Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
Politikus PKS Tak Permasalahkan Larangan Anggota BIN Berjenggot
18 Mei 2017 18:55 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:17 WIB
ADVERTISEMENT
Politisi PKS Nasir Djamil menilai tidak ada masalah yang harus diperdebatkan mengenai larangan Badan Intelijen Negara kepada anggotanya untuk memelihara jenggot dan menggunakan celana cingkrang. Menurut dia, hal tersebut tidak masalah selama bertujuan untuk menegakkan disiplin.
ADVERTISEMENT
"Dalam rangka menegakkan disiplin enggak ada masalah sebenarnya. Harus diatur. Sehingga pengaturan ini sesuai dengan disiplin suatu intsitusi. Enggak ada masalah. Enggak ganggu kinerja kalau orang tidak berjenggot atau masih tetap seperti itu. Tidak masalah," kata Nasir di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5).
Anggota Komisi III DPR itu beranggapan adanya larangan tersebut tidak ada kaitannya dengan paham radikalisme. Ia berpendapat BIN mengeluarkan aturan tersebut karena murni terkait konteks disipilin organisasi.
"Mungkin momentum saja. Tidak ada kaitannya dengan radikalisme orang-orang berjenggot dianggap radikal. Mungkin orang bisa menghubung-hubungkan ini terkait kamu berjenggot yang selama ini diidentikkan dengan paham radikalisme. Mudan-mudahan tidak ada kaitannya ke sana," kata dia.
"Ini murni konteks disiplin organisasi atribut pegawai didalam organ tersebut," imbuh dia.
ADVERTISEMENT
Surat edaran berkop Badan Intelijen Negara jadi perbincangan di media sosial. Surat tersebut berisi larangan dari BIN bagi anggotanya untuk memelihara jenggot dan menggunakan celana cingkrang.
Deputi VI Bidang Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan Salya mengakui kebenaran surat edaran tersebut. Tapi, ia menegaskan surat edaran tersebut bukan untuk konsumsi publik dan hanya berlaku di internal BIN.
Baca juga:
Live Update
Pada 5 November 2024, jutaan warga Amerika Serikat memberikan suara mereka untuk memilih presiden selanjutnya. Tahun ini, capres dari partai Demokrat, Kamala Harris bersaing dengan capres partai Republik Donald Trump untuk memenangkan Gedung Putih.
Updated 6 November 2024, 10:03 WIB
Aktifkan Notifikasi Breaking News Ini