Miris. Kurang dari 15 Persen Penduduk Indonesia yang Kuliah. Kita Bisa Apa?
Senang menulis dan belajar sains seputar manusia. Co-Founder Pijar Berdaya Indonesia, gerakan yang mendampingi adik-adik prasejahtera agar tembus kuliah. IG: instagram.com/tristiul
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Tristia Riskawati tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Penulis: Tristia Riskawati dan Irvan Nurmawan*
Nun jauh di Amerika sana, pada tahun 1987, seorang perempuan muda Deborah Bial menjajaki karirnya sebagai konselor di yayasan nonprofit CityKids Foundation.
PerbesarSalah satu momen krusial yang mengubah hidupnya adalah tatkala ia berbincang dengan salah satu anak penerima manfaat di CityKids Foundation dari Bronx. Anak ini drop out dari kampusnya, padahal kampusnya adalah masuk ke dalam Ivy League dan bahkan mendapatkan beasiswa. Dikutip dari possefoundation.org, Bial tergugah. Ia terpikir untuk merintis sebuah gerakan dimana anak-anak SMA yang kurang terwakilkan mendapatkan pendampingan khusus untuk bersiap masuk kuliah.
Konsepnya adalah membuat kelompok-kelompok dimana satu kelompok terdiri atas sepuluh anak. Kesepuluh anak dalam kelompok bertugas untuk saling menyemangati satu sama lain. Mereka diberikan pelatihan kepemimpinan selama delapan bulan lamanya.
The Posse Foundation, begitu Bial dan rekan-rekannya menamai yayasannya. Akhirnya, setelah berpuluh-puluh tahun beroperasi, The Posse Foundation berhasil membangun kemitraan dengan lebih dari 60 universitas di Amerika Serikat. Jumlah penerima manfaat telah tembus ke angka 13.000 mahasiswa.
Tingkat kelulusan alumni Posse pun mencapai 90%, jauh lebih tinggi ketimbang rata-rata nasional. Sampai-sampai, Barack Obama yang memperoleh Nobel Perdamaian pada tahun 2010 pun berbagi hadiah Nobelnya sebesar $1,4 juta kepada The Posse Foundation.
Wajah muram angka partisipasi pendidikan tinggi Indonesia
Berkaca dari kisah inspiratif Deborah Bial dan The Posse Foundation, kami mempelajari, bahwa ketika pihak lain– termasuk ada aspek pendidikan dimana pemerintah kewalahan atau sesederhana belum memiliki itikad baik untuk terus meningkatkan kualitas dan keterpaparan pendidikan– maka ini merupakan ‘semacam panggilan’ kepada masyarakat sipil untuk inisiatif bergerak.
Bukan, ini bukan berarti menghimbau untuk berhenti memberikan kritik bagi pemerintah. Namun kritik pada pemerintah sangat bisa paralel dengan upaya masyarakat sipil untuk berkontribusi terhadap pendidikan negeri. Jika menilik kembali isu-isu kekinian terkait pendidikan– terkhusus pendidikan tinggi di Indonesia, wajar jika kita khawatir atau bahkan sedikit geram. Salah satu contohnya mengenai pemangkasan anggaran pendidikan tinggi yang disinyalir untuk mendanai program makan bergizi gratis, kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di beberapa kampus, dan lain sebagainya.
Ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah dan juga ragam lapisan sosial ekonomi pun masih menjadi permasalahan.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 , sekitar 10,20 persen penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas telah menyelesaikan hingga jenjang perguruan tinggi. Ini berbeda dari data GoodStats yang menyebutkan hanya 6,82 persen tamatan perguruan tinggi (D1-S3) dari total penduduk Indonesia per Desember 2024. Porsi mahasiswa aktif di Indonesia diklaim hanya sebanyak 3,5 persen dari total penduduk Indonesia, jika merujuk pada data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Proporsi penduduk berkuliah adalah salah satu isu utama di tulisan ini yang menjadi perhatian penulis. Dari data yang beragam di atas, dapat disimpulkan bahwa berkuliah masih menjadi pengalaman yang mewah– karena mayoritas penduduk Indonesia tidak berkuliah.
Padahal, telah melimpah ragam penelitian yang menunjukkan proporsi penduduk yang berpendidikan tinggi dapat mendongkrak kualitas penduduk– bahkan perekonomian suatu negeri (Nichifor et al., 2021; Pinheiro & Pillay, 2016).
Gebrakan kecil dari bawah untuk berkontribusi terhadap pendidikan
Penulis berpendapat, sudah saatnya ada gebrakan dan inovasi untuk mendongkrak tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia.
Namun jika berpangku tangan menunggu pemerintah, kita barangkali akan kecewa. Terlebih kebijakan bisa berubah sesuai pergantian rezim dan iklim politik.
Beasiswa-beasiswa seperti Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) memang sudah ada dari pemerintah. Namun salah sasaran penerima manfaat kerap kali terjadi.
Belum lagi, adik-adik prasejahtera tidak memiliki kesempatan bimbel seperti mereka yang ber-privilege– sehingga persiapan pun bisa jauh lebih minim. Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya antusiasme pada berkuliah karena ingin cepat-cepat cari uang– sehingga butuh banyak sosialisasi tentang manfaat pendidikan tinggi. Hal inilah yang menggelitik kami untuk berbuat, terlebih salah satu dari kami (Irvan) telah lama bekerja dalam membina masyarakat prasejahtera dan menjadi saksi bahwa pendidikan tinggi belum menjadi prioritas masyarakat ini.
Terhitung dari 2022, kami merintis gerakan sosial pendidikan yang mempersiapkan adik-adik dari keluarga prasejahtera untuk masuk ke perguruan tinggi berkualitas. Pijar Berdaya Indonesia namanya.
Agak mirip dengan The Posse Foundation– kami memberikan fasilitas pendampingan akademik, pemilihan jurusan berdasarkan minat-bakat-kapasitas, serta sesi-sesi capacity building untuk memperkuat mental dan emosional mereka. Gerakan kami masih kecil-kecilan dan bermula dari tempat kami tinggal, Bandung Raya. Tapi dari 32 adik yang dibina, 30-nya diterima berkuliah.
Dengan kami yang berupaya terus bergerak walau diawali dengan keterbatasan, beberapa pihak tertarik dan membantu baik dari segi materi, kolaborasi, dan lain sebagainya. Dari setitik upaya, kemudian menimbulkan snowball effect kebermanfaatan yang benar-benar menghangatkan hati.
Kami sendiri menamainya ‘pemberontakan kecil yang manis’– di mana pemberontakkan ini tidak semata-mata untuk menentang secara ekstrem kepada satu pihak, tetapi lebih ke upaya melengkapi apa-apa yang belum dikerjakan pihak lain sekaligus ‘menggelitiki’ mereka untuk turut berpartisipasi dalam mengkondusifkan akses inklusif pendidikan tinggi. Kami tak sendiri. Banyak inisiatif sosial di bidang pendidikan di Indonesia yang tengah berjuang untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat prasejahtera. Pijar Berdaya Indonesia hanyalah satu bagian kecil dalam rentetan gerakan yang jauh lebih besar.
Alih-alih hanya meratapi apa yang masih kurang, di momen hari pendidikan ini kami mengajak seluruh pembaca— terutama mereka yang memiliki privilese pendidikan dan kesempatan— untuk menjadi agen perubahan dalam bentuk sekecil apapun.
Sehingga melalui pemberontakan-pemberontakan kecil yang manis, akses pendidikan tinggi dapat diupayakan semua kalangan dan pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan Indonesia.***
*Irvan Nurmawan adalah lulusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD, Pekerja Sosial Profesional yang menjadi Pendamping Sosial PKH Kementerian Sosial RI sejak Tahun 2016.
Tristia Riskawati saat ini sedang menempuh studi doktoral di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota di SAPPK ITB.
Keduanya mendirikan Pijar Berdaya Indonesia dengan Irvan sebagai Founder dan Tristia sebagai Co-Founder.
Pijar Berdaya Indonesia sebuah gerakan yang mendampingi pelajar dari keluarga prasejahtera agar bisa melanjutkan kuliah lewat dukungan belajar, pemetaan bakat, dan pengembangan kapasitas diri.