana itu sempat diamini oleh Abdul Mu'ti untuk menjadi Wamendikbud setelah mendapat lampu hijau dari PP Muhammadiyah. Dalam cuitannya Mu`ti mengatakan bahwa setelah melalui berbagai pertimbangan, ia memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri.

"Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut." Ungkapnya

"Awalnya, ketika dihubungi oleh Pak Mensesneg dan Mas Mendikbud, saya menyatakan bersedia bergabung jika diberi amanah. Tetapi, setelah mengukur kemampuan diri, saya berubah pikiran. Semoga ini adalah pilihan yang terbaik."