DPRD DIY Dorong Pengembangan Terminal Jombor dan Wates

Rapat mengenai Raperda Pengelolaan Terminal Tipe B oleh DPRD DIY, Kamis (17/11/2022). Foto: Len/Tugu Jogja

Bus saat ini masih menjadi moda transportasi pilihan bagi masyarakat yang bepergian jarak jauh. Saat ini, Terminal Jombor dan Wates menjadi 2 terminal tipe B yang ada di Yogyakarta. Keduanya dinilai memiliki potensi yang besar sehingga perlu ada pengembangan sarana dan prasarana.

Sekretaris Komisi C DPRD DIY Amir Syarifudin, menyampaikan bahwa dalam kurun waktu setahun terminal tipe B di Yogyakarta memiliki 2 juta penumpang. Hal ini mendorong DPRD DIY untuk melahirkan payung hukum guna mengembangkan terminal tipe B di Yogyakarta itu.

"Dari segi potensi, (terminal) Jombor dan Wates itu bagus. Kalau punya potensi harus dikembangkan, salah satunya dikasih fasilitas (yang memadai)," katanya, Kamis (17/11/2022).

Adapun sederet fasilitas yang akan diberikan seperti tempat untuk mengisi daya baterai HP (charging station), tempat ibu menyusui, tempat untuk merokok, serta sarpras yang ramah difabel dan lansia. Ia mengungkapkan bahwa selama pandemi COVID-19 kemarin, kedua terminal itu dimanfaatkan warga untuk rapid test.

Pihaknya juga akan mendorong Dinas Perhubungan untuk memastikan layanan bus Trans Jogja bisa menjangkau kedua terminal itu. Pasalnya, ini menjadi upaya untuk berikan layanan pada masyarakat.

"Terminal itu kesannya kan angker, tempat judi, tempat mabuk. Tapi kemarin kita minta ini ada fasilitasnya mungkin sebagai kantor atau coworking space bagi anak muda. Kemungkinan kita kasih wifi gratis sehingga malam suasananya enak," ujarnya.

Ilustrasi terminal. Foto: Tugu Jogja

"Jangan tanggung-tanggung. Ini pelayanan masyarakat untuk DIY," lanjutnya.

Pihaknya mengungkapkan sebagai daerah tujuan edukasi, sudah selayaknya pemerintah memberikan fasilitas umum yang baik untuk para pelajar. Saat ini salah satu program yang sudah berjalan adalah pelajar hanya perlu bayar Rp 60 untuk naik bus Trans Jogja.

"Harapan kami segera ditindaklanjuti kebijakan, anggaran dari Pemda karena ini bagian dari public service yang harus diberikan pada masyarakat kita terutama anak-anak," tegasnya.