Kebocoran Data Pribadi: Masyarakat Juga Harus Berbenah Diri

Ilustrasi Kebocoran Data (Digenerasi oleh Gemini)

Akhir-akhir ini kehidupan bernegara di Indonesia sedang semrawut, banyak fenomena yang ada-ada saja dan bikin kesal masyarakat. Belum lama ini, tensi kita dibuat naik dengan kasus-kasus kebocoran data pribadi nasional yang diretas dan diperjualbelikan oleh hacker baik dari situs-situs perusahaan atau instansi pemerintah yang membuat kita insecure dengan potensi penyalahgunaannya.

Kasus-kasus ini diantaranya kebocoran Pusat Data Nasional yang menyebabkan tereksposnya 34 juta paspor Warga Negara Indonesia, Komisi Pemilihan Umum dengan tereksposnya 204 juta data Daftar Pemilih Tetap, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan tereksposnya 279 juta data pesertanya, Direktorat Jenderal Pajak dengan tereksposnya 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ditambah kebocoran data perusahaan-perusahaan seperti Lion Air, Bukalapak, Indihome dan masih banyak lagi. Data-data ini tentu sangat sensitif, diantaranya mencakup Nomor Induk Kependudukan, nama, tanggal lahir, alamat tinggal, alamat e-mail, nomor telepon, dan informasi lainnya yang dapat merugikan pemiliknya jika disalahgunakan. Contohnya adalah saya sendiri dan beberapa kawan yang tiba-tiba dihantui tukang paket COD dan mau tidak mau harus membayar barang misterius yang tidak kami beli.

Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan paket COD yang harus segera dibayar. Nominalnya tidak banyak, yaitu Rp. 65.000,00_yang sebenarnya juga lumayan untuk tiga kali makan di warteg. Seingat saya, tidak ada barang yang dibeli secara online saat itu. Namun, mengingat paket yang dikirimkan adalah sebuah buku ajar yang sesuai dengan background pendidikan saya, paket pun dibayar karena saya mengira itu dikirim oleh universitas tempat saya kuliah. Look-nya sudah membuat saya suudzon dari awal, sebab seumur hidup saya tidak pernah temukan buku ajar yang ukurannya sebesar buku saku pramuka. Saat dibuka, ternyata isinya buku komik clearance, sebuah prank yang dibuat oknum penjual tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan data pribadi kami seperti nama, riwayat pendidikan, alamat rumah, dan nomor telepon. Kasus ini juga dialami oleh beberapa kawan saya dengan nama toko sama persis dengan toko yang mengirimi saya buku itu. Meskipun hanya Rp. 65.000,00., yang ada di pikiran saya adalah: Bagaimana jika ini terjadi terus-menerus? Bagaimana jika nanti yang datang barang-barang yang tidak bisa saya tebus?

Kebocoran data ini mengundang reaksi yang beragam dari masyarakat dengan menyoroti ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola data pribadi masyarakat. Reaksi ini dapat dilihat mulai dari masyarakat yang ramai-ramai mengkritik pemerintah di media sosial (khususon Kominfo), munculnya meme-meme sarkas, hingga adanya petisi untuk mendesak Budie Arie Setiadi mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kominfo.

Secara pribadi, saya memandang bahwa tindakan masyarakat ini merupakan suatu kemajuan dari pemanfaatan media sosial yang mencerminkan adanya kesadaran kolektif dan partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi isu sosial. Ini sudah baik, dan akan lebih baik jika diiringi dengan kesadaran diri. Iya, kesadaran diri. Sebab, beberapa waktu lalu ketika membeli tempe goreng untuk sarapan, saya mendapatkan bungkus tempe tersebut memuat data pribadi seseorang berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dibaliknya juga terdapat Kartu Keluarga seseorang.

Meminjam perspektif kriminal, informasi-informasi dari kedua kartu ini dapat disalahgunakan untuk mengajukan kredit atau pinjaman, menipu dengan identitas orang lain, mendaftar akun palsu, memeras, dan mengirim paket COD (sebagaimana yang saya alami sebagai korban). Tidak hanya itu, masih banyak potensi bahaya yang dapat disebabkan oleh kebocoran informasi yang akhirnya bisa menyebabkan kerugian material atau bahkan merusak reputasi korban.

Sebelum mendarat di tangan penjual gorengan, bungkus ini tidak saya ketahui asalnya. Entah dari pemilik data yang membuang atau me-loak dokumen-dokumen yang sudah tidak digunakan tanpa memeriksanya terlebih dahulu, dari tempat kerja yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola data pegawainya, atau institusi pemerintah yang tidak bijak dalam mengelola data masyarakatnya. Seorang kawan di Instagram-pun mengomentari story yang saya buat tentang kejadian ini, "Sering juga saya temukan raport dan ijazah jadi bungkus makanan.” Rupanya, kini kita memiliki oknum baru di institusi pendidikan.

Penampakan bungkus gorengan yang memuat data pribadi. Sumber: Dokumen Pribadi,

Dari kasus ini, saya menganggap bahwa kebocoran data sebenarnya sudah lama terjadi dalam kehidupan bermasyarkat baik secara sadar maupun tidak sadar. Hanya saja, kita cenderung cuek untuk hal-hal yang tampak remeh, berbeda dengan kasus-kasus yang di-ulti oleh para hacker. Sembari mengkritik pemerintah, kita juga perlu membenahi diri sendiri dalam mengelola data pribadi. Misalnya, selalu berhati-hati saat membagikan informasi pribadi secara online, menghancurkan dokumen penting yang mengandung data pribadi terlebih dahulu sebelum dibuang, meminimalisir berbagi informasi sensitif yang tidak perlu, dan lebih selektif dalam memberikan data pribadi kepada orang lain. Jika dimintai data pribadi oleh individu atau instansi tertentu, kita mempunyai hak untuk meminta informasi mengenai bagaimana privasi kita dijaga dan bagaimana data kita dikelola.

Selama ini kita terbiasa dengan ketidakpedulian terhadap perlindungan data pribadi, karena tidak melihat langsung dampak dari kebocoran informasi tersebut. Seiring berkembangnya zaman, data pribadi menjadi sangat berharga dan rentan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai kita lupa bahwa kecanggihan teknologi berbanding lurus dengan kecanggihan kriminalitas, semakin canggih suatu teknologi, semakin canggih pula tindakan kriminalitasnya.