Konten Media Partner

13.036 Pasangan Usia Subur di Yogyakarta Tak Ikut KB

7 Desember 2018 8:45 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:04 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
13.036 Pasangan Usia Subur di Yogyakarta Tak Ikut KB
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Yogyakarta yang tidak menjadi peserta Keluarga Berencana (KB) dinilai masih cukup tinggi. Hal tersebut turut menjadi kendala dalam mensukseskan program pengendalian penduduk.
ADVERTISEMENT
Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Yogya Eny Retnowati, mengungkapkan total PUS di Kota Yogya mencapai 40.451 pasangan. Dari jumlah tersebut, 70 persen atau sebanyak 27.415 pasangan menjadi peserta KB aktif. Sedangkan sisanya yakni 13.036 pasangan merupakan PUS yang tidak ikut KB.
"PUS yang tidak ikut KB ini tergolong tinggi. Meski menginginkan tidak hamil lagi, namun tetap berpotensi hamil," ujarnya dalam jumpa pers, Kamis (6/12/2018).
Bagi pasangan yang ingin menunda kehamilan, diharapkan mengikuti program KB supaya lebih aman. Program KB yang bisa diikuti antara lain MOP, MOW, IUD, kondom, implan, serta pil. Pemasangan metode KB tersebut pun difasilitasi secara penuh oleh pemerintah. "Toh ketika ingin punya anak atau hamil, programnya bisa dilepas. Kalau PUS yang tidak ikut KB ini sulit untuk dikontrol," imbuhnya.
ADVERTISEMENT
Terkait program pengendalian penduduk, menurut Eny, tidak sebatas pada KB. Justru yang jauh lebih penting ialah pemahaman pasangan usia subur terkait kesehatan reproduksi. Apalagi pernikahan usia dini atau di bawah 21 tahun kecenderungannya terus meningkat setiap tahun. Padahal berdasarkan kematangan tubuh, kehamilan pertama paling rendah ialah usia 21 tahun.
Eny menjelaskan, bagi ibu hamil di bawah 21 tahun memiliki beragam faktor risiko. Di antaranya bayi kurang gizi, stunting hingga kematian ibu dan bayi yang dilahirkan. "Banyak pernikahan dini yang kemudian hari mengalami masalah keluarga. Kami sudah berupaya mengantisipasi dengan menggencarkan sosialisasi melalui kader KB di wilayah. Namun demikian, program pengendalian penduduk tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak," urainya. (atx/fra)