Trump, Kim Jong-un, & Pelajaran Iran: Nuklir Menjadi “Asuransi” Keselamatan?

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: Library of Congress, Unsplash)

Ada paradoks besar yang sedang berkembang dalam politik keamanan global. Negara yang berusaha mengembangkan kemampuan nuklir dapat menghadapi tekanan, sanksi, bahkan serangan militer. Namun negara yang sudah memiliki senjata nuklir justru dapat memperoleh posisi tawar yang lebih kuat untuk mengajak negara-negara besar berunding.

Perang Iran memperlihatkan paradoks tersebut secara gamblang. Di satu sisi, program nuklir Iran menjadi salah satu alasan utama meningkatnya tekanan Amerika Serikat dan konflik militer. Di sisi lain, Korea Utara yang telah memiliki persenjataan nuklir justru kembali mendapatkan sinyal diplomatik dari Washington.

Pertanyaannya bukan sekadar apakah Donald Trump akan kembali bertemu Kim Jong-un. Pertanyaan yang lebih besar adalah: pelajaran strategis apa yang sedang dipetik Pyongyang dari perang Iran?

Bagi Kim Jong-un, jawabannya mungkin cukup sederhana: jika sebuah negara tidak memiliki kemampuan nuklir yang kredibel, ancaman intervensi militer menjadi lebih nyata. Sebaliknya, jika sebuah negara memiliki kemampuan nuklir, biaya untuk menyerangnya menjadi jauh lebih tinggi.

Di sinilah nuklir tidak lagi sekadar dipandang sebagai senjata. Ia berubah menjadi instrumen pencegahan, daya tawar, sekaligus kartu diplomasi.

Iran dan Korea Utara: Dua Jalan Berbeda Menuju Meja Perundingan

Iran dan Korea Utara memang tidak dapat disamakan begitu saja. Sejarah, posisi geografis, hubungan dengan negara-negara besar, struktur politik, serta karakter program nuklir keduanya berbeda.

Namun, dari perspektif strategi keamanan, terdapat sebuah kontras yang sulit diabaikan.

Iran menghadapi tekanan berat karena kekhawatiran terhadap kemampuan nuklirnya. Korea Utara, sementara itu, telah mengembangkan arsenal nuklir dan sistem rudal yang membuat setiap kalkulasi militer terhadap Pyongyang menjadi jauh lebih kompleks.

Artikel The New York Times yang saya ikuti memperlihatkan kontras tersebut secara tajam. Dalam “Facing Quagmire in Iran, Trump Turns to a Familiar Face: North Korea’s Kim Jong-un”, karya David E. Sanger dan Anton Troianovski, yang terbit 17 Agustus 2026, digambarkan bagaimana Trump, ketika menghadapi kebuntuan dalam konflik Iran, kembali mengarahkan perhatian kepada Kim Jong-un.

Salah satu analisis yang dikutip artikel tersebut menyebut kontras antara Iran dan Korea Utara sebagai gambaran tentang dua negara yang menghadapi tantangan nuklir tetapi mendapatkan pendekatan berbeda dari Washington. Iran menghadapi tekanan militer, sedangkan Korea Utara justru kembali didekati melalui diplomasi tingkat pemimpin.

Perkembangan terbaru membuat kontras tersebut semakin menarik. Trump pada 16 Agustus memerintahkan Pentagon untuk secara signifikan mengurangi latihan militer bersama Korea Selatan. Pada 17 Agustus, Trump juga mengatakan bahwa Kim telah merespons pendekatan diplomatiknya.

Ini tentu belum berarti denuklirisasi Korea Utara akan terjadi. Bahkan, kemungkinan tersebut masih sangat kecil.

Namun, pesan strategisnya penting: Korea Utara yang memiliki senjata nuklir kini menjadi objek diplomasi, bukan sekadar objek tekanan.

Di sinilah Pyongyang dapat melihat adanya pelajaran dari Iran.

Ketika Senjata Nuklir Menjadi Deterrence

Dalam Nuclear Deterrence Theory, senjata nuklir tidak terutama dinilai dari seberapa sering digunakan, melainkan dari kemampuan untuk mencegah lawan menggunakannya.

Logikanya sederhana tetapi mengandung konsekuensi luar biasa: apabila serangan terhadap suatu negara berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi penyerang, maka serangan tersebut menjadi semakin sulit diputuskan.

Nuklir bekerja melalui kalkulasi risiko.

Amerika Serikat memiliki kemampuan militer konvensional yang sangat besar. Namun menghadapi Korea Utara yang memiliki senjata nuklir berarti Washington harus mempertimbangkan kemungkinan eskalasi yang jauh lebih berbahaya daripada perang konvensional biasa.

Karena itu, bagi Pyongyang, kepemilikan nuklir bukan semata-mata persoalan militer. Ia adalah asuransi strategis terhadap perubahan rezim.

Pandangan tersebut bukan sesuatu yang baru. Analisis Council on Foreign Relations sebelumnya menunjukkan bahwa Korea Utara belajar dari pengalaman negara-negara seperti Iran, Irak, dan Libya bahwa kemampuan nuklir dapat dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan peluang kelangsungan rezim.

Perang Iran memperkuat persepsi tersebut.

Dari sudut pandang Pyongyang, bila sebuah negara menghadapi serangan karena persoalan program nuklir sementara negara yang sudah memiliki arsenal nuklir justru diajak bernegosiasi, maka kesimpulan strategisnya dapat menjadi sangat berbahaya: jangan menyerahkan kartu nuklir sebelum mendapatkan jaminan keamanan yang benar-benar kredibel.

Itulah sebabnya tuntutan agar Korea Utara melakukan denuklirisasi total tidak mudah diterima Kim.

Mengapa Kim harus menyerahkan aset yang menurut kalkulasinya justru menjaga kelangsungan rezim?

Persoalannya semakin kompleks karena Korea Utara sekarang tidak berada dalam posisi yang sama seperti ketika Trump pertama kali bertemu Kim.

Kim Jong-un Kini Memiliki Posisi Tawar Lebih Kuat

Diplomasi Trump-Kim pada periode pertama memang menghasilkan gambar-gambar bersejarah: pertemuan di Singapura, Hanoi, hingga pertemuan di zona demiliterisasi.

Namun, hasil substantifnya terbatas.

Trump pernah optimistis bahwa denuklirisasi Korea Utara dapat berlangsung cepat. Kenyataannya berbeda. Korea Utara tidak membongkar keseluruhan kemampuan nuklirnya dan terus mengembangkan kapasitas militernya.

Tujuh tahun kemudian, lingkungan strategis juga berubah.

Korea Utara memiliki arsenal nuklir yang lebih matang, kemampuan rudal yang lebih berkembang, serta hubungan militer yang lebih erat dengan Rusia. Sejumlah analisis terbaru menilai kombinasi kemampuan nuklir dan hubungan strategis dengan Rusia membuat posisi tawar Pyongyang jauh lebih kuat dibandingkan ketika diplomasi Trump-Kim pertama berlangsung.

Artinya, jika Trump kembali duduk satu meja dengan Kim, yang akan dihadapinya bukan Kim Jong-un tahun 2018.

Kim yang sekarang memiliki lebih banyak kartu.

Ia tidak harus datang ke meja perundingan karena membutuhkan pengakuan Washington. Ia dapat datang karena memiliki sesuatu yang sangat berharga untuk ditawarkan: stabilitas, pengurangan ketegangan, atau pembatasan tertentu atas program militernya—dengan imbalan konsesi politik, ekonomi, keamanan, atau pengurangan tekanan militer.

Dalam konteks ini, senjata nuklir dapat berfungsi sebagai modal diplomatik.

Paradoksnya, semakin besar kemampuan nuklir Korea Utara, semakin sulit Washington mengabaikan Pyongyang. Tetapi semakin besar kemampuan tersebut, semakin sulit pula Amerika menerima Korea Utara sebagai negara nuklir yang permanen.

Di sinilah dilema diplomasi muncul.

Washington menginginkan denuklirisasi. Pyongyang menginginkan pengakuan terhadap realitas keamanan yang telah dibangunnya.

Kedua posisi tersebut belum tentu bertemu.

Security Dilemma: Ketika Keamanan Satu Negara Menjadi Ancaman bagi Negara Lain

Persoalan ini dapat dibaca melalui konsep Security Dilemma.

Dalam teori hubungan internasional, sebuah negara dapat meningkatkan kemampuan militernya karena merasa tidak aman. Namun peningkatan kemampuan tersebut justru membuat negara lain merasa terancam dan merespons dengan memperkuat militernya pula.

Siklus ini kemudian menciptakan ketidakamanan yang lebih besar bagi semua pihak.

Korea Utara mengatakan kemampuan nuklir diperlukan untuk menghadapi ancaman Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Washington dan Seoul mengatakan latihan militer bersama diperlukan untuk mempertahankan kesiapan dan mencegah agresi Korea Utara.

Keduanya memiliki logika keamanan masing-masing.

Bagi Pyongyang, latihan militer AS-Korea Selatan dapat dipersepsikan sebagai persiapan menghadapi Korea Utara. Bagi Washington dan Seoul, latihan tersebut merupakan mekanisme pertahanan dan pencegahan.

Keputusan Trump untuk mengurangi latihan militer bersama karena ingin membuka ruang diplomasi kembali menghidupkan perdebatan tersebut. Korea Selatan sendiri berharap pengurangan latihan dapat membuka peluang dialog, tetapi sejumlah analis memperingatkan bahwa pengurangan latihan juga dapat memengaruhi kesiapan pertahanan dan koordinasi aliansi.

Dengan demikian, keputusan Trump memiliki dua kemungkinan.

Pertama, pengurangan latihan dapat menjadi confidence-building measure, yaitu langkah untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi diplomasi.

Kedua, Pyongyang dapat menafsirkannya sebagai tanda bahwa tekanan terhadap Korea Utara mulai berkurang sehingga tuntutan terhadap Washington dapat dinaikkan.

Mana yang terjadi sangat bergantung pada apa yang ditawarkan kedua pihak setelah ketegangan militer diturunkan.

Trump tampaknya memahami satu hal: tekanan saja tidak cukup untuk mengubah kalkulasi Kim.

Namun, diplomasi personal juga memiliki keterbatasan jika tidak didukung oleh kerangka perundingan yang matang.

Apakah Nuklir Kini Menjadi Tiket Menuju Negosiasi?

Inilah pertanyaan paling mengganggu dari perkembangan tersebut.

Jika Iran yang berada di sekitar ambang kemampuan nuklir menghadapi tekanan keras, sementara Korea Utara yang sudah memiliki arsenal nuklir justru memperoleh peluang dialog, apakah dunia sedang mengirimkan pesan yang keliru?

Apakah negara-negara yang ingin bertahan dari intervensi militer akan semakin menyimpulkan bahwa senjata nuklir adalah tiket menuju meja perundingan?

Jawabannya belum tentu ya.

Tetapi risiko persepsi tersebut nyata.

Dalam teori deterrence, nuklir memang dapat meningkatkan biaya serangan. Namun nuklir juga meningkatkan risiko salah perhitungan, kecelakaan, perlombaan senjata, dan eskalasi yang tidak terkendali.

Karena itu, mengatakan bahwa nuklir menjamin keselamatan juga terlalu sederhana.

Nuklir dapat meningkatkan kemungkinan sebuah rezim bertahan dari serangan eksternal. Tetapi ia tidak otomatis menjamin stabilitas. Bahkan, semakin banyak negara yang memiliki senjata nuklir, semakin besar pula kompleksitas keamanan global.

Jika satu negara merasa perlu memiliki nuklir karena melihat negara lain memilikinya, negara tetangganya dapat mengambil kesimpulan yang sama.

Muncullah spiral proliferasi.

Korea Selatan dapat merasa semakin membutuhkan kemampuan pertahanan yang lebih mandiri. Jepang dapat menghadapi perdebatan strategis baru. Negara-negara lain di kawasan dapat menghitung ulang hubungan mereka dengan Amerika Serikat dan kekuatan nuklir lainnya.

Dengan demikian, perang Iran bukan hanya persoalan Timur Tengah.

Ia juga dapat mengubah cara negara-negara lain membaca hubungan antara kekuatan militer, senjata nuklir, dan keamanan rezim.

Dunia Menuju Era “Nuklir sebagai Asuransi”?

Dunia belum tentu sedang memasuki era ketika semua negara akan mengejar bom nuklir.

Biaya politik, ekonomi, teknologi, dan diplomatik untuk membangun arsenal nuklir tetap sangat besar. Rezim nonproliferasi internasional juga masih memiliki pengaruh.

Namun terdapat kecenderungan yang patut diperhatikan: kepercayaan terhadap jaminan keamanan eksternal dapat melemah ketika negara melihat bahwa komitmen kekuatan besar bisa berubah mengikuti kepentingan politik.

Perang Iran memperlihatkan konsekuensi penggunaan kekuatan militer dalam menghadapi persoalan nuklir. Sementara pendekatan baru Trump terhadap Kim memperlihatkan kemungkinan lain: ketika sebuah negara sudah memiliki kemampuan nuklir yang kredibel, diplomasi dapat menjadi pilihan yang lebih menarik daripada konfrontasi.

Itulah pesan yang mungkin paling diperhatikan Pyongyang.

Kim tidak harus menyimpulkan bahwa Amerika Serikat tidak dapat menyerang Korea Utara. Ia cukup menyimpulkan bahwa biaya dan risiko serangan terhadap negara bersenjata nuklir jauh lebih tinggi.

Dari perspektif tersebut, nuklir memang dapat dipandang sebagai asuransi strategis.

Tetapi sebuah asuransi memiliki konsekuensi: semakin banyak pihak merasa membutuhkan perlindungan yang sama, semakin mahal dan berbahaya sistem keamanan secara keseluruhan.

Karena itu, tantangan Trump bukan hanya bagaimana bertemu kembali dengan Kim Jong-un. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana membangun diplomasi yang mampu mengurangi ancaman tanpa menciptakan insentif baru bagi proliferasi nuklir.

Trump mungkin memiliki hubungan personal yang ia anggap baik dengan Kim. Namun hubungan personal tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang telah berkembang menjadi persoalan struktural.

Jika Washington ingin Korea Utara membatasi atau mengurangi kemampuan nuklirnya, Pyongyang hampir pasti akan meminta sesuatu yang sebanding: jaminan keamanan, pengurangan tekanan militer, legitimasi diplomatik, dan kemungkinan normalisasi hubungan.

Di titik itulah diplomasi menjadi jauh lebih rumit daripada sekadar pertemuan dua pemimpin.

Perang Iran telah mengubah kalkulasi strategis. Korea Utara melihat apa yang terjadi pada negara yang tidak memiliki deterrence nuklir penuh. Amerika Serikat melihat bagaimana sulitnya memaksa negara bersenjata nuklir meninggalkan kemampuan strategisnya.

Pertanyaan bagi dunia bukan lagi hanya siapa yang memiliki bom nuklir.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah tata keamanan internasional mampu membuat negara merasa aman tanpa harus memiliki bom tersebut?

Jika jawabannya semakin diragukan, maka bahaya terbesar bukan hanya bertambahnya jumlah senjata nuklir.

Bahaya yang lebih dalam adalah lahirnya keyakinan bahwa tanpa nuklir, sebuah negara tidak cukup aman untuk bernegosiasi dari posisi yang setara.

Dan jika keyakinan itu semakin menyebar, perang Iran mungkin dikenang bukan hanya sebagai konflik di Timur Tengah, tetapi sebagai salah satu episode yang ikut mengubah cara dunia memandang nilai strategis senjata nuklir.