Tepati Janji, Gus Ipul dan Agus Jabo Kembali Temui Perwakilan Demonstran
PerbesarMenteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menepati janji dengan menemui kembali perwakilan Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK), Senin (21/9/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut aksi ratusan warga di Kantor Kementerian Sosial pada Kamis (17/9) terkait ketidaksesuaian desil dan penyaluran bantuan sosial.
Pertemuan di Kafe Selalu Ada Kopi, Kantor Kemensos, dihadiri Ketua Umum KWJK Marlo Sitompul, Juru Bicara KWJK Dea Melrisa, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos Joko Widiarto, Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal, serta jajaran staf khusus Menteri Sosial.
“Sekarang ketemu resmi, ya. Janji kita ketemu minggu ini, kita tuntaskan,” kata Gus Ipul saat membuka pertemuan.
Kepala Pusdatin Kemensos Joko Widiarto lantas memaparkan hasil pemadanan data yang dikumpulkan melalui posko-posko KWJK.
“Dari total data yang dikirim itu 4.600. Tapi setelah kita cek ternyata ada yang dobel-dobel, ada yang ganda, sehingga tinggal 2.900 keluarga,” kata Joko.
Hasil pemadanan menunjukkan sebagian keluarga telah tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Sebanyak 406 data pada desil 1-4 akan diproses pembukaan rekening untuk penyaluran bansos. Sementara itu, sebagian data lainnya masih perlu ditelusuri karena desilnya dinilai belum sesuai dengan kondisi warga, belum tercatat dalam DTSEN, atau memiliki catatan dalam sistem, seperti indikasi judi online dan kepemilikan aset.
Gus Ipul meminta agar data yang terindikasi terkait judi online tidak langsung dikesampingkan tanpa pemeriksaan. Ia mengingatkan adanya kemungkinan identitas warga digunakan oleh pihak lain.
“Siapa tahu dia dimanfaatkan orang lain. Jadi data seperti ini bisa kita olah,” katanya.
Juru Bicara KWJK Dea Melrisa menjelaskan, data yang dibawa KWJK dikumpulkan selama hampir satu tahun sehingga sebagian kondisi warga mungkin telah berubah. Ia juga menyampaikan bahwa ada warga yang kesulitan memperoleh penjelasan ketika datanya terindikasi terkait judi online.
“Ketika keluarga yang terindikasi judi online ini mau melaporkan ke kelurahan, ada beberapa kelurahan yang tidak memberikan solusi. Justru malah menjustifikasi, ‘Oh, karena judi online, jadi tidak layak mendapatkan bantuan sosial,’ tanpa ada cross-check lagi,” kata Dea.
Menurut Dea, penjelasan mengenai data warga yang terindikasi judi online, akan disampaikan kembali kepada warga melalui posko-posko KWJK.
Gus Ipul menegaskan bahwa pemadanan data bukan hanya untuk menentukan desil, tetapi juga menjadi dasar untuk mengetahui kebutuhan setiap keluarga. Data yang telah sesuai akan ditindaklanjuti melalui program perlindungan sosial, baik dari Kemensos, kementerian dan lembaga lain, maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Ada sebagian data yang memang perlu perbaikan desil, tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi sebagian lagi memang sudah sesuai dengan data yang kita punya,” kata Gus Ipul.
“Data-data yang sudah hasil pemutakhiran dan sesuai dengan kenyataan ini akan kita tindak lanjuti dengan berbagai program yang dimiliki oleh pemerintah,” lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul mengajak KWJK bekerja sama lebih jauh hingga tingkat akar rumput. Ia menawarkan agar Kemensos dapat bertemu langsung dengan warga di posko-posko KWJK, termasuk melibatkan RT dan RW setempat.
Marlo menyambut ajakan tersebut. Namun, ia berharap Kemensos tidak hanya mengandalkan aplikasi dan pertemuan di kantor, melainkan juga hadir langsung di permukiman warga untuk memahami persoalan yang mereka hadapi.
“Saya berharap Kemensos dipimpin Gus Ipul dan Agus Jabo lebih akomodatif lagi. Saya berharap juga Bapak bisa hadir di perkampungan, misalnya seperti rumah susun,” ujar Marlo.
Dea mengatakan posko-posko KWJK selama ini menjadi tempat warga menyampaikan keluhan dan meminta pendampingan. “Masyarakat lebih percaya dengan posko-posko grassroot ini daripada ke kelurahan dan lain-lain,” katanya.
Gus Ipul dan Agus Jabo menyatakan kesediaan untuk mendatangi posko warga. Lokasi dan waktu kunjungan akan dikoordinasikan bersama KWJK dan jajaran Kemensos.
Agus Jabo menegaskan bahwa pemutakhiran data merupakan langkah awal untuk mengenali kondisi dan kebutuhan setiap keluarga. Setelah itu, pemerintah perlu menindaklanjuti dengan program yang sesuai agar warga benar-benar terbantu keluar dari kemiskinan.
“Data hanya sebagai basic untuk pengentasan kemiskinan, titik,” kata Agus Jabo.
Sebagai langkah awal memperluas kerja sama pendataan, Kemensos juga merencanakan pertemuan dengan para pengurus RT di Jakarta Pusat, yang mencakup 8 kecamatan dan 44 kelurahan. Rencana tersebut akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Marlo memastikan posko KWJK tetap menerima pengaduan warga. Dea menyebut lebih dari 290 data baru telah masuk dan akan diperiksa sebelum disampaikan kepada Kemensos.
Seusai pertemuan, Gus Ipul mengapresiasi inisiatif KWJK dalam mengumpulkan data langsung dari masyarakat. Menurutnya, informasi tersebut membantu pemerintah memperbaiki data sekaligus menentukan program yang dibutuhkan keluarga.
“Ini bentuk partisipasi yang nyata dan tentu kita apresiasi,” kata Gus Ipul.
Marlo berharap kerja sama tersebut terus berjalan hingga warga merasakan hasilnya.
“Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi, bekerja sama terkait pengentasan kemiskinan, sekaligus memberikan kritik yang konstruktif,” ujarnya.