Indonesia Memerlukan Shadow Climate

Sumber: Genarate AI

Kabinet bayangan sedang menjadi perbincangan nasional. Sebagian melihatnya sebagai inovasi demokrasi untuk memperkuat fungsi pengawasan, sebagian lagi menganggapnya sekadar simbol politik tanpa landasan konstitusional. Perdebatan itu penting. Namun, di balik hiruk-pikuk tersebut, ada satu pertanyaan yang nyaris luput dari perhatian: siapakah yang secara konsisten mengawasi kebijakan perubahan iklim Indonesia?

Pertanyaan ini jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang menjadi "menteri bayangan". Sebab, perubahan iklim tidak mengenal koalisi maupun oposisi. Ia tidak menunggu pergantian kabinet, tidak peduli siapa yang berkuasa, dan tidak memberi jeda bagi perdebatan politik. Ketika curah hujan ekstrem memicu banjir, ketika kekeringan mengancam produksi pangan, atau ketika suhu terus meningkat, yang dipertaruhkan bukan popularitas pemerintah, melainkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan kebijakan iklim. Komitmen menuju penurunan emisi gas rumah kaca, pembangunan rendah karbon, rehabilitasi hutan dan mangrove, transisi energi, hingga penguatan ketahanan iklim telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut benar-benar mencapai tujuan yang dijanjikan.

Selama ini pengawasan memang telah dilakukan melalui berbagai mekanisme. Pemerintah melakukan evaluasi internal, DPR menjalankan fungsi pengawasan politik, Badan Pemeriksa Keuangan mengawasi penggunaan anggaran, sementara media dan organisasi masyarakat sipil memberikan kritik dari ruang publik. Namun, perubahan iklim memiliki karakter yang berbeda dengan isu pembangunan lainnya. Dampaknya baru terlihat dalam jangka panjang, melibatkan banyak sektor sekaligus, dan keberhasilannya tidak dapat diukur hanya dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang dilaksanakan.

Yang perlu diuji bukan sekadar apakah sebuah program telah dijalankan, melainkan apakah program tersebut benar-benar menurunkan emisi, meningkatkan ketahanan masyarakat, mengurangi risiko bencana, atau memperbaiki kualitas lingkungan. Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang sering kali belum memperoleh perhatian yang memadai dalam ruang publik.

Karena itu, Indonesia memerlukan apa yang dapat disebut sebagai Shadow Climate.

Shadow Climate bukan kabinet tandingan, bukan pula organisasi politik baru. Ia adalah gagasan tentang hadirnya ekosistem pengawasan ilmiah yang dilakukan secara independen oleh perguruan tinggi, lembaga riset, asosiasi profesi, media, dan masyarakat sipil. Tujuannya sederhana: memastikan setiap kebijakan iklim diuji berdasarkan data, bukan semata-mata berdasarkan klaim keberhasilan atau kritik politik.

Dalam dunia ilmu pengetahuan, setiap temuan selalu terbuka untuk diuji ulang. Tidak ada teori yang diterima hanya karena disampaikan oleh ilmuwan terkenal. Semua harus melewati proses verifikasi. Semangat yang sama seharusnya juga berlaku dalam kebijakan publik. Pemerintah tentu berhak menyampaikan capaian yang telah diraih, tetapi masyarakat juga berhak mengetahui apakah capaian tersebut benar-benar tercermin dalam indikator yang terukur.

Misalnya, apakah target penurunan emisi berada pada jalur yang benar? Apakah rehabilitasi mangrove benar-benar meningkatkan perlindungan wilayah pesisir? Apakah investasi energi terbarukan telah menghasilkan pengurangan penggunaan energi fosil secara signifikan? Apakah sistem peringatan dini cuaca ekstrem telah efektif mengurangi korban bencana? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya lahir dari evaluasi ilmiah yang terbuka, bukan hanya dari laporan administratif.

Di banyak negara, lembaga independen secara berkala menerbitkan penilaian terhadap kinerja kebijakan iklim pemerintah. Laporan seperti itu bukan dimaksudkan untuk mempermalukan pemerintah, melainkan menjadi cermin bersama agar arah kebijakan dapat diperbaiki sebelum terlambat. Tradisi semacam ini masih perlu diperkuat di Indonesia.

Perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun budaya tersebut. Selama ini, tidak sedikit hasil penelitian yang berakhir sebagai publikasi ilmiah tanpa pernah menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan. Padahal, salah satu ukuran keberhasilan ilmu pengetahuan adalah kemampuannya memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kampus tidak hanya bertugas menghasilkan pengetahuan, tetapi juga membantu memastikan bahwa kebijakan publik berjalan di atas landasan bukti yang kuat.

Media juga memegang peran penting. Pemberitaan mengenai kebijakan iklim sering kali berhenti pada pengumuman program atau respons setelah bencana terjadi. Ke depan, media dapat menjadi ruang bagi lahirnya tradisi evaluasi yang lebih substantif dengan menghadirkan analisis berbasis data, mempertemukan pandangan pemerintah dan komunitas ilmiah, serta mendorong diskusi yang lebih berorientasi pada solusi.

Pada akhirnya, demokrasi tidak hanya membutuhkan pengawasan terhadap kekuasaan, tetapi juga pengawasan terhadap kualitas kebijakan. Dalam isu perubahan iklim, pengawasan itu tidak cukup dilakukan melalui perdebatan politik. Ia membutuhkan disiplin ilmu, integritas akademik, dan keberanian untuk menguji setiap kebijakan secara objektif.

Kabinet bayangan mungkin akan menjadi bagian dari dinamika politik yang datang dan pergi. Namun, kebutuhan akan Shadow Climate akan tetap ada selama perubahan iklim terus menjadi tantangan bagi Indonesia. Sebab, yang paling dibutuhkan negeri ini bukan sekadar kritik yang lebih keras, melainkan pengawasan yang lebih cerdas. Bukan sekadar suara yang lebih lantang, melainkan bukti yang lebih kuat. Dari sanalah kebijakan iklim yang lebih efektif dapat lahir, dan dari sanalah masa depan Indonesia dapat dijaga.