Banyak Berita Negatif Pengaruhi Citra Jogja, Ini Kata Pengamat Pariwisata

Ketua Penasihat Kamar Dagang Indoensia (Kadin) daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Tanzir Abdullah.

Pengamat Pariwisata sekaligus Ketua Penasihat Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DIY, Tanzir Abdullah menyampaikan bahwa informasi negatif yang dapat berpengaruh terhadap citra Jogja perlu ditekan.

Sebelumnya, dalam rentang beberapa waktu Jogja dipenuhi dengan kehebohan informasinya berseliweran di media sosial hingga media massa seperti aksi kejahatan jalanan dan maraknya peredaran minuman keras membuat kecemasan di masyarakat.

“Jogja ini kan pilarnya pendidikan, budaya dan ekonomi. Ini kita semua berkepentingan untuk menjaga citra positifnya dengan menekan berita-berita negatif,” katanya saat dihubungi Tugu Jogja pada Jumat (25/10/2024).

“Ini kan membuat orang bersekolah, kuliah, dan wisata di Jogja membaca berita kriminalitas hingga minuman alkohol, ini harus ditekan,” imbuhnya.

Berbagai elemen dan kelompok masyarakat telah memberikan respon terhadap peredaran miras yang ada di Jogja. Ia mendesak agar perizinan peredaran alkohol bisa diperketat.

“Bukan alkohol tidak boleh konsumsi tapi hanya bisa orang-orang tertentu bukannya bisa seenaknya pesan dari kos. Dampaknya ini kepada image Jogja akan rusak dan justru menguntungkan daerah lain,” katanya.

Tanzir menyampaikan beberapa wilayah lainnya seperti Solo, Purwokerto, Magelang, hingga Semarang juga bersaing untuk bisa menjadi tujuan utama kunjungan melalui berbagai destinasi yang dimiliki.

“Pemerintah daerah dan juga semua pihak perlu mempositifkan tentang Jogja, saya kira itu jangan lama-lama, harus cepat gerak cepat merecovery image, semua Pemda harus segera ambil tindakan,”katanya.

Minta Pemda Kontrol Media Berbasis Warga

Tanzir menyampaikan perlu ada upaya pengontrolan informasi di media sosial. Di Jogja, media sosial memiliki media berbasis warga untuk sarana berbagi.

Hal tersebut menurutnya juga harus ditanggapi oleh lembaga agar informasi yang disebarkan terawasi.

“Karena ini di era digital, media seperti itu tidak bisa dihindari Namun aparat juga perlu mengikuti informasi yang dibagikan, kalau ada yang nggak bener bisa diluruskan sudah bisa diatasi hanya bisa aparat yang berwenang mengikuti juga kalau gak bener diluruskan,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata (Dinpar) DIY ini meminta agar pemerintah perlu melakukan monitor informasi yang ada di media sosial. (Hadid Husaini)