DPRD DIY Pastikan Kemiskinan Masih Jadi Prioritas APBD 2025

Ketua DPRD DIY, Nuryadi. (Foto: M Wulan)

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 dipastikan masih akan difokuskan untuk pengentasan kemiskinan di DIY yang diketahui masih cukup tinggi hingga saat ini.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD DIY, Nuryadi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di DIY pada periode Maret 2024 mencapai 10,83 persen atau 445,55 ribu jiwa.

Angka ini menjadikan DIY menjadi provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di pulau Jawa. Atas kondisi ini, DPRD DIY terus memberikan perhatian mengingat Yogyakarta sebagai Kota Istimewa ini memiliki anggaran lain selain dana reguler APBD yakni Dana Keistimewaan (Danais), sehingga menurutnya perlu dikaji apa yang membuat angka kemiskinan itu masih tetap tinggi.

"Tak hanya APBD, ada danais (dana keistimewaan), tetapi kemiskinan juga tidak pernah bergerak (turun)," kata Ketua DPRD DIY, Nuryadi.

Selain menggunakan APBD 2025 untuk mengatasi kemiskinan di DIY, kata Nuryadi, Pemda DIY juga didesak memanfaatkan danais. Sebab dana yang dikucurkan pemerintah pusat hingga mencapai sekitar Rp 1,5 triliun selama ini didominasi distribusinya ke Dinas Kebudayaan (disbud).

Padahal mestinya danais dialokasikan juga untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki potensi langsung mengurangi kemiskinan. Karenanya perlu ada konsolidasi distribusi anggaran danais untuk disalurkan kepada OPD lain

Karenanya perlu ada konsolidasi distribusi anggaran utamanya danais untuk disalurkan kepada OPD lain yang memiliki potensi menurunkan kemiskinan di DIY.

"Hari ini kami mendorong Paniradya Keistimewaan beserta Pemda untuk melakukan konsolidasi dan pemetaan ulang anggaran, dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan," tegasnya.

"Kita sedang coba membuat terobosan apakah dana keistimewaan bisa untuk kemiskinan. Yang penting tidak boleh bertentangan, ukurannya kita sudah punya, belum didiskusikan,” ungkapnya.

Tidak Boleh Ada Ego Sektoral

Target penurunan angka kemiskinan, lanjut dia, adalah sampai 2045. Meskipun dirasakan sulit namun pemerintah akan terus berbenah dan harus ada sinergi antara dewan dan Pemda DIY.

“Jika gagal itu kedua pihak. Kita tidak saling egois tetapi bagaimana masyarakat yang kita utamakan,” tambahnya.

Di sisi lain, penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) diharapkan tepat sasaran sehingga secara otomatis berhasil mengurangi angka kemiskinan. Nuryadi menegaskan harus ada perencanaan yang matang dan tidak boleh ada ego sektoral.

"Itu yang terpenting bagaimana perencanaan di Bappeda harus benar dan segera dievaluasi. Jika angka tidak turun dan anggaran terus kita keluarkan, berarti percuma,” tandasnya.

Sebagai informasi, dalam struktur APBD DIY 2025, target pendapatan daerah disepakati sebesar Rp 5,407 triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah Rp1,68 triliun, Pendapatan Transfer Rp 3,7 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 7,6 miliar.

Sementara untuk pos Belanja dalam APBD tersebut dianggarkan sebesar Rp 5,619 triliun.

(M Wulan)