DPRD DIY Sebut Angka Kemiskinan Ekstrem Harus Nol pada 2024

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana. Foto: M Wulan/Tugu Jogja

DPRD DIY menegaskan kemiskinan ekstrem sudah harus diselesaikan pada 2024 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana dalam acara FGD Arah Kebijakan Pembangunan DIY tahun 2025 bersama Pemda DIY, Jumat (22/9/2023).

Huda mengatakan kemiskinan di DIY termasuk tinggi yakni mencapai 11,49 persen, dimana di dalamnya terdapat kemiskinan ekstrem sebesar 1,08 persen atau sebanyak 32 ribu masyarakat miskin ekstrem di DIY berdasarkan data yang dikantonginya.

Menurutnya, perlu intervensi dari pemerintah untuk bisa memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Apalagi dari data tersebut banyak lansia yang menjadi bagian dari kemiskinan ekstrem itu.

"Jumlah tersebut kalau kita mau gelontor dana Rp 102 miliar saja bisa selesai. Kita punya APBD, punya juga Danais yang tahun 2024 nanti jumlahnya mencapai Rp 1,5 trilyun. Bisa kita anggarkan begitu, tinggal kita mau atau tidak," kata Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, Jumat (22/9/2023).

Huda menyebut ada salah satu langkah yang akan disasar dalam waktu dekat yaitu memberikan bansos kepada 8.000 lansia pra sejahtera di DIY. Jika upaya penanganan kemiskinan ini terus dilakukan dengan konsisten, pihaknya yakin akan ada penurunan angka kemiskinan drastis di DIY dalam beberapa tahun kedepan. Para lansia itu akan menjadi prioritas karena menjadi tantangan paling sulit untuk dientaskan dalam kemiskinan ekstrem.

"Jadi kemiskinan ekstrem itu diberikan pada kriteria orang-orang yang terlantar, disabilitas berat dan lain-lain. Itu kewajiban negara untuk menyelesaikan makanya kami minta 2024 ini kemiskinan ekstrem nol, nol itu 0,00 bukan 0,99. Karena sudah jelas by name by addressnya kalau kita hitung anggaran sekitar 200 ribuan perbulan per orang. Kalau ditotal 100 milyar, 100 milyar saya kira sangat mampu untuk kemiskinan ekstrem" ujar dia.

Di sisi lain, Huda juga menyoroti hal lain yang menjadi penyokong angka kemiskinan itu, yakni persoalan Upah Minimum Provinsi (UMP) di DIY yang masih sangat rendah sehingga membawa masyarakat berada di bawah garis kemiskinan.

Adapun standar garis kemiskinan itu seharusnya berada pada angka pendapatan Rp 2,3 juta perbulan, sementara di DIY belum mencapai angka tersebut.

"UMP juga di bawah garis kemiskinan Rp 2,3 juta. Kalau ini bisa terselesaikan maka kemiskinan kita bisa turun. UMP kan persoalan kebijakan saja. APBD dan Danais itu semuanya bertujuan untuk mencapai RPJMD. Kalau tak bisa Danais ya APBD, atau kebalikannya, saling menggantikan dan babnya hanya perencanaan saja ini," imbuh Huda.

Sementara Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemda DIY, Tri Saktiana, mengaku pihaknya memang baru akan menyentuh secara general rencana kebijakan pembangunan 2025 untuk disampaikan pada DPRD DIY.

Terkait upaya pengentasan yang menyasar para lansia itu, ia menyebut akan memulainya dengan menyasar kepada 8000 lansia dimana mereka akan mendapati bantuan dengan nilai Rp300 ribu per bulan secara berkesinambungan.

"8000 dulu nanti kita lihat perkembangan nya seperti apa, kita evaluasi, ini baru pertama kali. Kita evaluasi, kalau perlu tambah, kita tambah," pungkas dia. (M Wulan)