DJPb DIY Pastikan Program Makan Gratis Prabowo-Gibran Tak Ganggu Anggaran UMKM

Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY, Agung Yulianta memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis yang diusung oleh Prabowo-Gibran tak menganggu anggaran UMKM. (Foto : M Wulan)

Program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipastikan tidak akan berdampak pada anggaran program pembiayaan pelaku UMKM.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY, Agung Yulianta dimana dia menuturkan bahwa para pemangku kebijakan sudah merumuskan program ini melalui proses yang panjang dengan segala pertimbangannya.

Sehingga sejauh ini, Agung memastikan tidak ada indikasi apapun yang bakal mempengaruhi pos anggaran lain termasuk penyaluran bantuan untuk UMKM.

"Sejauh yang kami ketahui anggaran (untuk program makan bergizi gratis) yang dialokasikan tidak akan mengganggu dana untuk lainnya, terutama yang untuk pembiayaan UMKM," kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY, Agung Yulianta, Jumat (18/10/2024).

Mengingat posisi Djpb ini sebagai instansi vertikal di daerah, Agung mengatakan sampai saat ini masih menunggu skema resmi terkait program makan bergizi gratis. Skema itu akan digunakan sebagai pegangan pengawasan di lapangan.

Dia baru bisa menjelaskan program makan bergizi gratis ini memiliki tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, terutama bagi kelompok rentan.

"Kami saat ini belum bisa menyampaikan detailnya, karena soal anggaran untuk pogram itu sedang dirumuskan skemanya ideal seperti apa, jadi tunggu saja," ucapnya.

"Nanti kita akan melihat seperti apa skemanya, apakah lewat pemerintah daerah, apakah program pembiayaan UMKM atau kantor vertikal kita belum tahu. Tapi, sebagai kantor vertikal di daerah kami siap," lanjutnya.

Program UMKM

Agung mengeklaim kondisi pengembangan investasi UMKM di daerah saat ini sangat bagus baik non bankable dan bankable yang skema penyalurannya sendiri-sendiri.

Di kesempatan ini, Ismed Saputra, Direktur Utama PIP menyampaikan pemerintah terus memperkuat dukungannya terhadap sektor UMKM sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional. Baik melalui berbagai program pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi), pemerintah mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang berpotensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia menyampaikan per 12 Oktober 2024, PIP telah menyalurkan pembiayaan senilai total Rp 43,25 triliun melalui program Pembiayaan UMi, menjangkau lebih dari 11,18 juta debitur dengan dukungan dari 91 lembaga penyalur. Kedepannya akan terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia, melalui inovasi program dan penyempurnaan mekanisme penyaluran.

"Kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, sektor UMKM akan menjadi pilar utama dalam memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Ismed Saputra, Direktur Utama PIP.

Di sisi lain program KUR menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang produktif tetapi belum memiliki agunan tambahan yang cukup. Hingga 15 Oktober 2024, tercatat total penyaluran KUR mencapai Rp231,8 triliun, atau 77,29 persen dari target tahun 2024 sebesar Rp300 triliun, dengan lebih dari 4 juta debitur.

Begitupula dengan Umi, secara nasional, pada 2023, pembiayaan UMi berhasil menyalurkan Rp 9,485 Triliun untuk 2.211.468 debitur. Jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 7,923 Triliun untuk 1.957.679 debitur.

"Non bankable difasilitasi dengan program UMi, di atasnya ada program KUR. Saya kira program ini sangat bagus dan dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya. Saya yakin program ini akan dilanjutkan di periode selanjutnya," tandasnya.

(M Wulan)