Halte Trans Jogja Disebut Belum Ramah Difabel, Pemerintah Diminta Benahi

Project Officer Solider Inklusi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Kuni Fatonah. (Foto : M Wulan)

Layanan transportasi umum, Trans Jogja kembali dinilai tak ramah bagi difabel. Penyandang disabilitas masih kesulitan untuk naik dan turun di halte Trans Jogja khususnya yang belum dilengkapi jalur kursi roda.

Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh Project Officer Solider Inklusi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Kuni Fatonah belum lama ini. Padahal transportasi publik ini sangat dibutuhkan mereka karena keterbatasan akses dan mobilitas.

"[Kaum difabel] ketika menggunakan transportasi umum masih banyak hambatan. [Termasuk] yang menggunakan kursi roda itu susah untuk naik turun dari [halte] trans jogja," ujar Kuni Fatonah.

Dari sekian banyak halte Trans Jogja tersebut, Kuni menuturkan layanannya itu belum semuanya inklusif dan ramah disabilitas.

Sejak Trans Jogja diluncurkan sebagai bentuk layanan buy the service oleh Pemda DIY pada 2007 lalu, dia menilai dari infrastruktur, kendaraan, dan pelayanan transportasi publik khusus difable masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah yang harus dibenahi.

Dia membeberkan berbagai kesulitan yang dialami oleh kaum difabel saat hendak menggunakan transportasi publik itu.

Tak hanya tangganya yang curam, menurut Kuni, sejumlah hambatan seringkali dialami kaum difabel di Yogyakarta.

Meski sudah disediakan bidang miring untuk kursi roda, tetapi bidang miringnya terlalu tajam.

Selain itu, jarak bus berhenti di halte juga dinilai cukup jauh sehingga membuat kaum difabel kesulitan untuk memasuki bus.

"Kemudian yang kami rasakan, ketika ketinggiannya antara halte bus dengan bus yang datang juga berbeda sehingga menyulitkan teman-teman [untuk masuk kedalam Trans Jogja)," paparnya.

Sebagai pengguna kursi roda, Kuni mengakui juga alami kesulitan saat hendak memindai barcode rute Trans Jogja lantaran di tempel di lokasi yang cukup tinggi.

"Saya susah mem-barcode yang sebetulnya kami ingin tahu rutenya ke mana saja," lontarnya.

Termasuk tidak tersedianya huruf braille, sehingga difabel dengan netra kesulitan dalam mengakses informasi.

"Itu perlu menjadi pemikiran [Pemerintah melalui] Dishub DIY untuk kemudian mencari solusi agar kami bisa menggunakan, karena ini fasilitas umum," tandasnya.

(M Wulan)