Jadi Beban Prabowo, PIK 2 Harus Dibatalkan

Pemukiman warga yang berbatasan dengan Cluster mewah PIK 2 di Tanjung Burung , Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sebagai PSN (Proyek Strategi Nasional), PIK 2 menghadapi penolakan masif. Aktivis sosial, aktivis lingkungan hidup, aktivis politik, sejumlah partai, hingga MUI semuanya menolak. Kenapa? Karena dampak sosial, lingkungan, juga terutama dampak ekonomi PIK 2 sangat besar. Yang terutama, bagi petani dan nelayan, PIK 2 jelas sangat merugikan.

Pemagaran laut hingga 30 kilometer menghalangi mata pencaharian para nelayan. Sawah-sawah produktif yang tergusur membuat para petani kehilangan sumber ekonomi. Belum lagi bicara tata ruang dan prosesnya yang sarat intimidatif. Tak ada pintu bagi masyarakat Banten kecuali mereka menolaknya.

PIK 2 menjadi dilema bagi Prabowo. Satu sisi, proyek sedang berjalan dengan investasi dana yang tidak sedikit. Publik menduga, di belakang PIK 2 ada Jokowi. Orang yang berjasa menjadikan Prabowo sebagai presiden.

Di sisi lain, diamnya Prabowo akan diartikan sebagai "Presiden Tak Peduli Rakyat Kecil". Prabowo akan dituduh sebagai bagian dari PIK 2. Apalagi, infonya ada menteri Prabowo yang menjadi salah satu komisaris di PIK 2.

Setelah bisnis perhotelannya mangkrak di IKN, kini PT. Agung Sedayu Group milik salah satu oligarki ini menghadapi kegagalan di PIK 2.

High profit-high risk. Ini kaidah bisnis. Kerja sama dengan penguasa, semua proyek besar bisa dieksekusi dengan mudah. Tentu saja high profit. Puluhan hingga ratusan triliun bisa dibidik. Celakanya jika proyek "kong kalikong" pengusaha-penguasa ini ternyata ditolak rakyat.

Sudah telanjur keluar modal besar, seringkali rakyat pun ditabrak. Intimidasi bergentayangan. Preman, baik bersenjata maupun tidak, memburu orang-orang yang dianggap para penghalang. Tugasnya hanya satu: nakut-nakuti aktivis dan rakyat. Kriminalisasi pun menjadi strategi pilihan. Rakyat kecil terus dikorbankan

Beda dengan Rempang dan Wadas, PIK 2 punya fenomena sendiri. Jika Rempang dan Wadas lokasinya jauh dari perkotaan, PIK 2 ada di wilayah Jabodetabek. Ada di kota metropolitan. Masyarakat kota lebih peka. Media komplit dan siap meliput semua berita. Apa pun yang terjadi di PIK 2, hari itu juga jadi berita di media. Viral dan menjadi trigger masyarakat kota untuk bergerak. Dalam waktu sekejap, berita PIK 2 langsung meledak.

Proyek warisan Jokowi ini sungguh merepotkan bagi Prabowo, presiden yang belum lama dilantik. Pepatah bilang: "tidak makan nangkanya, pulutnya ada di mulut." Tidak ada pilihan bagi Prabowo kecuali ambil sikap tegas. Minta PIK 2 ditata ulang. Ikuti aturan, patuhi Amdal, dan perhatikan tata ruang. PIK 2 tidak boleh ambil aset negara, juga tidak boleh merugikan rakyat. Ini standar yang harus jadi keputusan Prabowo.

Tidak sanggup? Ya BATALKAN!