Revitalisasi dan Harapan Baru untuk BUMN

Ilustrasi: BUMN harus profesional dan efisien (Sumber: Getty Images. Under the Unsplash License)

Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan peringatan kepada para direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sebuah pertemuan tertutup di Jakarta Convention Center merupakan isyarat jelas bahwa efisiensi, akuntabilitas, dan tata kelola yang bersih akan menjadi pilar penting dalam masa pemerintahannya. Seruan tersebut tidak hanya relevan, tetapi juga sangat mendesak, mengingat peran strategis BUMN sebagai penggerak ekonomi nasional yang memiliki daya ungkit besar bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Demikian seperti disebut dalam artikel The Jakarta Post berjudul “Prabowo scolds ‘bad’ SOEs directors behind closed doors”, oleh Ruth Dea Juwita, 29 April 2025. Dalam pertemuan itu, Presiden juga memerintahkan jajaran direksi Danantara—entitas pengelola kekayaan negara yang baru dibentuk—untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para direktur, serta menegaskan bahwa mereka yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik akan digantikan. Pernyataan ini menandai dimulainya babak baru dalam upaya reformasi kelembagaan BUMN secara menyeluruh.

Selama ini, problem utama yang kerap membelit BUMN meliputi inefisiensi struktural, tata kelola yang lemah, hingga praktik penyimpangan yang merugikan negara. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa kerugian akibat penyalahgunaan wewenang dan lemahnya pengawasan internal di sejumlah BUMN mencapai angka triliunan rupiah setiap tahun. Hal ini tentu sangat kontras dengan peran ideal BUMN sebagai agen pembangunan dan penyeimbang pasar.

Dalam konteks ini, pendekatan terbaru dari Public Value Theory seperti dikembangkan oleh Mark Moore menempatkan lembaga negara, termasuk BUMN, bukan hanya sebagai entitas pencari laba, tetapi sebagai organisasi yang harus menghasilkan nilai publik yang nyata dan terukur. Kinerja korporasi negara seharusnya tidak hanya dinilai dari neraca keuangan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap inklusi ekonomi, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

Sejumlah kasus besar telah menjadi catatan penting dalam sejarah BUMN kita. Mulai dari persoalan tata kelola di sektor asuransi negara, penyimpangan dalam proyek infrastruktur besar, hingga pemborosan anggaran di sektor energi, semuanya menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membenahi sistem manajemen dan pengawasan secara menyeluruh. Ketika integritas direksi dipertaruhkan, maka bukan hanya korporasi yang terdampak, melainkan juga kepercayaan publik terhadap negara.

Penulis, yang pernah memimpin sebagai direktur utama salah satu BUMD, dapat merasakan betapa tantangan menjalankan perusahaan milik negara tidak hanya berasal dari kompleksitas bisnis semata, tetapi juga dari tumpang tindih kepentingan yang datang dari berbagai sisi. Dalam kondisi seperti ini, menjaga keseimbangan antara profesionalisme dan loyalitas terhadap kebijakan publik adalah pekerjaan yang tidak mudah. Reformasi BUMN harus dimulai dari pembenahan sistemik dan keberanian untuk memperkuat budaya integritas.

Presiden Prabowo, dengan latar belakang kepemimpinan yang kuat, tampaknya memahami bahwa pembenahan BUMN membutuhkan keberanian politik dan komitmen jangka panjang. Dukungan terhadap proses seleksi direksi yang berbasis meritokrasi, peningkatan transparansi, serta penguatan sistem audit dan evaluasi kinerja harus menjadi bagian dari agenda prioritas. Tanpa langkah-langkah tersebut, teguran hanya akan menjadi gema sesaat tanpa perubahan nyata.

Namun, tetap ada ruang bagi optimisme. Banyak profesional muda Indonesia yang memiliki kapasitas, integritas, dan visi untuk membangun BUMN yang modern dan bertanggung jawab. Reformasi ini harus menciptakan ekosistem yang memberi peluang kepada mereka untuk berkontribusi, tanpa terhambat oleh praktik-praktik lama yang sarat patronase. Di sinilah pentingnya political will untuk menjaga momentum perbaikan tetap berkelanjutan.

Ke depan, BUMN yang sehat dan efisien akan menjadi motor utama dalam mendorong transformasi ekonomi nasional, khususnya di tengah tantangan global dan kebutuhan mendesak akan pemerataan pembangunan. BUMN yang mampu bersaing di pasar global dan sekaligus memberi nilai tambah bagi masyarakat akan menjadi aset strategis bangsa dalam jangka panjang.

Teguran Presiden bukan semata kritik, melainkan juga wujud revitalisasi dan undangan untuk berbenah bersama. Jika momentum ini dijaga dan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konsisten, maka kita patut berharap bahwa BUMN Indonesia akan menjadi pilar pembangunan yang tangguh, profesional, dan berorientasi pada nilai publik yang berkelanjutan.