Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
Konten Media Partner
Bikin Kebakaran Jenggot, Negara Tetangga Sering Klaim Budaya Indonesia
16 Agustus 2019 22:09 WIB

ADVERTISEMENT
Direktur Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Freddy Harris, mengatakan, negara-negara tetangga sering mendaftarkan atau mengklaim budaya Indonesia. Hal itu tak hanya membuat gaduh tapi juga merugikan secara ekonomi, oleh karena itu pihaknya meminta kepada masyarakat agar peduli dan mau mendaftarkan segala potensi untuk mendapatkan sertifikat indikasi geografis.
ADVERTISEMENT
"Negara-negara tetangga kita ini kan suka mendaftarkan hal-hal yang sebenarnya menjadi budaya kita. Contohnya bolu pandan kan sudah tahu punya Indonesia mengapa Singapura mendaftarkan itu, lalu reog Ponorogo ya dari Ponorogolah. Jadi kita ini sering kebakaran jenggot kalau orang lain mendaftarkan,"ujarnya di Temanggung, Kamis (15/8/2019).
Soal reog Ponorogo yang beberapa waktu lalu sempat membuat gaduh Indonesia dengan Malaysia, lantaran pengakuan sepihak Malaysia menurut Freddy tak bisa seperti itu. Secara nama saja Ponorogo yang jelas merupakan nama daerah di Jawa Timur asal muasal kesenian itu jadi merupakan budaya orang Indonesia.
"Nggak bisa dong Malasyia mengakui reog Ponorogo, perkara di sana ada orang Ponoro yang hidup ya tetap harus dibilang reog Ponorogo-nya Indonesia. Toh kita juga nggak pernah mengklaim yang namanya barongsai, itu kan budayanya Cina. Kita boleh menari barongsay tapi tidak bisa mengklaim itu budaya Indonesia,"katanya.
ADVERTISEMENT
Dikatakan, yang terakhir diributkan adalah bolu pandan di mana negara Singa, mengklaim sebagai bolu pandan singapura, es potong, dan es lilin di mana ketiganya merupakan makanan kecil asal Indonesia.
Dia pun meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih pro aktif dalam mendaftarkan indikasi geografis segala potensi yang ada. Ada baiknya potensi itu di data kemudian didaftarkan ke Kemenkum HAM agar mendaftarkan IG (indikasi geografis). Dengan begitu secara legal formal sudah aman, sehingga suatu saat ketika akan ada pihak yang mencoba mengklaim pasti akan terbantahkan.
"Maka sekali lagi kita jangan sampai kalau orang lain sudah mendaftar baru kita ribut. Makanya kita harus pro aktif, apapun yang menjadi potensi maupun kekayaan intelektual kita mohon didaftarkan,"katanya. (ari/adn)
ADVERTISEMENT