Menanti Pengesahan RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya selangkah lagi menjadi undang-undang. Komisi III DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU itu ke rapat paripurna untuk disahkan, Kamis (19/11).
Kesepakatan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Delapan Fraksi Setuju
Seluruh delapan fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi dan setuju RUU itu disahkan menjadi undang-undang. Dasco lalu meminta persetujuan anggota Komisi III dan pemerintah untuk membawa RUU ke pembicaraan tingkat II di rapat paripurna terdekat.
"Setuju!" jawab peserta rapat serempak.
Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja Habiburokhman memastikan paripurna digelar keesokan harinya.
"Iya (paripurna besok)," ucapnya.
397 DIM Dibahas
Habiburokhman menyebut rampungnya pembahasan sebagai ikhtiar bersama DPR dan pemerintah.
"Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," kata Habiburokhman.
Panja membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah. Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru.
"Bahwa di sela-sela pembahasan, Panja juga terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat dan para ahli," ujarnya.
Dasco menyebut pembahasan berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak, dengan 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat dan berbagai organisasi. Menurut Habiburokhman, atensi Dasco sudah terlihat sejak RDPU pertama pada September 2025, dan pembahasan tetap berjalan meski DPR sedang reses.
Korban Investasi Bodong Bisa Langsung Dapat Ganti Rugi
Habiburokhman menyebut ada ketentuan yang masuk belakangan dan menjadi kabar baik bagi korban investasi bodong.
"Ada hal yang masuk belakangan, Pak Dasco, tapi kabar baik buat para korban investasi bodong, perdagangan saham bodong dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu pada Dasco ke Komisi III karena ganti kerugiannya enggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan enggak sampai ke mereka sama sekali," jelasnya.
Dengan UU ini, korban bisa langsung mendapat ganti kerugian dari hasil penjualan aset pelaku. Namun, fokus utama UU tetap pada perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.
Komisi III juga mengakomodasi kekhawatiran publik soal potensi penyalahgunaan UU oleh aparat.
"Mungkin itu, hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup," tuturnya.
Poin Penting RUU Perampasan Aset
Sejumlah substansi pokok RUU ini antara lain:
Asas efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan pelindungan HAM.
Cakupan tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi yang merugikan banyak orang, seperti investasi bodong dan saham bodong.
Perampasan aset tidak menghapus pidana bagi pelaku, termasuk pidana mati sepanjang diatur undang-undang.
Pembagian kewenangan yang jelas dalam perampasan aset tanpa putusan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan ke pengadilan, pemeriksaan, putusan, hingga eksekusi.
Pelindungan pihak ketiga beriktikad baik, dengan tetap membebankan pembuktian dan memberi kesempatan yang layak untuk menanggapi.
Pengembalian aset semaksimal mungkin kepada korban langsung, sisanya untuk kepentingan umum.
Pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel oleh lembaga yang berwenang, diawasi lembaga independen.
Pengaman agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan aparat.
Sistem informasi pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah: Harapan Masyarakat Besar
Pemerintah menyambut baik rampungnya pembahasan. Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menyebut perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku sebagai instrumen penting negara.
"Untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional, menimbulkan kerugian negara, serta mengurangi kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum," ujar Eddy.
Menurut Eddy, mekanisme ini juga berlaku untuk tindak pidana lain yang dampaknya serupa, seperti narkotika, pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan peledak, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi.
Masyarakat, kata Eddy, berharap seluruh tahapan, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset, berjalan adil, berkepastian hukum, dan tidak terhambat pendekatan konvensional yang kaku. Ia juga menyebut pengelolaan dan pengawasan aset akan dilakukan lembaga khusus yang dibentuk Presiden.
