Ahli Persampahan UII: RDF Milik Pemda DIY Belum Mampu Kelola Sampah Sisa Makanan

Sampah di Jogja. Foto: Tugu Jogja

Ahli Bidang Persampahan Universitas Islam Indonesia (UII), Hijrah Purnama Putra meminta kepada Bupati dan Walikota terpilih Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2025 ini untuk lebih memprioritaskan program yang pro terhadap pengelolaan sampah.

Pasalnya, dari waktu ke waktu permasalahan sampah di DIY masih terbilang prihatin.

"Saya harap kepala daerah yang baru perlu membuat kebijakan yang pro terhadap pengelolaan sampah. Kalau kebijakannya sudah ada, maka PR-nya adalah bagaimana low envorcement supaya kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik. Jika ada target yang ingin dicapai, maka usahakan target tersebut bisa tercapai," kata salah satu Akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut, Jumat (31/1/2025).

Meski saat ini sudah banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pengelolaan sampah mandiri yang mana masyarakat baru bisa mengelola sampah anorganik.

Namun, kata dia pemerintah perlu membuat kebijakan bagaimana cara mengelola dengan baik sampah organik.

"Sebenarnya yang menonjol di DIY adalah pengolahan sampah berbasis masyarakat. Jadi, kalau ada bank sampah atau sedekah sampah yang fokus pada sampah anorganik itu tetap dilanjutkan, seiring dengan itu pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana agar sampah organik pun dapat dikelola dengan baik," tuturnya.

Lebih lanjut, meski Pemda DIY saat ini inisiatif menggunakan teknologi RDF untuk mengelola sampah. Namun, kata dia teknologi itu belum mampu mengolah sisa makanan.

"Saat ini kan pemerintah berfokus untuk menghasilkan RDF atau sebuah teknologi yang membakar sampah, maka sekarang juga perlu memikirkan lokasi khusus yang mampu mengolah sisa makanan. Misalnya di Bantul ada Pasar Niten yang mampu mengolah kompos dari produksi pasar tersebut. Sampah di sana termasuk organik yang mungkin karakternya agak berbeda dengan sampah sisa makanan," jelasnya.

Meski sudah ada contoh tersebut, Hijrah mengatakan sebelum adanya kejelasan yang akan digunakan metode pengelolaan sisa sampah, sebaiknya dilakukan pengecekan terlebih dahulu karakter sampahnya.

"Berbicara soal pengolahan sampah mana yang baik untuk dicontoh, maka perlu cek terlebih dahulu karena karakter sampahnya pastinya berbeda," katanya.

Teknologi Kelola Sampah di Negara Lain Belum Tentu Cocok

Menurutnya, belum tentu pengelolaan sampah di suatu negara cocok diterapkan di DIY.

"Kalau pun melihat di negara lain bagus pengolahan sampahnya, belum tentu juga cocok diterapkan di sini," ucapnya.

Oleh karena itu, ia berharap Pemda DIY menyiapkan suatu kebijakan utamanya agar dapat menampung pendanaan yang cukup untuk pengelolaan sampah.

"Misalnya, kondisi eksisting pengelolaan sampah di Bantul kan baru 20 persen. Sedangkan target 2025 adalah 60 persen, maka seharusnya ada lompatan menjadi 40 persen. Ini dapat diusahakan dengan adanya pembiayaan dari pemerintah, tentunya dengan teknis operasional yang jelas. Jadi tidak hanya target yang ditentukan dalam kebijakan, tapi bagaimana kebijakan tersebut diaplikasikan di lapangan supaya bisa berjalan sesuai rencana," tandasnya.

(Olive)