Mungkinkah Indonesia Terlalu Bergantung pada Figur, Bukan Institusi?

Ilustrasi bendera Indonesia. (Foto: Mila Okta Safitri/ Unsplash)

Suatu ketika, seorang sahabat yang baru pulang dari luar negeri bertanya, "Mengapa setiap pergantian pemimpin di Indonesia selalu disertai harapan bahwa semuanya akan berubah?" Pertanyaan sederhana itu menarik untuk direnungkan. Di banyak negara maju, pergantian pemimpin memang penting, tetapi tidak selalu berarti perubahan arah negara secara drastis. Sistem tetap berjalan, pelayanan publik tetap berlangsung, dan kebijakan strategis umumnya memiliki kesinambungan. Sebaliknya, di Indonesia, pergantian figur sering kali dipersepsikan sebagai awal atau akhir dari sebuah era.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mungkinkah Indonesia masih terlalu bergantung pada figur, sementara penguatan institusi belum berkembang secepat harapan masyarakat?

Figur Kuat, Institusi yang Masih Bertumbuh

Dalam ilmu politik, persoalan ini bukan hal baru. Sosiolog Jerman Max Weber membedakan antara kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan legal-rasional. Kepemimpinan karismatik bertumpu pada pesona dan kemampuan pribadi seorang tokoh, sedangkan kepemimpinan legal-rasional bertumpu pada aturan, hukum, dan institusi yang bekerja tanpa terlalu bergantung pada individu tertentu. Weber tidak menolak pentingnya pemimpin karismatik, tetapi mengingatkan bahwa negara modern pada akhirnya harus bertumpu pada institusi yang stabil.

Dalam konteks Indonesia, budaya politik personalistik masih cukup kuat. Masyarakat sering mengidentikkan program pembangunan dengan nama seorang pemimpin. Pergantian kepala daerah atau pemimpin nasional kadang diikuti perubahan slogan, prioritas, bahkan proyek-proyek strategis. Fenomena ini menunjukkan bahwa figur sering menjadi pusat gravitasi politik.

Kondisi tersebut bukan berarti Indonesia tidak memiliki institusi. Reformasi telah melahirkan berbagai lembaga demokrasi dan mekanisme pengawasan yang jauh lebih berkembang dibanding masa lalu. Namun, dalam praktiknya, dinamika politik sering kali masih dipengaruhi oleh karakter dan gaya kepemimpinan individu. Keberhasilan dan kegagalan kebijakan publik tidak jarang lebih banyak dikaitkan dengan sosok daripada sistem yang menopangnya.

Padahal, bangsa yang besar memerlukan keseimbangan antara kepemimpinan yang inspiratif dan institusi yang kokoh. Figur dapat menjadi penggerak perubahan, tetapi perubahan yang hanya bertumpu pada figur berisiko kehilangan arah ketika terjadi pergantian kepemimpinan.

Mengapa Institusi Menentukan Masa Depan Bangsa?

Samuel P. Huntington dalam kajiannya tentang pelembagaan politik menyatakan bahwa stabilitas suatu negara tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi politik, tetapi juga oleh kekuatan institusi yang mengelolanya. Negara yang institusinya lemah akan menghadapi kesulitan menjaga kesinambungan kebijakan ketika terjadi perubahan kepemimpinan.

Dari perspektif ekonomi kelembagaan, Douglass North menyebut institusi sebagai "aturan main" yang membentuk perilaku individu dan organisasi. Negara yang memiliki aturan jelas dan ditegakkan secara konsisten cenderung lebih mudah mencapai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Sebaliknya, jika keberhasilan negara terlalu bergantung pada kemampuan individu tertentu, maka keberlanjutan pembangunan menjadi rentan terhadap pergantian kepemimpinan.

Dalam kerangka tersebut, budaya politik personalistik, kekuatan institusi negara, kualitas pelembagaan partai politik, dan perkembangan masyarakat sipil dapat dipandang sebagai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas demokrasi, kepastian hukum, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta keberlanjutan pembangunan nasional.

Indonesia sebenarnya menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pemilu berlangsung rutin, desentralisasi berjalan, birokrasi terus berbenah, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik semakin meningkat. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa seluruh kemajuan tersebut tidak bergantung pada siapa yang sedang memimpin, melainkan menjadi bagian dari sistem yang bekerja secara konsisten.

Ketika institusi kuat, pergantian pemimpin tidak menjadi sumber kegelisahan. Sebaliknya, pergantian kepemimpinan justru menjadi bagian normal dari proses demokrasi yang sehat.

Belajar dari Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat

Pengalaman beberapa negara memberikan pelajaran yang menarik.

Indonesia memiliki modal sosial dan demokrasi yang dinamis. Namun, budaya politik ketokohan masih cukup dominan. Pergantian pemimpin sering diikuti perubahan prioritas pembangunan, pendekatan kebijakan, bahkan gaya birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sistem masih menjadi pekerjaan rumah yang penting.

Singapura menawarkan pengalaman yang berbeda. Banyak pengamat mengakui bahwa keberhasilan negara tersebut tidak hanya lahir dari kepemimpinan awal yang kuat, tetapi juga dari kemampuan membangun birokrasi profesional, sistem merit, kepastian hukum, dan perencanaan jangka panjang. Pergantian pemimpin tidak menyebabkan perubahan fundamental terhadap arah pembangunan karena institusi telah bekerja dengan baik.

Amerika Serikat juga memberikan pelajaran penting. Negara itu sering mengalami kompetisi politik yang keras dan polarisasi yang tajam. Pergantian presiden kadang membawa perubahan kebijakan yang signifikan. Namun, mekanisme checks and balances melalui parlemen, pengadilan, pemerintah negara bagian, media, dan masyarakat sipil memungkinkan negara tetap berjalan. Tidak semua keputusan bergantung pada kehendak satu orang atau satu lembaga.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa negara yang maju bukanlah negara yang tidak memiliki pemimpin hebat, melainkan negara yang berhasil membangun institusi sehingga kepemimpinan yang baik dapat terus berlanjut tanpa tergantung pada satu figur tertentu.

Saatnya Membangun Sistem, Bukan Sekadar Mencari Tokoh

Pemikir politik Francis Fukuyama berpendapat bahwa negara yang kuat bukan sekadar negara yang memiliki pemimpin kuat, tetapi negara yang memiliki kapasitas institusional tinggi. Sementara Daron Acemoglu menunjukkan bahwa kemajuan jangka panjang suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi yang inklusif, yaitu institusi yang mampu menciptakan kepastian aturan dan kesempatan yang adil bagi masyarakat.

Jika perspektif tersebut diterapkan pada Indonesia, tantangannya menjadi lebih jelas. Penguatan demokrasi tidak cukup hanya dengan menghadirkan pemimpin populer atau berprestasi. Partai politik perlu semakin berfungsi sebagai lembaga kaderisasi, bukan sekadar kendaraan elektoral. Birokrasi perlu terus memperkuat sistem merit agar profesionalisme tidak bergantung pada pergantian pejabat. Penegakan hukum perlu menjaga independensi sehingga kepercayaan publik terhadap negara semakin meningkat. Kampus, media, dan organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab. Pendidikan politik yang sehat seharusnya mendorong pemilih untuk menilai gagasan, program, dan rekam jejak, bukan hanya popularitas atau citra tokoh. Demokrasi yang matang memerlukan warga negara yang kritis sekaligus rasional.

Tentu saja, figur tetap memiliki peran penting. Sejarah menunjukkan bahwa banyak perubahan besar dimulai oleh pemimpin yang memiliki visi dan keberanian. Indonesia pun membutuhkan pemimpin yang mampu menginspirasi, membangun konsensus, dan mengambil keputusan strategis. Namun, pemimpin terbaik sekalipun memiliki keterbatasan waktu dan kekuasaan. Yang menentukan apakah gagasan besar dapat bertahan adalah institusi yang menopangnya.

Karena itu, perdebatan antara figur dan institusi sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Figur dapat menjadi motor perubahan, tetapi institusi adalah mesin yang menjaga perubahan itu tetap berjalan. Figur dapat membuka jalan, tetapi institusi memastikan perjalanan tidak berhenti ketika tokohnya berganti.

Mungkin di sinilah salah satu tantangan besar Indonesia pada masa depan. Bukan sekadar mencari pemimpin yang luar biasa, melainkan membangun negara yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baik secara berkelanjutan melalui institusi yang sehat, profesional, dan dipercaya publik.

Lebih jauh, kematangan sebuah bangsa tidak diukur dari kemampuannya menemukan tokoh yang hebat setiap saat. Kematangan itu justru tampak ketika bangsa tersebut mampu membangun sistem yang membuat negara tetap berjalan dengan baik, adil, dan stabil, siapa pun yang sedang memegang amanah kekuasaan. Sebab, figur dapat mengubah sejarah, tetapi institusilah yang memastikan sejarah baik itu terus berlanjut.