news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Gunungkidul Jadi Kabupaten Tertinggi Soal Politik Uang di Yogyakarta

Konten Media Partner
23 Februari 2019 17:33 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Deklarasi Desa Anti Politik Uang di Gunungkidul, Sabtu (23/2/2019). Foto: erl
zoom-in-whitePerbesar
Deklarasi Desa Anti Politik Uang di Gunungkidul, Sabtu (23/2/2019). Foto: erl
ADVERTISEMENT
Kabupaten Gunungkidul menjadi lokasi deklarasi Desa Anti Politik Uang yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun ada kabupaten lain di DIY yang telah melakukan hal serupa namun acara deklarasi Desa Anti Politik Uang di Gunungkidul ini tergolong acara yang cukup besar.
ADVERTISEMENT
Acara deklarasi kali ini dilakukan serentak dengan menghadirkan Gubernur DIY meskipun diwakili oleh Kepala Kesbangpol DIY, Sulistyo; Bupati Gunungkidul, Badingah, perwakilan partai politik serta perwakilan tim kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kegiatan deklarasi ini juga diselenggarakan di destinasi terkemuka Gunung Api Purba Nglanggeran dan diisi beberapa hiburan.
Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwana, mengungkapkan alasan Bawaslu pilih Gunungkidul sebagai lokasi deklarasi Desa Anti Politik Uang. Alasan yang pertama adalah jumlah desa Anti Politik Uang di Gunungkidul menjadi yang terbanyak dibanding kabupaten lain. Pihaknya berencana akan membentuk 40 Desa Anti Politik uang di seluruh DIY dan Gunungkidul terdapat yang paling banyak.
"Di Gunungkidul ada 18 desa anti politik uang. Setiap satu kecamatan suda ada 1 desa anti politik uang," ungkapnya, Sabtu (23/2/2019).
ADVERTISEMENT
Gunungkidul memiliki jumlah Desa Anti Politik Uang terbesar karena di wilayah ini aksi politik uang jumlahnya paling banyak dibanding dengan Kabupaten/Kota lainnya di DIY. Berdasarkan survei yang mereka lakukan, ternyata Gunungkidul menduduki ranking paling atas di antara Kabupaten/Kota lainnya di DIY.
Dengan deklarasi tersebut diharapkan bisa menjadi inspirasi desa-desa lain di DIY. Sehingga ke depan politik uang jelang Pemilu tidak akan terjadi lagi. Di samping memang pihaknya berharap desa-desa lain untuk segera melakukan hal yang sama.
"Kita berharap agar yang lain bisa menyusul agar ruang gerak politik uang,"ujarnya.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Gunungkidul, Ari Siswanto, menyambut baik pembentukan desa anti politik uang tersebut. Ia mengklaim jika partainya menjadi salah satu partai yang berjuang dalam Pemilu ini tanpa praktek-praktek negatif seperti politik uang tersebut. Ia berharap jika deklarasi ini diwujudkan dalam kondisi riil di lapangan.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, politik uang sebenarnya sudah masuk dalam larangan undang-undang penyelenggaraan Pemilu sudah sejak lama. Hanya saja prakteknya memang masih banyak terjadi di semua level pemilihan. Sehingga dengan deklarasi ini, jika benar-benar dilaksanakan maka partainya adalah pihak yang paling diuntungkan.
"Kita berharap anti politik uang ini bukan hanya sekedar jargon saja,"ujarnya. (erl/adn)