Alasan Sultan HB X Batasi Investasi di Yogyakarta

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. foto: Dok Tugu Jogja

Beragam investor  baik dari lokal maupun asing menanamkan modal di Yogyakarta. Jumlahnya bahkan diperkirakan meningkat tiap tahunnya. Di awal tahun 2019  saja, tercatat ada kenaikan jumlah investor di provinsi DIY. Bursa Efek Indonesia (BEI) DIY mencatat pada tahun 2018 jumlah investor mendekati angka 40 ribu. Sementara di tahun 2019, tepatnya di awal tahun, jumlahnya mengalami peningkatan hingga mencapai 60 ribu investor.

Iklim tersebut sebetulnya cukup menggembirakan sebab Yogyakarta bisa terbantu dari segi perekonomian. Namun rupanya jumlah investor yang banyak dan perusahaan baik nasional maupun internasional yang membuka usaha di Yogyakarta, tak serta merta mudah menanamkan investasi. Terkait investor pun Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X membatasi agar tak sembarang investor masuk.

Pertimbangan tersebut menurut Sultan HB X ada kaitannya dengan kesejahteraan dan lapangan kerja bagi masyarakat Jogja. Ia sendiri ingin membangun iklim agar ada pertumbuhan ekonomi di level kecamatan dan harapannya desa mampu tumbuh mandiri dan juga berbasis pada kebudayaan.

"Sebagai kepala daerah, ingin membangun Jogja lewat pertumbuhan ekonomi di level kecamatan. Sehingga desa-desa bisa tumbuh mandiri tapi juga berkebudayaan. Dan selalu juga saya mengatakan pada para ASN yang bekerja di provinsi dari Sekda sampai yang level paling bawah, bahwa ASN itu bagi saya tidak sekedar pekerja kantoran tapi bagaimana membangun peradaban untuk masyarakat Jogja," Pungkas Sutan Hamengku Buwono X di Bangsal Kepatihan, Jumat (20/12/2019).

Dalam konteks tersebut Sultan mencoba membangun dialog di desa antara para pegawai di pemerintahan dan masyarakat. Tidak hanya seni melainkan juga dialog berintegritas. Tentunya ini merupakan langkah membangun peradaban. Salah satu langkah konkrit yang dilakukan ialah regulasi peran yang diciptakan DPRD lewat pembuatan perda perda yang menopang. Bahwa peradaban yang dibangun tidak sekedar yang penting masyarakat sejahtera.

"Kita mencoba membuat regulasi yang menopang, bahwa peradaban itulah yang dibangun. tidak sekedar masyarakat sejahtera," imbuhnya.

Selain itu pula, Sultan HB X menyoroti persoalan investasi di Jogja yang  cukup banyak. Meskipun untuk mengembangkan suatu daerah ada yang disebut APBD, itu tentu saja tidak cukup mengingat ada banyak sekali sektor yang perlu diperhatikan. Olehkarenanya, Sultan HB X berpendapat bahwa penting juga ada peranan pihak swasta dalam arti pengusaha yang menanamkan investasinya di Yogyakarta. Tujuannya ialah untuk memangun perekonomian berkelanjutan bagi masyarakat DIY. 

"Bagi peningkatan kesejahteraan, tidak mungkin APBD provinsi memiliki nilai pertumbuhan yang cukup memadahi, sehingga dipertemukan teman-teman swasta. Itu juga mau bersedia investasi di Jogjakarta," ujarnya.

Tak sembarang investasi, Sultan HB X menekankan pada investasi di Yogyakarta haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat daerah. Terkadang ada kecenderungan investasi besar di sebuah daerah namun malah berdampak masyarakat tak sejahtera. Bahkan ada pula malah usaha yang dibangun tak menyerap tenaga kerja lokal  sehingga masyarakat tak bisa memperoleh lapangan pekerjaan di daerahnya sendiri.

"Kalau mau pertumbuhan (perekonomian) mungkin 9-10 (persen) bagi saya agak mudah. Semua orang pengusaha yang kaya di Jakarta, saya suruh investasi di Jogja kemungkinan mau, sehingga pertumbuhan itu besar. Tapi rakyat Yogjakarta belum tentu bisa bekerja di situ. Jadi bagi saya untuk apa?" ujarnya.

"Saya lebih memilih pertumbuhan (perekonomian) antara 5-6 (persen) tapi masyarakat Jogja bisa memasuki lapangan kerja dan bisa sejahtera. Bagi saya itu sangat penting. Daripada pertumbuhan itu sangat tinggi tapi masyarakt Jogja tidak bisa memasuki lapangan kerja," ungkap Sultan.