Zona Integritas Pada Sektor Publik, Komitmen Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi

Menciptakan birokrasi pemerintah yang baik dan memuaskan adalah keinginan semua pihak yang sangat didambakan, dan tuntutan untuk menghadirkan birokrasi pemerintah yang demikian tidak akan pernah luput dari masyarakat. Reformasi birokrasi menjadi salah satu upaya esensial pemerintah menciptakan sebuah birokrasi yang cakap guna meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor publik yang sasarannya adalah birokrasi bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Beberapa program dan regulasi dibuat agar masyarakat dapat merasakan hasil dari reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah ini, salah satunya adalah membangun zona integritas yang pedomannya tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019. Zona integritas pada hakikatnya diciptakan atas dasar keinginan seluruh pihak agar terwujudnya suatu wilayah birokrasi yang bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani pada unit kerja.

Korupsi telah menjadi topik yang selalu diperhatikan oleh semua orang terutama yang bersangkutan dengan sektor publik, karena ia merupakan masalah yang berdampak masif dan langsung dirasakan oleh banyak orang. Dalam upaya pemberantasan korupsi, begitu banyak macam cara mulai dari pencegahan hingga penindakan, salah satu upaya pencegahan itu adalah menanamkan dan menerapkan nilai dan prinsip integritas oleh individu dan lembaga.

Integritas dapat mengukur persepsi antikorupsi sebuah sektor publik, dan mampu mengidentifikasi apakah sektor itu telah menuju wilayah bebas korupsi atau tidak. Sebuah institusi atau birokrasi dapat dikatakan berintegritas jika ia melakukan tindakan yang konsisten atau sesuai dengan nilai dan prinsip bertugas yang dianut oleh birokrasi tersebut. Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 memberikan pedoman dan rujukan bagi seluruh institusi pemerintah untuk membangun zona integritas agar menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Dalam Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2019 ini dijelaskan bahwa zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan zona integritas ini nanti difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret. Enam program inilah yang menjadi faktor penentu tercapainya sasaran zona integritas yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Instansi dalam kawasan Bandar udara, instansi dalam kawasan pelabuhan, instansi penegak hukum, instansi wilayah Kemenpan RB, dan instansi pada wilayah kerja pemerintah kota/kabupaten semuanya dapat melakukan pembangunan zona integritas sesuai protokol yang telah diberikan.

Sektor publik sangat menentukan kualitas pembangunan Indonesia dan menjadi kunci dari kemajuan sebuah pemerintahan. Maraknya praktik korupsi yang terjadi di sektor publik sangat menghambat proses menuju reformasi birokrasi yang mewujudkan bentuk good governance.

Zona integritas merupakan upaya yang berusaha menghilangkan praktik korupsi di sektor publik, program dan kebijakan ini sangatlah sinkron disaat sekarang ini mengingat praktik korupsi sangat rentan terjadi di sektor yang berhubungan dengan layanan publik. Pemerintah memberikan predikat bagi instansi yang telah berhasil memenuhi kriteria zona integritas, instansi yang memperoleh predikat ini salah satunya dapat diketahui masyarakat dari gambar berupa spanduk, baliho dan sebagainya saat memasuki wilayah instansi.

Sebuah baliho pertanda memasuki zona integritas di Pengadilan Agama Pariaman

Ketika suatu instansi memperoleh predikat menjadi zona integritas, maka komitmen untuk menyelenggarakan praktik integritas harus disertai dalam setiap individu yang ada dalam instansi tersebut dan dalam setiap bentuk pengelolaan organisasi instansi tersebut. Tentunya sedikit banyaknya ada perubahan yang berhasil dilakukan instansi tersebut sehingga ia mampu memperoleh predikat zona integritas, hanya saja yang perlu diperhatikan adalah seberapa besar perubahan pasti atau nyata yang terjadi di instansi tersebut.

Semakin banyak instansi yang memperoleh predikat ini tentunya berdampak baik pada peningkatan kualitas layanan dan bebas dari praktik KKN. Namun, jika ditemukan masih adanya kualitas layanan yang buruk dan praktik KKN masih terjadi, perlu dipertanyakan kembali zona integritas instansi tersebut. Penilaian zona integritas ini perlu dilakukan secara berkala untuk menguji kualitas instansi tersebut dan pengawasan harus tetap dilakukan baik dari pemerintah sendiri maupun masyarakat. Perlu diperketat kembali indikator-indikator yang menjadi syarat sebuah sektor publik dikatakan memenuhi kriteria zona integritas, jika hal demikian telah dilaksanakan maka perluasan zona integritas pada sektor publik harus digalakkan seperti pada instansi di bawah Kementerian Pendidikan seperti universitas-universitas, instansi di bawah Kementerian Kesehatan seperti rumah sakit, dinas yang ada di lingkungan provinsi atau kota, dan banyak lainnya yang selama ini hanya terlihat tertuju pada sektor penegak hukum seperti pengadilan dan kepolisian.

Jika telah berhasil zona integritas ini bahkan dapat saja menjadi suatu syarat bagi seluruh sektor publik yang ada di Indonesia untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.