DPRD DIY Dorong Percepatan Pengembangan TPST Piyungan

Ketua Pansus BA 18 Tahun 2022 Retno Sudiyanti saat memimpin rapat kerja Pansus DPRD DIY, Kamis (28/7/2022). Foto: DPRD DIY

Permasalahan sampah saat ini masih menjadi PR tersendiri bagi pemerintah maupun warga Yogyakarta. Kabar TPST Piyungan yang sudah overload menuntut pengelolaan sampah yang terpadu. Warga juga didorong untuk mengolah sampah untuk mengurangi jumlah sampah anorganik.

Wakil Kepala Dinas PUP-ESDM DIY Kusno Wibowo, memaparkan bahwa sejumlah permasalahan di TPST Piyungan telah diselesaikan. Misalnya dengan dengan menyelesaikan permasalahan operasional di sel eksisting dan melakukan persiapan pengembangan di lahan baru.

"Rencana pengembangan TPA dimulai oleh Pemda DIY sejak tahun 2017, mengadakan lahan baru sebelum KPBU. Lalu pada 2018 direncanakan KPBU, saat ini masih pengadaan lahan," kata Kusno dalam rapat kerja pansus DPRD DIY, Kamis (28/7/2022).

Pada tahun 2022 hingga 2024/2025 dijelaskan bahwa pembangunan dan pengoperasian TPA sementara sampai TPA baru siap difungsikan. Selain itu juga dilakukan penyiapan lahan, desain, pembangunan, pengoperasian.

"Kemenkeu memberikan fasilitas penyiapan dan pendampingan transaksi dalam pembangunan TPA baru dengan skema KPBU. Dengan luas lahan baru 5,7 Ha proses dimulai sejak tahun 2018 hingga ditargetkan selesai pada 2024," jelasnya.

Warga menunjuk blok A TPST Piyungan yang sudah ditutup dengan tanah. Foto: Tugu Jogja

Wakil Ketua Pansus DPRD DIY, Gimmy Rusdin Sinaga sepakat bahwa masalah pengelolaan sampah harus dikelola dari hulu hingga hilir. Ia mengungkapkan bahwa Dinas LHK dan Dinas PUP-ESDM perlu bekerja sama secara terorganisir.

“Masukan dari akademisi tolong pak, kemarin ada pemaparan dari pak Lurah Panggungharjo. Masih banyak hal yang khususnya dari bu Anna (Kepala Dinas PUP-ESDM) dan jadi harus buat progres, buat percontohan, seperti yang di Panggungharjo kemarin,” ungkap Gimmy.

Dalam rapat kerja pansus DPRD DIY yang dipimpin oleh Retno Sudiyanti, Ketua Pansus BA 18 Tahun 2022 itu, juga dibahas soal program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data pada bulan Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Yogyakarta sebanyak 454,76 ribu alias 11,34 persen.

Pada DTKS tahun 2021 terjadi lonjakan jumlah DTKS. Sementara pada DTKS 2021 tidak lagi disajikan data dalam satuan rumah tangga serta data indikator kesejahteraan dan tingkatan status kesejahteraan.

Kebijakan percepatan perbaikan DTKS dikatakan Endang sangat perlu mengingat masih ditemukannya kasus bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, adanya anomali data kependudukan, juga berbagai gejolak yang timbul akibat penonaktifan PBI JK non DTKS serta penghentian penyaluran bantuan sosial akibat ketidakpadanan data kependudukannya.

“Untuk percepatan perbaikan data DTKS, perbaikan ini perlu karena banyak kasus yang ditemukan tidak tepat sasaran dan sebagainya,” ungkapnya.

Meskipun demikian, ada tantangan dalam perbaikan data di DTKS misalnya data penerima manfaat untuk kelompok rentan belum sesuai dengan kebutuhan, sumber daya berbasis teknologi perlu dimaksimalkan dalam desain atau pengemasan produk, ancaman resesi global dan perubahan iklim membuat kelompok rentan terancam karena kelangkaan bencana.