4 Program Pemda DIY Tangani Masalah Kemiskinan

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi di DPRD DIY tentang nota keuangan rancangan perubahan APBD DIY dalam rapat paripurna DPRD DIY, Jumat (19/8/2022). Foto: Sandra/Tugu Jogja

Masalah kemiskinan masih menjadi PR bagi sejumlah daerah di Indonesia termasuk Yogyakarta. Pandemi COVID-19 membuat sejumlah sektor terpukul termasuk sektor perekonomian. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan ini.

Pada tahun 2022, angka kemiskinan di DIY menunjukkan penurunan. Pada semester 1 tahun 2022 kemiskinan di DIY sebesar 11,34%. Angka ini lebih rendah dari pada sebelum pandemi tahun 2019 sebesar 11,44%.

"Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat DIY memiliki daya ungkit dan adaptasi ekonomi baik dan cepat," tega Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, dalam rapat paripurna DPRD DIY, Jumat (19/8/2022).

Paku Alam X menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil 4 langkah untuk mengatasi kemiskinan. Keempat hal tersebut adalah program perlindungan dan jaminan sosial, program rehabilitasi sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan akses terhadap sumber daya.

Tak hanya itu, Pemda DIY juga telah lakukan pemetaan lokasi berbasis kecamatan (kapanewon). Dari peta tersebut, ditetapkan 15 sasaran untuk program pengentasan kemiskinan.

"Kami sepakat dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bahwa realokasi APBD harus menyasar pada peningkatan perekonomian masyarakat sampai di tingkat paling bawah," ujarnya menanggapi pemandangan umum dari fraksi PDIP.

Disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi DIY Triwulan II tahun 2022 mencapai 5,02%. Pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan triwulan I tahun 2022. Pihaknya optimis, di tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi DIY bisa capai di kisaran 5,15%-5,75%.

"Triwulan 3 dan 4 tahun 2022 diperkirakan ekonomi akan tumbuh lebih baik dari triwulan 1 dan 2 tahun 2022. Kegiatan ekonomi mulai lebih bergeliat karena dorongan permintaan baik karena aktivitas pendidikan maupun pariwisata," tegasnya.

Harapannya, perutmbuhan ekonomi itu mampu serap tenaga kerja yang lebih luas. Pemda DIY juga melakukan upaya untuk tingkatkan pendapatan seperti penyesuaian regulasi untuk pemungutan, penguatan SDM, penggalian potensi pendapatan baru, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.