Harga Hidup yang Terlalu Mahal: Saat Ekonomi Perlahan Membunuh Manusia

Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Katolik St. Thomas Medan
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Teresiaa Sianturii tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Setiap hari kita mendengar kabar tentang pertumbuhan ekonomi, kenaikan indeks saham, dan stabilitas inflasi. Grafik-grafik ekonomi dipresentasikan dengan penuh optimisme di ruang rapat pemerintah maupun forum bisnis. Namun di balik angka-angka itu, ada cerita yang jauh lebih sunyi: orang-orang yang semakin kesulitan bertahan hidup. Harga kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan meningkat, layanan kesehatan semakin mahal, sementara pendapatan banyak orang tidak bergerak secepat itu. Di titik inilah muncul pertanyaan mendasar: apakah ekonomi benar-benar sedang melayani manusia, atau justru manusia yang dipaksa berkorban demi menjaga stabilitas ekonomi?
Kenyataan pahitnya adalah bahwa bagi sebagian besar masyarakat, hidup terasa semakin mahal. Bukan sekadar mahal dalam arti harga barang naik, tetapi mahal dalam arti membutuhkan lebih banyak tenaga, waktu, dan pengorbanan hanya untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Ketika seseorang harus bekerja lebih dari satu pekerjaan hanya untuk membayar kebutuhan dasar, ketika keluarga harus memilih antara membeli makanan bergizi atau membayar biaya sekolah, maka jelas ada sesuatu yang tidak sehat dalam sistem ekonomi kita. Dalam kondisi seperti ini, ekonomi tidak lagi sekadar angka. Ia menjadi kekuatan yang secara perlahan menggerus kualitas hidup manusia.
Data statistik menunjukkan paradoks yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Secara resmi, tingkat kemiskinan di Indonesia memang menurun. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada 2025 tingkat kemiskinan berada di kisaran sekitar 8,25 persen atau sekitar 23 juta orang. Namun angka tersebut tidak selalu mencerminkan realitas yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Batas garis kemiskinan nasional misalnya berada sekitar Rp609.160 per kapita per bulan. Artinya, seseorang yang hidup sedikit di atas angka tersebut tidak dianggap miskin secara statistik, meskipun dalam praktiknya ia mungkin masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Di sinilah letak ironi ekonomi modern. Statistik dapat menunjukkan perbaikan, tetapi pengalaman hidup masyarakat belum tentu ikut membaik. Banyak orang yang secara resmi tidak termasuk kategori miskin, tetapi tetap hidup dalam kondisi yang sangat rentan. Mereka hanya membutuhkan satu krisis kecil—seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan harga pangan—untuk jatuh kembali ke jurang kemiskinan.
Kondisi ini semakin kompleks ketika kita melihat data dari perspektif global. Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa jika menggunakan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas, sekitar 60 persen penduduk Indonesia masih dapat dikategorikan miskin atau rentan secara ekonomi. Perbedaan cara penghitungan ini memperlihatkan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan jumlah orang yang hidup di bawah garis tertentu, tetapi juga tentang kemampuan masyarakat untuk hidup secara layak dan bermartabat.
Masalah biaya hidup juga semakin terasa karena perubahan struktur ekonomi dan sosial. Di masa lalu, satu pekerjaan tetap sering kali cukup untuk menopang kebutuhan sebuah keluarga. Kini, situasinya jauh berbeda. Banyak pekerja berada dalam kondisi kerja yang tidak stabil, seperti kontrak jangka pendek atau pekerjaan informal tanpa jaminan sosial. Ketika pendapatan tidak pasti, sementara harga kebutuhan terus naik, tekanan psikologis terhadap masyarakat pun meningkat.
Tidak mengherankan jika fenomena kelelahan kerja atau burnout semakin sering terjadi. Banyak orang merasa terjebak dalam rutinitas kerja tanpa henti hanya untuk mempertahankan kehidupan yang biasa-biasa saja. Mereka bekerja lebih lama, tetapi merasa semakin jauh dari kesejahteraan. Waktu untuk keluarga berkurang, kesehatan mental terabaikan, dan kualitas hidup secara keseluruhan menurun.
Ekonomi yang terlalu berorientasi pada angka sering kali melupakan dimensi kemanusiaan ini. Pertumbuhan ekonomi dianggap berhasil jika Produk Domestik Bruto meningkat, meskipun distribusi kesejahteraan mungkin tidak merata. Investasi dianggap sukses jika laba perusahaan meningkat, meskipun para pekerja masih bergumul dengan upah yang stagnan. Dalam kerangka berpikir seperti ini, manusia sering kali hanya dipandang sebagai bagian dari mesin produksi, bukan sebagai tujuan utama pembangunan.
Padahal tujuan ekonomi seharusnya sederhana: meningkatkan kesejahteraan manusia. Ekonomi seharusnya menjadi alat untuk memastikan setiap orang dapat hidup dengan layak, sehat, dan bermartabat. Jika sistem ekonomi justru membuat sebagian besar masyarakat merasa semakin tertekan, maka ada sesuatu yang perlu dievaluasi secara serius.
Kenaikan biaya hidup juga memiliki dampak jangka panjang yang sering kali tidak terlihat secara langsung. Ketika keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka cenderung mengorbankan hal-hal yang dianggap tidak mendesak, seperti pendidikan berkualitas atau nutrisi yang baik. Akibatnya, generasi berikutnya tumbuh dengan kesempatan yang lebih terbatas. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat siklus kemiskinan yang sulit diputus.
Selain itu, kesenjangan ekonomi juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial. Ketika sebagian kecil masyarakat menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat sementara sebagian besar lainnya masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, rasa ketidakadilan dapat semakin kuat. Ketimpangan semacam ini tidak hanya berdampak pada stabilitas sosial, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan politik.
Karena itu, penting bagi kita untuk melihat ekonomi tidak hanya sebagai sistem angka dan statistik, tetapi sebagai sistem yang memengaruhi kehidupan nyata manusia. Kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada distribusi kesejahteraan. Pertumbuhan yang tinggi tetapi tidak merata pada akhirnya hanya akan memperdalam jurang ketimpangan.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Program bantuan sosial, subsidi kebutuhan dasar, serta akses kesehatan dan pendidikan yang terjangkau dapat membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup. Kebijakan upah yang lebih adil dan perlindungan tenaga kerja juga menjadi bagian penting dari upaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi.
Di sisi lain, dunia usaha juga memiliki tanggung jawab sosial yang tidak kecil. Perusahaan tidak hanya berperan sebagai mesin pencetak keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat. Praktik bisnis yang berkelanjutan, pemberian upah yang layak, serta penciptaan lingkungan kerja yang sehat merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan manfaat bagi banyak orang.
Namun perubahan terbesar mungkin justru harus dimulai dari cara kita memandang ekonomi itu sendiri. Selama kita terus menilai keberhasilan pembangunan hanya dari angka pertumbuhan, kita berisiko mengabaikan kualitas hidup manusia. Kita perlu mengembangkan paradigma baru yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai pusat dari kebijakan ekonomi.
Dalam paradigma tersebut, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi juga dari seberapa banyak orang yang dapat hidup dengan layak. Indikator seperti kualitas kesehatan, akses pendidikan, keseimbangan kehidupan kerja, dan kebahagiaan masyarakat harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan.
Pada akhirnya, ekonomi seharusnya menjadi alat untuk mempermudah kehidupan manusia, bukan justru membuatnya semakin berat. Ketika harga hidup menjadi terlalu mahal, bukan hanya secara finansial tetapi juga secara emosional dan sosial, maka kita perlu bertanya kembali ke arah mana sistem ini berjalan.
Jika kita tidak mulai memperbaiki cara kerja sistem ekonomi sekarang, kita berisiko menciptakan masyarakat yang secara statistik tampak berkembang, tetapi secara nyata semakin lelah dan tertekan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai keadilan sosial hanya akan menciptakan ilusi kesejahteraan.
Harga hidup yang terlalu mahal bukan sekadar persoalan ekonomi. Ia adalah persoalan kemanusiaan. Dan selama kita masih menempatkan angka di atas manusia, selama itu pula ekonomi berpotensi perlahan-lahan menggerus kehidupan yang seharusnya dilindungi olehnya.
Karena itu, kita perlu mengingat kembali tujuan utama pembangunan: memastikan setiap manusia memiliki kesempatan untuk hidup dengan layak dan bermartabat. Ekonomi harus kembali menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut, bukan menjadi kekuatan yang justru mengancamnya.
