Bumdes dan UMKM Dinilai Mampu Dongkrak Perekonomian di Jogja

FGD terkait upaya turunkan indeks rasio gini dengan UMKM Desa di DPRD DIY, Kamis (22/9/2022). Foto: Len/Tugu Jogja

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menempati urutan teratas dengan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau rasio gini secara nasional sebesar 0,439. Keberadaan angka tersebut dapat mengancam pertumbuhan ekonomi yang akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat di DIY apabila tidak segera diatasi.

Tenaga Ahli Fraksi di DPRD DIY, Suharmanta menilai ketimpangan ini disebabkan oleh beberapa masalah seperti kegiatan ekonomi yang terpusat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, angka kemiskinan di atas rata-rata nasional, investasi yang belum ada pemerataan wilayah di DIY.

Selain itu, kemudahaan transportasi di perkotaan dan belum meratanya pembangunan berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi antar daerah.

"Kesenjangan antar daerah terjadi di mana-mana dan sudah menjadi fenomena umum, yang cenderung di banyak negara menunjukkan kondisi yang masih memprihatinkan," ujar Suharmanta, Kamis (22/9/2022).

Tenaga Ahli Fraksi Partai PAN DPRD DIY, Arif Noor Hartanto mengatakan ketimpangan itu bisa diatasi dengan berbagai cara, seperti pemerataan proyek pembangunan infrastruktur yang padat dan memperkuat pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di level Kalurahan.

"Salah satu yang ditawarkan oleh tenaga ahli ini adalah bagaimana menggerakkan ekonomi pada level desa pada level kalurahan itu, sebagai upaya kita untuk mengurangi indeks gini. Meskipun gini rasio itu banyak dialami oleh kawasan pemetaan." kata Tenaga Ahli Fraksi Partai PAN DPRD DIY, Arif Noor Hartanto.

Arif menilai, selama ini Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES dan UMKM selalu menjadi garda terdepan yang menopang ekonomi di DIY terutama di wilayah desa.

Namun, pemberdayaan terhadap Bumdes dan UMKM itu sendiri hingga kini masih terkendala oleh berbagai hal, sehingga menghambat percepatan pertumbuhannya.

Ilustrasi UMKM. Foto: Tugu Jogja

"Seringkali kemudian masih terkendala dengan keberpihakan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan pembinaan pengembangan usaha itu secara terus menerus. Mungkin pelatihannya sudah, mungkin bantuan permodalan nya bisa jadi juga sudah. Tapi sering kali kemudian keberpihakan dari daerah itu malah belum yang dirasakan secara penuh oleh teman-teman UMKM. Kadang-kadang juga diwajibkan untuk harus memiliki NPWP." ujar Arif

"Jadi misalnya ada program program untuk mereka. Tapi sistem pembayaran, sistem keuangan nya itu ternyata menghambat mereka untuk bisa maju, karena uang tidak diterima dengan segera. Uang baru akan ditransfer di kemudian hari dan seterusnya." lanjutnya.

Oleh karena itu, Arif berharap, melalui kehadiran forum FGD tersebut dapat membawa isu yang menjadi problem itu untuk dapat diperjuangkan oleh DPRD DIY sebagai salah satu upaya yang dipertimbangkan untuk atasi ketimpangan di DIY.

"Dari pembahasan pembahasan yang seperti ini, nanti kami akan sampaikan ke beliau beliau Ibu Bapak anggota dewan, untuk kemudian nanti yang berhak menyuarakan yang berhak membawa ini kepada diskusi yang lebih serius dengan pemangku kepentingan pemerintah daerah adalah beliau beliau Ibu Bapak pimpinan anggota dewan bersama Pemda DIY. " tutur Arif. (Maria Wulan)