DPRD DIY Sampaikan 5 Isu Strategis dalam Rancangan Pokok Pikiran 2024

Suasana rapat penyusunan pokok pikiran (pokir) oleh anggota DPRD DIY. Foto: Maria Wulan/Tugu Jogja

DRPD DIY menyampaikan hasil penyusunan pokok-pokok pikiran (Pokir) yang telah dirancang dengan berbagai pihak untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pokir ini selalu menjadi bahan, arahan sekaligus usulan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun dokumen awal draf Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Ketua DPRD DIY, Nuryadi menjelaskan rancangan Pokir itu harus mampu mengarahkan penyusunan kebijakan terhadap program serta kegiatan pembangunan sesuai dengan targetnya.

Khususnya dalam penanggulangan kemiskinan, kesenjangan pendapatan hingga pemerataan ketimpangan antar wilayah di Yogyakarta.

"Sehingga (mampu) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY secara adil dan merata sebagai muara dari proses pembangunan daerah," kata Ketua DPRD DIY, Nuryadi, Rabu (14/12/2022).

Adapun pemaparan Pokir DPRD itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana.

Setidaknya ada 5 Isu strategis di DIY yang akan menjadi fokus di dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam RPJMD 2022-2027.

"Ada 5 pokok pokok pikiran yang kami sampaikan, (yaitu) pengembangan Wilayah Selatan, pengembangan TI, respon peluang transnasional, penyederhanaan birokrasi dan penanganan pemulihan pasca pandemi covid-19," kata Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana.

Huda menyebut prioritas pembangunan kawasan Selatan perlu diselaraskan dengan pembangunan Tengah dan Utara agar tidak mengakibatkan ketimpangan wilayah baru dalam 5 tahun kedepan.

Ia pun mengatakan alokasi dana keistimewaan juga perlu menyentuh sampai ke Kalurahan sebagai daya ungkit perekonomian dan pengentasan kemiskinan di DIY.

"Percepatan dan optimalisasi pembangunan wilayah selatan yang dilakukan harus tetap memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang terjadi. Sehingga ini yang menjadi rekomendasi kami," ujarnya.

Pada usulan selanjutnya yakni pengembangan teknologi informasi (TI), Huda menyampaikan agar Pemda DIY tetap mengedepankan prinsip pemanfaatan TI untuk mempermudah pelaksanaan tugas di dalam melayani seluruh masyarakat DIY.

Hal ini dinilai dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dan mampu meningkatkan literasi masyarakat yang lebih optimal.

Sementara isu selanjutnya yaitu respon peluang transnasional, Huda meminta agar masyarakat dapat dilibatkan dalam pelaksanaan program Trans Nasional di DIY.

"Sehingga sinergi proyek JJLS dalam meningkatkan perekonomian masyarakat selatan DIY," ungkap Huda.

Penyederhanaan terhadap birokrasi juga menjadi fokus pembahasan Pokir RKPD 2024, pasalnya hal ini dapat mewujudkan DIY sebagai wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Lebih lanjut pada isu strategis yang terakhir, Huda mendorong agar Pemda DIY melakukan langkah percepatan vaksinasi booster agar kesehatan masyarakat DIY dapat terjaga.

Selain isu strategis, pihaknya juga memberikan perhatian terhadap proyek strategis untuk diperjuangkan di DIY seperti Pelabuhan Tanjung Adikarto, Pembangunan Taman Budaya, Jogja Argo Park, Kebudayaan, Percepatan Pembangunan Desa, Penataan Sumbu filosofi hingga TPA Piyungan.

Pemaparan Pokir DPRD DIY ini masih bersifat sementara. Sehingga Nuryadi mempersilahkan OPD serta elemen masyarakat yang ada di Yogyakarta untuk bisa memberikan masukan atau usulan sebelum disahkan nantinya.

"Karena itu, usulan ini seyogyanya (akan) diwadahi dalam kebijakan program pada tahun 2024. Tanpa adanya masukan, kami tidak tau kalau ada yang masih tertinggal." pungkas Nuryadi.