Caleg Pas Foto

Apk semrawut. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Pada tahun politik ini, ibu pertiwi diserbu iklan politik dan alat peraga kampanye (APK) yang bersifat paritas alias sama sebangun. Calon pemilih yang sedang beraktivitas di luar rumah senantiasa mendapatkan suguhan visual calon legislatif yang menerapkan strategi narsisme lebay.

Para caleg peserta pemilu rajin melakukan aktivitas teror visual. Modusnya dengan menebar sampah visual iklan politik dan APK di ruang publik. Mereka dengan seenak hatinya memasang dan memaku sampah visual iklan politik dan APK di ruang terbuka hijau, taman kota, tiang telepon, tiang listrik, tiang rambu lalu lintas, dan di antara rindangnya pepohonan.

Di tempat itu, para caleg secara sepihak mengajak berkomunikasi kepada calon pemilihnya lewat iklan politik dan APK miliknya. Pola komunikasi politik yang dijalankannya cenderung memaksakan kehendak pribadinya.

Mereka tanpa malu dan sungkan membentangkan iklan politik miliknya dalam bentangan rontek, spanduk, poster, billboard, baliho, dan bendera partai politik (parpol) yang ditancapkan dan dipaku di ruang publik. Atas kejahatan visual yang mereka lakukan di ruang publik, Komunitas Reresik Sampah Visual menjulukinya sebagai ''caleg pas foto''.

Ciri visual caleg pas foto di antaranya, memasang wajahnya bergaya mirip pas foto KTP. Tampak depan. Dicetak setengah badan. Penampakan visualnya selalu mengumbar senyum ramah. Menunjukkan ekspresi santun. Kedua telapak tangannya ditangkupkan di dada.

Gaya visual lain yang ditampilkan caleg pas foto, yakni mengepalkan jemarinya sebagai ekspresi sikap tegas. Hal itu mereka maksudkan sebagai tanda visual keberpihakannya kepada rakyat.

Ada juga yang mengangkat telunjuk jarinya. Perspektif visual semacam itu mereka jadikan penanda visual bahwa dirinya adalah pemimpin pembela kebenaran.

Dr. Sumbo Tinarbuko

Di ruang publik banyak ditemukan juga caleg pas foto yang kebingungan mengidentifikasi tanda visual atas dirinya. Jalan pintas yang dilakukan dengan meregangkan jemarinya membentuk angka satu hingga lima atau lebih. Angka itu menjadi representasi dirinya sesuai nomor urut pemberian parpol.

Caleg pas foto juga menyantumkan deretan gelar akademik. Tak lupa mereka menambahkan gelar kebangsawanan atau gelar keagamaan. Mereka juga menuliskan hubungan kekerabatan dengan tokoh parpol sebagai representasi visual dukungan politik.

Modal Sosial

Tabiat jelek caleg pas foto yang menyebarkan sampah visual iklan politik dan APK, sejatinya sedang mengamini dogma marketing politik. "Beriklanlah sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya, karena lewat jalan itu mampu mendongkrak popularitasmu." Dogma marketing politik semacam itu hanyalah mitos yang berlaku di dalam jagat komunikasi politik.

Masalahnya kemudian, cukupkah "caleg pas foto" bermodalkan popularitas dan gelontoran fulus untuk belanja APK? Tentu tidak cukup. Sebab realitas sosial di lapangan mencatat ketika popularitas dan elektabilitas sang caleg hanya ditakar lewat tebaran iklan politik dan APK di ruang publik.

Hal itu tidak serta-merta menjadikan jaminan dirinya dipilih oleh calon pemilih. Artinya, serbuan iklan politik dan APK bergambar wajah caleg pas foto berikut janji politik di bawahnya tidak otomatis mendongkrak elektabilitas dirinya.

Realitas sosial lainnya juga memberikan catatan kritis. Caleg wajib memiliki pengalaman lapangan yang sudah teruji ruang dan waktu. Pengalaman lapangan dan pendidikan politik harus dimiliki caleg.

Hal itu merupakan bagian dari proses kaderisasi politik yang harus diperjuangkan sang caleg untuk menjadi modal sosial. Bagi caleg instan seperti "caleg pas foto", hal ini tentu menjadi musuh besar.

Modal sosial lainnya, kualitas merek sang caleg jauh lebih penting daripada sekadar obral janji politik dan gembar-gembor visual mempromosikan dirinya bagaikan tong kosong berbunyi nyaring. Sebab kualitas merek sang caleg dapat dibuktikan lewat segepok karya nyata yang bermanfaat bagi kemaslahatan rakyat Indonesia.

Modal sosial semacam itu menjadi dasar bagi calon pemilih untuk menilai ikhtiar sang caleg. Apakah mereka mampu memahami permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi yang membelit keseharian hidup warga masyarakat.

Bagi calon pemilih, komunikasi politik yang dijalankan caleg pas foto lewat iklan politik dan APK dianggap fatamorgana politik. Seolah membela dan melayani rakyat. Tetapi sejatinya justru terlihat tidak merakyat.

Mereka sejatinya sekelompok calon tenaga kerja yang menyewa kendaraan politik dari parpol. Mereka adalah calon karyawan yang melamar pekerjaan sebagai pegawai di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Sampah Visual

Petugas gabungan mencopot baliho saat penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019 di kawasan KOta Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (16/1/2019). Foto: ANTARA/Anis Efizudin

Atas realitas sosial tersebut, sejatinya masyarakat tidak butuh kampanye politik transaksional di ruang publik. Masyarakat tidak ingin menjumpai iklan politik dan APK milik caleg pas foto yang kehadirannya menjadi teroris visual.

Masyarakat tidak mau terpapar bencana sosial akibat penjajahan visual yang dikendalikan caleg pas foto lewat tebaran sampah visual iklan politik dan APK. Masyarakat membutuhkan sebentuk aktivitas kampanye damai, berbudaya, kreatif, dan mengedepankan pertunjukan seni kejadian yang artistik.

Masyarakat mengharapkan sebuah pertunjukan kampanye politik yang mampu menggugah dan menginspirasi siapa pun untuk berkarya nyata. Masyarakat merindukan bantuan dan panduan dari para caleg yang berjanji membantu rakyat kecil guna memecahkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.

Dengan kata lain, dibutuhkan sebentuk kampanye politik yang mampu menggugah masyarakat untuk bersama-sama berkarya nyata guna memecahkan permasalahan yang paling dekat dengan warganya.

Misalnya, pendidikan dan kesehatan bagi warga menengah ke bawah. Perumahan, penanaman pohon perindang, penambahan ruang terbuka hijau, dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. Kemacetan lalu lintas, premanisme parkir, semrawutnya pedagang kaki lima, dan menumbuhkan industri kreatif.

Untuk itu, sudah saatnya calon anggota legislatif, tim sukses, dan petinggi parpol sadar lingkungan untuk menata iklan politik dan APK di ruang publik. Hal itu wajib mereka lakukan agar tidak menimbulkan ancaman visual berupa sampah visual iklan politik dan APK.

Jika hal ini tidak mereka perhatikan dengan seksama. Maka sampah visual iklan politik yang dibentangkan dan ditancapkan di seantero ruang publik secara serampangan akan menjadi teroris visual. Kehadirannya pun menjadi bencana sosial di ruang publik.