Kebijakan Distribusi Vaksin Jepang di Kawasan Asia

https://pixabay.com/id/photos/vaksin-coronavirus-medis-tangan-6165772/

Menurut Aditama (2020), vaksin memang menjadi harapan besar umat manusia sebagai salah satu senjata utama mengendalikan COVID-19, dan karena itu berbagai institusi berlomba-lomba melakukan penelitian untuk mendapatkannya.

Pada 25 Juli 2021 kemarin menteri luar negeri Jepang, Toshimitsu mengatakan kalau Jepang telah menyiapkan 11 juta vaksin untuk dibagikan ke kawasan Asia. Baik Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, hingga Kepulauan Pasifik. Di kawasan Asia Tenggara, yakni Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia masing-masing negara tersebut mendapatkan 1 juta vaksin, sedangkan Taiwan dan Vietnam telah mendapatkan vaksin tambahan sebanyak 2 juta vaksin.

Distribusi vaksin dari Jepang itu rencananya akan dijalankan pada pertengahan Juli ini. Distribusi vaksin yang dilakukan oleh Jepang ini merupakan sebuah dorongan dari komunitas inisiatif global yakni global covax yang memiliki visi penyetaraan vaksin, sehingga mengharuskan negara-negara kaya untuk memberikan bantuan vaksin ke negara miskin dan berkembang.

Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga mengatakan pada pertemuan virtual pada 2 Juni 2021 kemarin yang dihadiri puluhan perwakilan negara bahwa Jepang berjanji akan memberikan dana tambahan lagi untuk mendukung program global covax senilai US$800 juta. Jepang menunjukkan keseriusannya dalam memberhasilkan program global covax ini, walaupun Jepang sendiri masih jauh tertinggal dalam melaksanakan program vaksinasi di negaranya sendiri jika dibandingkan dengan negara maju lainnya, tetapi hal tersebut bukan menjadi masalah karena Jepang telah menjalin kerja sama dan membuat perjanjian untuk memasok vaksin ke Jepang dengan Moderna, AstraZeneca, dan Pfizer.

Seperti yang kita ketahui bahwa virus covid-19 ini awalnya berasal dari China dan saat ini China telah menghasilkan vaksin sinovac. Vaksin sinovac lebih banyak didistribusikan di negara kawasan Asia dan vaksin ini merupakan bentuk dari soft diplomasinya China, sehingga memunculkan yang namanya diplomasi vaksin China.

Hal tersebut membuat rival China, yakni Amerika juga Jepang melakukan upaya untuk meminimalisir diplomasi vaksin yang dilakukan oleh China. Bukan lagi perang dagang tetapi di pandemi ini telah muncul perang vaksin yang bertujuan untuk menghentikan pengaruh China terutama di kawasan Asia Pasifik.

Amerika dan gengnya yang bersatu dalam komunitas 4 negara berisi Jepang, Australia, dan India telah melakukan pertemuan pada Maret 2021 lalu untuk membahas mengenai diplomasi vaksin yang dilakukan oleh China. The Quad ini merupakan komunitas 4 negara yang memiliki visi untuk meminimalisir dan sekaligus menjadi penyeimbang pengaruh China di kawasan Asia Pasifik.

Menariknya, The Quad ini anggotanya memiliki sejarah konflik dengan China, salah satunya Jepang yang telah lama memiliki history konflik dengan China terkait sengketa Pulau Senkaku atau Pulau Diayo dan telah menjadi rival sejati di kawasan Asia Timur.

Untuk itu kebijakan distribusi vaksin yang dibuat oleh pemerintah Jepang selain sebagai bentuk dari diplomasi publik Jepang sekaligus menjadi strategi Jepang dalam melawan hegemoni dan pengaruh China khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Selain itu Jepang juga ikut membantu Taiwan dalam menghadapi kesulitan bantuan vaksin dikarenakan adanya regulasi yang sulit dan pembatasan akses Taiwan ke WHO karena campur tangan China.

Namun bantuan vaksin Jepang kepada Taiwan telah memberikan ketegangan politik antara Jepang dan China, pasalnya China mengeklaim bahwa Taiwan merupakan bagian dari wilayahnya dan China mengatakan kalau Taiwan telah menolak bantuan vaksin dari China hal itu membuat China marah, karena Taiwan lebih menerima vaksin dari Jepang ketimbang bantuan vaksin dari China tetapi Taiwan menyambut baik bantuan dari Jepang dan Presiden Taiwan, Tsai Ing-Wen memberikan pujian dan sanjungan kepada Jepang atas bantuannya, ia mengatakan kalau bantuan Jepang ini merupakan representasi hubungan persahabatan yang sebenarnya antara Jepang dan Taiwan dengan persamaan nilai kemanusiaan.

Kebijakan Jepang ini jika dianalisis berdasarkan pendekatan berbasis kekuasaan dalam ekonomi politik tidak terlepas dari kepentingan politik. Menurut James A. Caporaso dan David P. Levine (2018) dalam bukunya yang berjudul Theories of Political Economy mereka menuliskan kalau kekuasaan dalam kacamata pendekatan ini merupakan bentuk pengungkapan dari ide bahwa agar kita bisa mencapai tujuan kita maka kita harus melakukan sesuatu untuk mempengaruhi dan mengubah dunia sekitar kita.

Dengan begitu apabila ingin menguasai sebuah wilayah maka kita harus memberikan pengaruh kita kepada negara tersebut, sama halnya dengan Jepang yang berusaha untuk menanamkan pengaruhnya melawan hegemoni China di kawasan Asia Pasifik agar tidak mendominasi dengan cara memberikan dan mendekati dengan soft diplomasi jalur vaksin. James A. Caporaso dan David P. Levine (2018) juga mengatakan kalau keberhasilan dalam mencapai apa yang kita anggap sebagai kepentingan kita mengindikasikan bahwa kita memiliki kekuasaan dan semakin banyak kekayaan yang kita miliki, semakin besar kekuasaan kita, sehingga semakin besar kekuasaan kita, maka semakin mudah kita dapat mencapai tujuan itu, dan dengan status Jepang sebagai salah satu negara kaya serta semakin banyak Jepang memberikan bantuan kepada negara lain, maka citra publik Jepang akan semakin baik yang akan memberikan keuntungan bagi Jepang dalam melebarkan kekuasaannya secara tidak langsung dan juga memudahkan Jepang suatu hari nanti dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara yang telah Jepang bantu.