Gaza di Ambang Kelaparan: Dunia Harus Bertindak Sebelum Terlambat

Ilustrasi: Save Gaza! (Sumber: Michael Muthee. Under the Unsplash License)

Sejak awal konflik di Gaza kembali memanas pada Oktober 2023, penderitaan rakyat sipil Palestina terus meningkat tanpa jeda. Dalam waktu kurang dari dua tahun, ratusan ribu warga terpaksa mengungsi, ribuan tewas, dan hampir seluruh infrastruktur sipil luluh lantak. Kini, satu krisis kemanusiaan baru mengintai dengan ancaman yang tak kalah mengerikan: kelaparan massal. Sinyal-sinyal darurat terus dikirim oleh lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, tetapi Israel sebagai pihak yang memblokade wilayah tersebut tetap menyangkal skala ancaman ini secara publik.

Padahal, kelangkaan makanan dan bahan bakar di Gaza bukan sekadar angka statistik atau proyeksi model. Itu adalah kenyataan pahit yang terlihat dalam antrean panjang anak-anak dan orang tua yang berebut sepiring makanan di puing-puing kamp pengungsian. Bantuan kemanusiaan yang dulunya masuk secara terbatas, sejak Maret 2025 tertahan sepenuhnya oleh Israel, membuat stok makanan hampir nol di sebagian besar wilayah utara dan tengah Gaza.

Dalam artikel dari The New York Times berjudul “In Private, Some Israeli Officers Admit That Gaza Is on the Brink of Starvation”, ditulis oleh Natan Odenheimer dan Ronen Bergman, diterbitkan pada 13 Mei 2025, terungkap bahwa bahkan sebagian perwira militer Israel sendiri telah memperingatkan pemerintahnya tentang bahaya kelaparan massal di Gaza. Mereka menyatakan bahwa jika blokade tidak segera dicabut, dalam hitungan minggu rakyat Gaza akan menghadapi kekurangan nutrisi akut. Pengakuan ini berbanding terbalik dengan narasi resmi pemerintah Israel yang terus menyangkal adanya krisis besar.

Pengakuan ini penting karena menunjukkan adanya celah dalam monolit politik Israel, sekaligus membuka peluang bagi tekanan internasional untuk semakin kuat dan lebih terarah. Jika sebagian aparat keamanan Israel—yang selama ini dianggap pendukung utama kebijakan keras terhadap Gaza—mulai khawatir, maka tidak bisa lagi dipungkiri bahwa bencana ini nyata dan buatan manusia, bukan sekadar akibat konflik bersenjata.

Namun, realitas yang terjadi di lapangan lebih kejam daripada yang bisa dijelaskan dengan data dan laporan. Anak-anak Gaza tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan akses pada makanan bergizi dan air bersih. Beberapa laporan bahkan menunjukkan gejala-gejala klinis kelaparan mulai menjangkiti populasi termiskin dan paling rentan. Ketika sebuah wilayah yang terisolasi sepenuhnya dari luar tidak lagi mendapat pasokan makanan dan bahan bakar, maka kelaparan bukan kemungkinan, tapi keniscayaan.

Sayangnya, dunia internasional belum memberikan respons yang sebanding dengan tingkat kedaruratan ini. Banyak negara masih membungkus kritik mereka dalam bahasa diplomatik yang tumpul. Sementara itu, organisasi-organisasi kemanusiaan yang mencoba menyuplai bantuan harus berhadapan dengan kendala birokrasi dan politik dari pihak Israel. Padahal, akses kemanusiaan semestinya tidak tunduk pada kepentingan militer atau politis mana pun.

Sudah waktunya masyarakat global—baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun individu—mengambil sikap moral yang jelas. Membiarkan kelaparan digunakan sebagai alat tekanan politik adalah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang diakui dalam hukum internasional. Setiap hari keterlambatan berarti nyawa-nyawa tak berdosa terancam dan masa depan generasi muda Palestina makin gelap.

Media juga memegang peran krusial dalam menyuarakan krisis ini. Peliputan seperti yang dilakukan The New York Times perlu terus diperluas dan diperkuat oleh media-media lain di seluruh dunia, termasuk media Indonesia seperti Kumparan. Opini publik yang tercerahkan bisa menjadi kekuatan politik yang tak bisa diabaikan, terutama di negara-negara yang selama ini memberi dukungan militer dan politik kepada Israel.

Akhirnya, harapan belum sepenuhnya pupus. Dunia pernah memaksa perubahan melalui tekanan moral dan diplomasi kuat, seperti pada kasus apartheid di Afrika Selatan. Kini, tantangannya ada pada kita bersama: apakah kita akan membiarkan sejarah mencatat bahwa dunia bungkam saat Gaza kelaparan? Atau kita akan bersatu menekan Israel agar membuka blokade makanan demi alasan kemanusiaan universal?

Dengan semangat kemanusiaan, kami mengajak para pemangku kepentingan—pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, dan komunitas internasional—untuk tidak tinggal diam. Krisis ini bukan sekadar masalah politik regional, tetapi ujian bagi nurani kolektif umat manusia. Saatnya kita bersuara dan bertindak, sebelum Gaza benar-benar runtuh dalam sunyi dan lapar.