Childfree di Indonesia: Pilihan Hidup atau Tanda Sistem yang Retak?

Photo by Ron Lach : https://www.pexels.com/photo/woman-with-newborn-baby-in-hands-looking-at-camera-9841448/

Childfree bukan lagi percakapan bisik-bisik di kalangan anak muda perkotaan. Ia sudah menjadi fenomena yang terdata, diperdebatkan di ruang publik, dan cukup menggelisahkan pemerintah hingga perlu direspons dengan kebijakan. Dan di balik angka-angkanya, ada cerita yang jauh lebih dalam dari sekadar soal "tidak mau repot punya anak."

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022 mencatat sekitar 8,2 persen perempuan Indonesia usia 15-49 tahun yang pernah menikah memilih untuk tidak memiliki anak—setara dengan sekitar 71 ribu perempuan. Angka ini adalah yang tertinggi dalam empat tahun terakhir, naik dari 7 persen pada 2019. Sementara data SUPAS 2025 menunjukkan angka kelahiran total (TFR) Indonesia kini berada di 2,13—terus merosot dari tahun ke tahun. Di Yogyakarta, rata-rata keluarga bahkan sudah hanya punya satu anak.

Bagi sebagian pejabat, ini alarm. Bagi generasi muda yang memilihnya, ini adalah kalkulasi yang sangat rasional.

Childfree dan Beban Ekonomi yang Tidak Pernah Diakui

Perdebatan soal childfree di Indonesia terlalu sering berputar di soal moral dan agama, sementara faktor yang paling telak justru jarang disebut: ekonomi.

BPS sendiri dalam laporannya "Menelusuri Jejak Childfree di Indonesia" mencatat bahwa banyak perempuan yang memilih childfree memandang ada harga mahal yang harus dibayar, serta banyak aspek sosial, ekonomi, bahkan psikologis yang harus dikorbankan dalam proses pengasuhan anak. Ini bukan keengganan. Ini adalah perhitungan.

Dan hitungannya memang tidak menyenangkan. Rata-rata pendapatan Gen Z di Indonesia berada di bawah Rp2,5 juta per bulan, sementara biaya hidup di Jakarta mencapai rata-rata Rp14,88 juta per bulan. Dalam jurang seperti itu, memiliki anak bukan hanya soal cinta dan kesiapan mental—ia soal apakah secara finansial mungkin untuk memberikan kehidupan yang layak. Banyak yang menyimpulkan: belum tentu, atau bahkan tidak.

Fenomena generasi sandwich—di mana anak muda harus menanggung kebutuhan orang tua sekaligus dirinya sendiri—semakin mempersempit ruang itu. Ketika kamu belum selesai membiayai hidupmu sendiri dan masih menanggung orang tua, memutuskan untuk tidak menambah beban dengan satu nyawa lagi bukan tanda egois. Itu tanda seseorang yang berpikir jauh ke depan.

Bukan Tren, Tapi Pergeseran Nilai yang Nyata

Yang membuat fenomena ini menarik adalah bahwa childfree di Indonesia tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh bersama perubahan nilai yang lebih luas: angka pernikahan nasional turun dari 2,01 juta pada 2018 menjadi 1,57 juta pada 2023. Jumlah individu yang memilih hidup lajang meningkat signifikan. Keputusan untuk menikah, dan kemudian untuk punya anak, semakin tidak dianggap sebagai sesuatu yang otomatis terjadi setelah tahapan tertentu dalam hidup.

Survei Personal Growth terhadap 312 responden berusia 18-35 tahun menemukan bahwa mayoritas anak muda Indonesia kini memandang pilihan childfree sebagai keputusan yang netral—bukan sesuatu yang otomatis salah. Ini pergeseran signifikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, di mana pertanyaan "kapan punya anak?" masih terasa seperti kewajiban yang tidak bisa ditawar.

Psikolog dan akademisi juga mulai menyebut faktor lain yang selama ini tidak masuk perhitungan: kesehatan mental. Bagi mereka yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan trauma, kekerasan, atau ketidakstabilan emosional, memutus rantai itu—dengan tidak meneruskannya ke generasi berikutnya—bisa menjadi keputusan yang justru bertanggung jawab.

Respons Pemerintah: Sudah Tepat Arahnya, Tapi Belum Cukup

Pemerintah tidak diam. Pengesahan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) yang memperpanjang cuti melahirkan adalah langkah yang perlu diapresiasi. BKKBN menyatakan sedang mengidentifikasi faktor-faktor konkret yang mendorong penundaan atau penolakan memiliki anak. Dan Kementerian Kependudukan menyebut akan menjaga TFR tetap di angka ideal 2,1.

Namun, langkah-langkah itu baru menyentuh permukaan. Selama upah tidak naik sesuai dengan biaya hidup nyata, selama fasilitas penitipan anak berkualitas masih mahal dan langka, selama perempuan masih harus memilih antara karier dan menjadi ibu karena sistem tidak menyediakan keduanya sekaligus—maka imbauan untuk "mau punya anak" akan terus membentur tembok realita.

Data BPS sendiri menunjukkan childfree lebih banyak ditemukan di wilayah perkotaan, di kalangan perempuan berpendidikan tinggi—mereka yang paling sadar akan konsekuensi finansial dan sosial dari pengasuhan anak. Ini bukan karena mereka tidak mencintai anak. Ini karena mereka tahu persis apa yang dibutuhkan untuk membesarkan anak dengan baik, dan mereka jujur pada diri sendiri soal apakah itu memungkinkan.

Pertanyaan yang Sebenarnya

Kita terlalu sibuk mendebatkan apakah childfree itu boleh atau tidak, halal atau haram, nasionalis atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting justru hampir tidak pernah diajukan: mengapa semakin banyak generasi muda yang merasa bahwa memiliki anak adalah risiko yang tidak sanggup mereka tanggung?

Jawaban atas pertanyaan itu jauh lebih berbicara tentang kegagalan sistem—ekonomi, sosial, dan perlindungan negara—daripada tentang "paham individualisme" yang mudah dijadikan kambing hitam.

Childfree adalah cermin. Dan yang dipantulkannya bukan wajah generasi yang egois, melainkan wajah sistem yang sudah lama gagal meyakinkan anak mudanya bahwa masa depan layak untuk diwariskan.

Penulis adalah pemerhati isu demografi, keluarga, dan kebijakan sosial.