Biro Umrah Tipu Hingga Rp 14 M, Kemenag DIY Beri Tips Ini ke Masyarakat

Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag DIY, Jauhar Musthofa. (Foto: M Wulan)

Berkaca dari kasus penipuan yang dilakukan pemilik biro umrah PT Hasanah Magna Safari (HMS), Indri Dapsari (46), Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag DIY, Jauhar Musthofa mengingatkan masyarakat yang ingin menunaikan ibadahnya itu dapat lebih cermat utamanya dalam memilih jasa biro umrah.

Sebagaimana diketahui, Polda DIY baru-baru ini meringkus ID pasca menipu puluhan calon jemaah umrah dengan total kerugian Rp 14 miliar.

Jauhar tak menepis bahwa di era media sosial saat ini, biro-biro tersebut sangat mudah untuk menawarkan agen perjalanannya baik Instagram, Facebook, hingga TikTok.

Apalagi paket umrah murah itu kerap kali membuat masyarakat mudah tergiur. Dia menegaskan sudah ada regulasi yang membatasi biaya umrah, dimana batas bawah yang ditetapkan pemerintah untuk umrah adalah Rp 23 juta, sementara kelas bisnis sekitar Rp 70 - 80 juta.

Di PT HMS sendiri diketahui mereka menawarkan paket umrah kelas bisnis seharga Rp 33 juta.

"Kelas bisnis Rp 33 juta sampai Rp 48 juta itu belum masuk (harganya terlalu murah), kelas bisnis paling tidak di angka Rp 70-80 juta," kata Jauhar dalam konferensi pers ungkap kasus penipuan umrah di Polda DIY.

"Jika ada yang menawarkan harga di bawah itu, 90 persen itu bohong," sambungnya.

Di sisi lain, Kemenag DIY juga meminta masyarakat untuk memastikan terlebih dahulu izin biro sebelum memilihnya. Pihaknya memiliki data lengkap terkait biro mana saja yang sudah memenuhi perizinan.

Untuk menangkal penipuan umrah itu, masyarakat juga diminta menerapkan "Lima Pasti" dalam melaksanakan umrah. Lima Pasti ini mencakup Pasti Berizin, Pasti Tiket, Pasti Jadwal, Pasti Hotel dan Pasti Visa.

Selain memiliki izin, masyarakat harus memastikan tiket pesawatnya. Ia menyebut tiket pesawat harus tersedia minimal satu bulan sebelum keberangkatan.

Jika mendekati hari keberangkatan, namun masih belum ada tiket pesawatnya, maka dipastikan itu hanya modus penipuan. Yang ketiga adalah pasti jadwal keberangkatan. Sebelum keberangkatan itu ka biro perjalanan sudah ada jadwalnya. Pastikan jadwal berikut dengan tiketnya tadi, disesuaikan jadwal keberangkatannya.

"Banyak yang sudah terjadwal seperti itu belum memiliki tiket lalu diombang-ambingkan. Sudah sampai Jakarta tidak diberangkatkan, kemudian dipulangkan. Ada yang sudah sampai Jakarta ternyata tiketnya dari Surabaya. Ini masyarakat menjadi korbannya," terangnya.

Pasti selanjutnya, masyarakat harus memastikan hotel yang dijanjikan di Madinah atau Mekkah. Pastikan hotel yang ditawarkan sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dan yang tak kalah penting masyarakat juga harus memastikan visanya. Sebab masyarakat yang akan ke luar negeri hati memiliki visa dan dan paspor.

"Kami punya data-data seluruh biro travel yang ada di Jogja, baik umrah maupun haji, Haji reguler maupun haji khusus. Kami punya hotline layanan, jadi silahkan berkonsultasi, berkomunikasi dengan kami,” pungkasnya.

Jauhar tak menampik, baik biro lama maupun baru bisa saja terjerat dengan kasus penipuan umrah seperti yang dilakukan oleh PT HMS. Akan tetapi jika biro tersebut sudah berizin, paling tidak apabila terjadi hal yang tak diinginkan, proses pengusutannya akan lebih mudah dari pada yang tidak berizin.

Jauhar tetap mengimbau masyarakat sebelum memutuskan untuk memilih biro tertentu silakan untuk berkonsultasi dengan Kemenag.

(M Wulan)