Mengejar Reputasi Dunia, Melupakan Relevansi Lokal
Tulisan dari Arinafril tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pengumuman hasil peringkat dari Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings 2026 dan QS World University Rankings (WUR) 2027 menghadirkan potret yang menggugah sekaligus mengkhawatirkan bagi pendidikan tinggi Indonesia.
Universitas Airlangga (Unair) mencapai peringkat 15 dunia dalam THE Impact Rankings berkat kontribusi pada SDG 1, SDG 6, dan SDG 3 (Times Higher Education, 2026). Sementara itu, QS WUR 2027 mencatat penyusutan representasi kampus Indonesia dari 26 menjadi 20, meski Universitas Indonesia (peringkat 191) dan Universitas Gadjah Mada (peringkat 206) bertahan (Quacquarelli Symonds, 2026).
PerbesarPrestasi ini patut diapresiasi, namun memunculkan pertanyaan mendasar: Apakah pencapaian global ini benar-benar mencerminkan transformasi mendalam, atau sekadar lapisan permukaan yang menyembunyikan ketidakselarasan dengan kebutuhan lokal?
Menara Gading Itu Semakin Tinggi
Perguruan tinggi Indonesia kini didorong untuk memenuhi indikator reputasi akademik, riset, dan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini menuntut produksi pengetahuan yang diakui dunia sekaligus berakar pada masalah riil nasional, seperti perubahan iklim tropis dan transisi energi. Pengakuan internasional membuktikan kemampuan metodologis intelektual Indonesia dan pengejawantahan perspektif Global South.
Akan tetapi, obsesi terhadap peringkat berisiko mendorong homogenisasi institusi, di mana prioritas bergeser ke metrik yang menguntungkan Global North tanpa penyesuaian konteks lokal (Lloyd & Bassett, 2023). Akibatnya, riset sering kali kurang responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat akar rumput, menciptakan kesenjangan antara prestise akademik dan dampak nyata.
Paradoks peringkat global semakin kentara ketika universitas mengalokasikan sumber daya besar untuk publikasi internasional dan kolaborasi elit, sementara isu lokal mendesak seperti ketahanan pangan di wilayah rawan bencana mendapat perhatian marginal.
Pendekatan ini tidak hanya memperdalam jurang antara kampus dan komunitas, tetapi juga mempertanyakan esensi pendidikan tinggi sebagai agen perubahan sosial. Tanpa reevaluasi fundamental, reputasi dunia berpotensi menjadi alat yang justru mengisolasi institusi dari realitas mayoritas bangsa.
Lebih tajam lagi, sistem peringkat cenderung menghukum keragaman pendekatan lokal dengan menstandarkan ukuran sempit yang bias ke Barat, sehingga kampus Indonesia terjebak dalam perlombaan yang tidak setara. Hal ini memicu pertanyaan provokatif: apakah universitas sedang membangun peradaban nasional atau sekadar menjadi cabang periferi dari narasi global yang dominan?
Daya Saing Lulusan versus Kesejahteraan Inklusif
Skor Employer Reputation yang tinggi pada universitas seperti UI menunjukkan pengakuan kompetensi lulusan di pasar global, yang seharusnya mendukung inovasi teknologi dan kebijakan publik melalui SDG 3 dan SDG 4.
Meski demikian, realitas yang lebih provokatif adalah potensi soft brain drain, yaitu banyak talenta berpindah ke kesempatan internasional, sementara masalah struktural seperti pemerataan akses kesehatan dan pendidikan di daerah tertinggal belum tersentuh secara memadai.
Peringkat global berpotensi memperlemah relevansi lokal jika tidak diimbangi komitmen kuat untuk menyelesaikan ketimpangan domestik.
Kritik yang lebih dalam muncul dari fakta bahwa daya saing lulusan sering diukur melalui penyerapan di korporasi multinasional, bukan kontribusi mereka terhadap pemberdayaan ekonomi lokal yang stagnan.
Model ini secara tidak langsung memperkuat siklus ketergantungan, di mana universitas menghasilkan tenaga kerja siap ekspor sementara komunitas sekitar tetap bergulat dengan kemiskinan dan keterbatasan akses.
Provokasi yang tak terhindarkan adalah sejauh mana perguruan tinggi Indonesia telah gagal menciptakan ekosistem di mana lulusan merasa terpanggil untuk kembali dan menyelesaikan masalah akar rumput, bukan melarikan diri menuju peluang yang lebih menggiurkan di luar.
Tanpa intervensi kebijakan yang berani, pencapaian ranking hanya akan menjadi simbol status quo yang rapuh.
Dampak Lokal yang Masih Superfisial
Inti THE Impact Rankings terletak pada kontribusi terhadap lingkungan sekitar kampus, termasuk pemberdayaan ekonomi (SDG 1 & 8) dan penyediaan sumber daya (SDG 6 & 7). Program seperti KKN di Unair dan UGM telah menghasilkan inisiatif kesehatan lansia serta pengelolaan limbah di tingkat desa (Universitas Airlangga, 2023; Universitas Gadjah Mada, 2025).
Sayangnya, banyak program pengabdian masyarakat masih bersifat musiman dan berorientasi pemenuhan kewajiban akademik daripada perubahan struktural berkelanjutan. Implementasi KKN sering kurang terintegrasi dengan kurikulum mendalam, sehingga lebih menyerupai aktivitas volunteerisme sementara ketimbang inkubator inovasi jangka panjang (Hidayat & Balakrishnan, 2024).
Tanpa evaluasi longitudinal dan mekanisme follow-up yang kuat, dampak cenderung memudar, meninggalkan komunitas dengan manfaat yang terbatas.
Keadaan ini semakin memprihatinkan karena program pengabdian kerap berfungsi sebagai kotak centang administratif, di mana mahasiswa dan dosen lebih fokus pada dokumentasi untuk akreditasi ketimbang dampak transformasional yang terukur. Hasilnya adalah siklus proyek berulang yang melelahkan tanpa kemajuan substansial bagi masyarakat sekitar.
Tajamnya kritik terletak pada ketidakmampuan sistem saat ini untuk mengubah pengabdian menjadi kekuatan pendorong perubahan sistemik, sehingga universitas kehilangan legitimasi moral sebagai pilar masyarakat. Pertanyaan yang menggantung: berapa lama lagi dampak lokal dibiarkan menjadi korban ambisi global?
Reformasi yang Tak Bisa Ditunda
Fluktuasi peringkat seharusnya menjadi pengingat keras bahwa mengejar reputasi global tidak boleh mengorbankan relevansi lokal. Peringkat hanyalah cermin, bukan tujuan akhir. Perguruan tinggi Indonesia dihadapkan pada tantangan moral: menjadi motor inovasi yang memastikan kemajuan sains selalu selaras dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Revolusi diperlukan dengan menjadikan pengabdian masyarakat sebagai platform kolaboratif jangka panjang, didukung dana abadi, kemitraan lintas sektor, dan insentif karir bagi dosen yang memprioritaskan dampak lokal.
Hanya dengan cara ini, prestasi peringkat dapat bermakna sejati—bukan sekadar angka, melainkan katalisator peradaban yang inklusif dan berkelanjutan.
Reformasi mendesak ini menuntut keberanian untuk mempertanyakan fondasi sistem peringkat itu sendiri, yang sering kali mengabaikan konteks sosio-ekonomi unik Indonesia dan memaksa adaptasi yang merugikan misi lokal.
Tanpa perubahan paradigma, universitas berisiko menjadi institusi yang semakin asing di tanah kelahirannya sendiri.
Kegagalan Reformasi dan Keruntuhan Entitas
Pada akhirnya, kegagalan untuk mereformasi secara radikal bukan hanya ancaman bagi reputasi, melainkan pengkhianatan terhadap tanggung jawab etis sebagai penjaga peradaban. Saatnya perguruan tinggi Indonesia memilih jalur yang lebih autentik dan berdampak.
Fenomena ini mengungkap kontradiksi mendasar di mana pencapaian peringkat tinggi justru dapat memperburuk ketidakrelevanan lokal, karena insentif sistemik lebih menghargai visibilitas internasional daripada ketahanan komunitas yang tak terlihat.
Universitas perlu menyadari bahwa tanpa koreksi mendalam, ambisi global berpotensi mengubah institusi pendidikan menjadi entitas yang semakin terpisah dari denyut kehidupan sehari-hari masyarakat yang seharusnya dilayani.
Pertanyaan paling tajam yang harus dijawab adalah apakah pendidikan tinggi Indonesia berani keluar dari jebakan metrik untuk membangun model yang benar-benar otonom dan berorientasi pada kesejahteraan nasional, atau terus terjebak dalam simulasi keunggulan yang rapuh.
Hanya dengan keberanian intelektual dan moral yang tinggi, peringkat dapat menjadi alat, bukan tuan yang menguasai takdir perguruan tinggi.