Mendekatkan Negara dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

foto dari galer pribadi.

Pada pertengahan bulan Mei tahun 2022, kita menyaksikan sebuah peristiwa pertemuan antara seorang kepala negara dari Indonesia dengan Pendiri SpaceX perusahaan transportasi antariksa dari Amerika. Pertemuan yang terjadi antara kepala negara dengan personal (bukan kepala negara ) yang bisa dibaca dalam perspektif bertemunya kapasitas negara dengan kapasitas personal.

Tentu pertemuan tersebut mengandung banyak pesan yang bisa ditangkap. Salah satunya adalah pesan tentang jalinan hubungan yang akan diciptakan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan antara para pihak.

Pesan lainnya adalah berhubungan dengan kebutuhan negara terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh seseorang yang bukan merupakan representasi dari kapasitas negara, tetapi dibutuhkan oleh negara untuk tujuan pencapaian negaranya.

Di samping pesan pesan yang bisa dibaca tadi, peristiwa pertemuan tersebut juga mengundang sebuah pertanyaan. kenapa bisa ada orang perorangan punya kapasitas yang se-level dengan kapasitas negara, atau bahkan kapasitasnya melampaui level kapasitas negara ?

Ini pertanyaan yang seluruhnya lahir dari keinginan untuk menumbuhkan kesadaran berpikir bahwa siapa pun itu dan apa pun itu jika ia bekerja berdasarkan basis ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan memiliki level kapasitas yang mumpuni yang bisa digunakan untuk merespons dan menjawab seluruh tantangan kehidupan baik individu, kelompok dan bahkan negara sekalipun.

Otoritas Negara Menjadi Kecil.

Di dalam sistem demokrasi, seorang kepala negara punya tanggung jawab besar, karena semua urusan yang menyangkut warga negaranya menjadi tanggung jawab kepala negara. Sementara pada bagian lain di dalam sistem demokrasi, otoritas kepala negara menjadi sangat kecil, karena sebagian fungsi kekuasaan negara diberikan kepada lembaga negara lainnya. Kekuasaan kehakiman dan peradilan, otoritasnya diberikan kepada lembaga Mahkamah Agung. Kekuasaan pemeriksaan keuangan diberikan otoritasnya kepada BPK. Lalu otoritas di dalam fungsi penganggaran dan legislasi, diberikan otoritasnya kepada DPR.

Hubungan antara pusat dan daerah pun tidak bisa diatur dengan pendekatan otoritas, karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dan yang mengusulkannya partai politik. Bisa jadi antara kepala negara dan kepala daerah berbeda Partainya. Dan mungkin saja terjadi beda pandangan pada satu urusan tertentu antara kepala negara dengan kepala daerah.

Sehingga pertanyaannya, bagaimana negara bisa bekerja dalam situasi di mana otoritasnya menjadi kecil, tetapi tanggung jawabnya besar ?

Oleh karenanya negara sudah tidak bisa lagi bekerja menggunakan pendekatan otoritasnya secara penuh, tetapi ia harus bekerja menggunakan kapasitasnya. Dan kapasitas ini salah satu yang membentuknya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini mengandung makna bahwa negara harus keluar dari mempersepsikan dirinya sendiri sebagai sebuah entitas politik menjadi sebuah entitas ilmu pengetahuan dan teknologi.

Masyarakat Berpengetahuan.

Satuan terkecil dari negara adalah masyarakat, satuan terkecil dari masyarakat adalah keluarga dan satuan terkecil dari keluarga adalah individu. Jadi jika ingin menciptakan negara yang bekerja berdasarkan basis ilmu pengetahuan dan teknologi, maka negara harus menciptakan terlebih dahulu masyarakat yang punya tradisi kuat dan dekat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini berarti setiap individu di dalam masyarakat dan keluarga harus ditingkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Negara harus mendorong setiap individu supaya menjadi pembelajar yang kuat. Karena dengan begitu ia akan produktif. Produktifitas ini yang akan menciptakan kesejahteraan.

Tempat yang paling pertama harus disentuh oleh negara adalah lembaga pendidikan dan kampus kampus. Lembaga pendidikan punya tugas yang berat untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, oleh karenanya negara harus hadir di kampus-kampus untuk ikut memberikan dorongan mengembangkan penelitian penelitian akademik sehingga dengan begitu seluruh persoalan yang dihadapi oleh negara dicari jawabannya berdasarkan basis Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sumber daya Indonesia sangat melimpah ruah. Populasi penduduknya pun sangat besar. Inilah yang menjadi modal Indonesia untuk menempatkan dirinya menjadi negara maju dan untuk menempatkan Indonesia pada makomnya sejajar dengan negara negara maju di dunia. Dan jika ada pertanyaan bagaimana cara Indonesia mewujudkan itu semua, maka penjelasannya adalah penjelasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menggabungkan kerja kerja negara dengan sumber daya serta ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa menghantarkan Indonesia ke tujuan dan cita cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia sejahtera.***

Latief Muhtar, Pemerhati Pemilu dan Demokrasi, Founder Mukhtar Institute for Democracy and Civilization.