Pembangunan yang Mendengar, Tetapi Tak Menjawab
Alumnus S2 Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Penulis Lepas, Penggemar Kopi, dan Penikmat Musik Klasik
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Nur Syafa'at tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSeorang petani datang ke musyawarah perencanaan pembangunan di desanya dengan keluhan yang sudah lama ia hadapi. Jalan menuju lahan pertanian rusak dan berlumpur ketika hujan turun. Hasil panen sulit diangkut ke pasar, ongkos transportasi meningkat, dan keuntungan yang diperoleh semakin tergerus. Ia menyampaikan persoalannya, berharap jalan tersebut masuk dalam prioritas pembangunan. Petugas mencatat usulannya dan pertemuan berakhir. Namun, ketika musim panen kembali tiba, jalan yang sama masih menyulitkan warga.
Pengalaman seperti itu memperlihatkan jarak antara partisipasi dan hasil pembangunan. Di wilayah lain, warga berulang kali mengusulkan perbaikan drainase karena permukiman mereka kerap terendam banjir. Penduduk di daerah terpencil menghadapi biaya perjalanan yang besar untuk memperoleh layanan kesehatan, sementara anak-anak di sejumlah tempat harus menempuh perjalanan panjang menuju sekolah. Persoalannya berbeda, tetapi semuanya menyangkut kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat.
Keadaan geografis membuat tantangan pembangunan setiap daerah tidak seragam. Wilayah pertanian membutuhkan akses angkutan yang memadai, kawasan perkotaan menghadapi persoalan drainase dan kepadatan, sedangkan daerah kepulauan harus berhadapan dengan jarak serta keterbatasan transportasi. Pada saat yang sama, anggaran pemerintah daerah tidak selalu cukup untuk menangani semua kebutuhan sekaligus. Perbaikan jalan harus dipertimbangkan bersama pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih, dan berbagai pelayanan lainnya.
Karena itu, pemerintah memang harus menentukan prioritas. Namun, keputusan akan sulit memperoleh kepercayaan apabila masyarakat tidak mengetahui alasan di baliknya. Ketika usulan mereka tidak terakomodasi, warga perlu mendapat penjelasan mengenai kendala yang dihadapi, pertimbangan yang digunakan, dan kemungkinan tindak lanjutnya. Persoalan muncul ketika musyawarah hanya menghasilkan daftar kebutuhan, sedangkan hubungan antara daftar tersebut dan keputusan anggaran tidak jelas.
Jürgen Habermas, melalui gagasan demokrasi deliberatif, memberikan landasan untuk memahami persoalan ini. Legitimasi keputusan publik, dalam pemikirannya, berkaitan dengan proses komunikasi yang memungkinkan masyarakat bertukar alasan, menguji pandangan, dan membentuk pemahaman bersama. Dengan demikian, kualitas musyawarah tidak cukup diukur dari jumlah peserta atau banyaknya usulan yang terkumpul. Warga juga perlu mengetahui pertimbangan pemerintah dan memiliki kesempatan untuk menanggapi keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Dalam praktiknya, prinsip tersebut dapat diterapkan ketika pemerintah harus memilih di antara beberapa kebutuhan. Jika anggaran hanya memungkinkan perbaikan sebagian ruas jalan, misalnya, pemerintah dapat menjelaskan dasar penentuan prioritas dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, jumlah warga yang terdampak, serta kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan pelayanan dasar. Usulan yang belum dapat dilaksanakan pun tetap perlu mendapat kejelasan. Penjelasan semacam ini tidak menghilangkan keterbatasan anggaran, tetapi membuat keputusan lebih terbuka untuk dipahami dan dinilai masyarakat.
Keterlibatan warga juga membantu pemerintah membaca keadaan yang tidak selalu tergambar dalam data administratif. Sebuah jalan mungkin tercatat masih dapat dilalui kendaraan, padahal warga mengetahui bahwa jalur itu berubah menjadi lumpur saat hujan dan menghambat pengangkutan hasil pertanian. Fasilitas kesehatan bisa saja tersedia di tingkat kecamatan, tetapi penduduk di pulau kecil harus mengeluarkan biaya besar untuk mencapainya. Data resmi tetap dibutuhkan, sementara pengalaman warga membantu menunjukkan apakah fasilitas dan layanan tersebut benar-benar dapat dijangkau.
Artinya, masyarakat perlu dilibatkan sejak masalah dirumuskan, bukan hanya diminta menyampaikan daftar usulan setelah rencana mulai terbentuk. Warga dapat membantu menunjukkan titik banjir yang paling merugikan, jalur yang menghambat distribusi hasil panen, atau hambatan yang membuat layanan kesehatan sulit diakses. Informasi ini membantu pemerintah melihat keterkaitan antarpersoalan. Jalan pertanian yang rusak, misalnya, berpengaruh terhadap pendapatan petani dan kelancaran distribusi pangan. Drainase yang buruk dapat mengganggu kesehatan, kegiatan ekonomi, hingga kehadiran siswa di sekolah.
Meski demikian, kesempatan berpartisipasi tidak selalu terbuka secara merata. Archon Fung, melalui kajiannya tentang desain partisipasi publik, menekankan pentingnya memperhatikan siapa yang dilibatkan, bagaimana pembahasan berlangsung, dan sejauh mana partisipasi terhubung dengan pengambilan keputusan. Forum yang diselenggarakan di pusat kecamatan mungkin mudah dihadiri aparatur desa dan warga yang memiliki kendaraan, tetapi sulit dijangkau penduduk di wilayah terpencil. Pertemuan pada jam kerja juga dapat menyulitkan buruh harian, pedagang kecil, dan warga yang memiliki tanggung jawab pengasuhan.
Ketimpangan itu berpengaruh terhadap kebutuhan yang akhirnya terdengar. Kelompok yang terbiasa berhubungan dengan birokrasi lebih mudah menyampaikan kepentingannya, sementara warga yang menghadapi kendala transportasi, keterbatasan informasi, atau kesulitan berbicara di forum formal berisiko terabaikan. Pemerintah perlu memperluas cara menjangkau masyarakat melalui kunjungan lapangan, pertemuan di tingkat lingkungan, dan saluran pengaduan yang mudah digunakan. Teknologi digital juga dapat membantu, selama tidak menjadi satu-satunya jalur bagi warga yang kesulitan mengakses jaringan dan perangkat.
Tantangan lain terletak pada cara keberhasilan pembangunan dinilai. Johan Farkas dan Jannick Schou (2019) mengingatkan bahwa demokrasi dapat menyempit ketika kehidupan politik semakin didominasi cara pandang teknis dan administratif. Dalam pemerintahan daerah, kecenderungan ini dapat terlihat ketika penyerapan anggaran, jumlah kegiatan yang selesai, pencapaian indikator, dan kelengkapan laporan menjadi ukuran utama kinerja. Ukuran tersebut diperlukan untuk menjaga akuntabilitas, tetapi belum tentu menjelaskan apakah persoalan warga benar-benar teratasi.
Jalan yang selesai diperbaiki belum tentu memberi manfaat maksimal jika tidak menyelesaikan hambatan utama perjalanan warga. Program kesehatan dapat memenuhi target kegiatan, sementara penduduk di wilayah terpencil tetap kesulitan menjangkau fasilitas. Demikian pula, sebuah inovasi pelayanan publik mungkin memiliki prosedur baru dan dokumentasi yang lengkap, tetapi belum tentu mengurangi beban masyarakat. Karena itu, penilaian pembangunan perlu memperhatikan perubahan yang dialami warga, seperti kemudahan akses, berkurangnya biaya perjalanan, menurunnya gangguan banjir, atau meningkatnya keterjangkauan layanan dasar.
Pemerintah perlu menghubungkan aspirasi, keputusan, dan evaluasi dalam satu proses yang dapat ditelusuri. Warga semestinya dapat mengetahui apakah usulan telah masuk dalam rencana, apakah memperoleh alokasi anggaran, serta kapan penanganannya diperkirakan dilakukan. Jika belum dapat dilaksanakan, alasan dan kendalanya perlu dijelaskan. Setelah program berjalan, masyarakat juga perlu dilibatkan untuk menilai manfaatnya. Dengan cara ini, pemerintah tidak hanya melaporkan kegiatan yang telah selesai, tetapi juga menunjukkan perubahan yang dihasilkan.
Tentu saja, suara warga bukan satu-satunya dasar pengambilan keputusan. Pemerintah tetap harus mempertimbangkan kepentingan lintas wilayah, kemampuan keuangan, ketentuan hukum, dan kebutuhan jangka panjang. Ada kalanya sebuah usulan harus ditunda karena kebutuhan lain dinilai lebih mendesak. Namun, keputusan yang sulit akan lebih mudah diterima jika pertimbangannya terbuka dan masyarakat yang terdampak diberi kesempatan menyampaikan pandangan. Kepercayaan tidak mensyaratkan semua keinginan terpenuhi, tetapi membutuhkan proses yang adil dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kualitas pembangunan daerah akan terlihat dari sejauh mana kebutuhan masyarakat memengaruhi keputusan pemerintah. Musyawarah yang hanya menghasilkan daftar usulan membuat partisipasi berhenti pada tahap pencatatan. Warga telah menyampaikan persoalan, tetapi tidak mengetahui bagaimana suara mereka dipertimbangkan atau apa yang akan dilakukan setelah pertemuan berakhir. Jika keadaan ini terus berulang, musyawarah berisiko kehilangan makna dan kepercayaan terhadap proses perencanaan pun melemah.
Pembangunan yang mendengar, tetapi tak menjawab, hanya menyisakan pertemuan, catatan, dan janji yang berulang. Jawaban yang dinantikan warga tidak selalu berupa pemenuhan seluruh permintaan. Jawaban itu dapat berupa keputusan yang jelas, alasan yang terbuka, tindak lanjut yang terukur, dan perubahan yang benar-benar dirasakan. Keluhan tentang jalan rusak semestinya berujung pada akses yang lebih baik; keresahan menghadapi banjir diikuti penanganan yang nyata; dan kesulitan menjangkau layanan dasar mendorong perbaikan cara pemerintah bekerja.
Di situlah partisipasi menemukan maknanya. Pemerintah tidak harus selalu menyetujui setiap usulan, tetapi harus memperlihatkan bagaimana aspirasi dipertimbangkan dan bagaimana keputusan dipertanggungjawabkan. Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya banyaknya program yang selesai atau lengkapnya dokumen perencanaan. Ukurannya juga terletak pada apakah kehidupan warga menjadi lebih baik. Tanpa hubungan itu, pemerintah mungkin terus mendengar suara masyarakat, sementara masyarakat terus menunggu jawaban.