10 Provinsi dengan Tingkat Putus Sekolah Dasar Tertinggi di Indonesia
Dosen Unindra - Ketua Dewas DPLK Sinarmas AM - Humas ADPI - Asesor LSP Dana Pensiun - Konsultan - Dr. Manajemen Pendidikan - Pendiri TBM Lentera Pustaka - Penulis 54 buku
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Syarif Yunus tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Angka putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) masih menjadi tantangan mendesak bagi pemerataan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data hingga Desember 2024, Provinsi Jawa Barat mencatatkan angka anak putus sekolah dasar tertinggi secara nasional, yakni mencapai 114.513 anak. Secara akumulatif, empat provinsi di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten) mendominasi dengan menyumbang 59,8% dari total kasus pada daftar sepuluh provinsi tertinggi di Indonesia.
Kondisi putus sekolah ini tidak hanya mencakup murid yang berhenti di tengah jalan, tetapi juga lulusan SD/sederajat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Di luar Pulau Jawa, daerah seperti Sumatra Utara (39.553 anak), Sulawesi Selatan (32.584 anak), dan Sumatra Selatan (29.622 anak) turut mencatatkan angka yang signifikan. Data ini memperlihatkan bahwa risiko terhentinya akses pendidikan dasar terjadi secara merata, baik di wilayah padat penduduk maupun kawasan berkembang. Berikut adalah rincian 10 provinsi dengan angka putus sekolah dasar tertinggi se-Indonesia:
1. Jawa Barat: 114.513 anak
2. Jawa Tengah: 59.662 anak
3. Jawa Timur: 57.026 anak
4. Sumatra Utara: 39.553 anak
5. Sulawesi Selatan: 32.584 anak
6. Sumatra Selatan: 29.622 anak
7. Banten: 28.794 anak
8. Riau: 26.881 anak
9. Kalimantan Barat: 23.765 anak
10. Lampung: 22.028 anak
Kategori angka putus sekolah ini mencakup anak yang dikeluarkan dari sekolah serta lulusan SD/sederajat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/sederajat.
Berbagai kajian mengindikasikan bahwa keterbatasan ekonomi keluarga menjadi akar masalah utama. Walaupun biaya sekolah negeri disubsidi, pengeluaran operasional harian seperti biaya transportasi, seragam, dan alat tulis tetap menjadi beban berat bagi keluarga miskin. Hal ini diperparah oleh adanya tekanan bagi anak untuk bekerja membantu mencari nafkah, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya sekolah, serta keterbatasan sarana fisik dan transportasi di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).
Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, keberadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) hadir sebagai solusi akar rumput yang sangat potensial. TBM tidak hanya menyediakan akses buku bacaan gratis, tetapi juga bertransformasi menjadi ruang belajar inklusif yang menyenangkan untuk membangkitkan kembali minat belajar anak. Melalui pendekatan komunitas, pengelola TBM aktif mengedukasi orang tua, memberikan pendampingan belajar tanpa biaya, serta memfasilitasi anak yang telah putus sekolah agar dapat masuk ke jalur pendidikan kesetaraan (Paket A). Pegiat literasi dan pengelola TBM Lentera Pustaka sekaligus dosen Unindra, Syarifudin Yunus, menuturkan, "Taman bacaan masyarakat hadir bukan sekadar tempat membaca buku gratis, melainkan benteng edukasi untuk meredam angka putus sekolah melalui pendampingan belajar yang menyenangkan, pemulihan motivasi anak, dan edukasi bagi orang tua."
Upaya menekan angka putus sekolah membutuhkan kolaborasi erat antara kebijakan pemerintah, bantuan dana pendidikan yang tepat sasaran, dan penguatan peran gerakan masyarakat seperti TBM. Dengan memperluas jaringan taman bacaan hingga ke pelosok desa dan membebaskan beban biaya pendampingan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Salam literasi! #TBMLenteraPustaka #PutusSekolah #GerakanLiterasi