DPRD DIY Soroti Banyak Sumur BOR Pemerintah yang Gagal Beroperasi

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana saat meninjau kekeringan di Gunungkidul. Foto: istimewa

Kondisi kekeringan yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo kini mendapatkan sorotan tajam dari DPRD DIY. Pasalnya setiap kali musim kemarau tiba, masyarakat setempat selalu merasakan sulitnya mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhannya.

Kritikan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana lantaran selama bertahun-tahun selalu terjadi dan tidak ada tindakan jangka panjang dari pemerintah untuk menangani masalah kekeringan itu.

Bahkan saat meninjau langsung di berbagai wilayah seperti Gedangsari, Pathuk, dan beberapa tempat di Ngawen serta dusun lain, Huda menuturkan banyak operasional sumur bor yang dibuat oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik, ada pula yang rusak sehingga kurang optimal untuk menyalurkan air bersih.

"Banyak dusun dusun terpaksa antri tanki air untuk menunggu dropping ke berbagai wilayah yang membutuhkan. Saya meninjau sendiri di berbagai wilayah," kata Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, Minggu (24/9/2023).

Meskipun sampai saat ini sudah ada pengedropan air bersih ke daerah itu, Huda menyebut kondisi kekeringan di dua wilayah itu tetap sangat memprihatinkan. Sebagian juga memutuskan untuk membeli air bersih dalam tanki 5000 liter untuk memenuhi kebutuhannya dengan harga yang bervariasi antara Rp 250 ribu hingga Rp 350 ribu untuk beberapa KK.

"Itu juga belum tentu tanki mau mengirimkan ke lokasi lokasi yang tinggi sehingga warga kesulitan. Ngedrop tanki bisa sampai jam 00.00 WIB malam atau sampai jam 01.00 WIB pagi. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena warga dapat air bersih antara 2 sampai 3 hari sekali, rata rata dari swadaya warga dan bantuan berbagai lembaga," ucapnya.

Huda juga mengaku heran mengapa banyak sumur BOR dari pemerintah yang tidak berfungsi. Padahal biaya pengeboran dulunya rata rata mencapai Rp 500 jutaan dan sebelumnya juga menggunakan penelitian dan design pakar.

Oleh karenanya, ia meminta kepada pemerintah agar serius dalam menangani masalah kekeringan itu karena kebanyakan wilayah yang alami kekeringan identik dengan wilayah miskin.

"Pemerintah mesti memperbaiki metode pemberian bantuan nya karena terlalu mahal dan banyak yang tidak berfungsi. Partisipasi warga harus diperhatikan, bisa dengan metode BKK ke desa atau metode lain yang lebih fleksibel penerapan nya. Saya juga mengajak pemda untuk mengecek langsung berbagai sumur yang rusak maupun tidak opersional agar bisa memperbaiki metode serta menyelesaikan kekeringan dengan baik," tegas Huda.

Menurutnya, sudah semestinya wilayah kekeringan ini dipetakan dengan baik sekaligus roadmap solusinya agar hal serupa tidak terus terulang apalagi air menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat menjalani kehidupannya.

"Jangan dibiarkan bertahun tahun seperti ini tanpa target jelas kapan penyelesaiannya," pungkasnya.

(M Wulan)