Menjaga Asa Kebebasan Pers dalam Dinamika Demokrasi Indonesia

Ilustrasi: Dinamika liputan pers (Sumber: Bastian Ragas. Under the Unsplash License)

Laporan terbaru dari organisasi internasional Reporters Without Borders (RSF) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-127 dalam Indeks Kebebasan Pers 2025, menurun 16 posisi dibandingkan tahun sebelumnya. Peringkat ini mengisyaratkan adanya tantangan yang tidak ringan dalam menjaga ruang kebebasan berekspresi, khususnya di bidang jurnalistik, di tengah situasi sosial-politik dan ekonomi yang terus bergerak dinamis.

Seperti dilaporkan The Jakarta Post pada 5 Mei 2025 dalam artikel berjudul “Indonesia slides in global press freedom index”, penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah indikator, terutama meningkatnya tekanan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan, serta kondisi finansial media yang tengah menghadapi tantangan berat. Kedua hal ini membentuk situasi yang oleh RSF digambarkan sebagai “difficult situation”.

Dalam konteks peliputan isu-isu strategis seperti demonstrasi publik dan pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan, beberapa jurnalis dilaporkan menghadapi kendala dalam bentuk tekanan di lapangan. Sementara itu, tantangan ekonomi yang dihadapi sebagian media menyebabkan terjadinya pengurangan tenaga kerja, penyesuaian upah, dan berkurangnya kapasitas produksi berita di tengah kebutuhan publik akan informasi yang akurat dan terpercaya.

Kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama. Kebebasan pers merupakan elemen esensial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam masyarakat yang demokratis, peran media sebagai penyampai informasi, ruang dialog publik, dan penjaga kepentingan umum memiliki posisi yang tak tergantikan.

Namun demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat optimisme yang tidak boleh dikesampingkan. Sejarah pers Indonesia menunjukkan keberanian dan daya tahan yang luar biasa, terutama dalam menghadapi situasi sulit. Komitmen insan pers terhadap etika jurnalistik dan integritas profesi terus menjadi pilar penting dalam menjaga kualitas informasi publik.

Peran aktif masyarakat sipil, organisasi profesi, serta institusi pendidikan dalam mendorong literasi media dan mendukung kerja-kerja jurnalistik independen menunjukkan bahwa semangat demokrasi tetap tumbuh. Hal ini merupakan modal sosial yang penting untuk memperkuat iklim kebebasan berekspresi secara konstruktif.

Pemerintah, dalam hal ini, memiliki posisi strategis untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat melalui kebijakan yang mendukung keberlanjutan media, perlindungan terhadap pekerja pers, dan ruang dialog antara pemangku kepentingan. Kemitraan yang bersifat kolaboratif dan saling percaya akan sangat membantu dalam membangun iklim media yang kondusif dan produktif.

Di tengah transformasi digital dan tantangan global, menjaga kebebasan pers bukan hanya menjadi ukuran kualitas demokrasi, tetapi juga bagian dari upaya membangun bangsa yang tangguh dan terbuka terhadap kritik yang membangun. Ketika jurnalis dapat bekerja dengan aman dan masyarakat menerima informasi yang bertanggung jawab, di situlah demokrasi menemukan pijakan yang kokoh.

Dengan semangat tersebut, Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk memperkuat reputasinya sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan, akuntabilitas, dan partisipasi. Kebebasan pers bukan semata-mata tujuan akhir, melainkan sarana penting menuju masyarakat yang adil, beradab, dan inklusif.