Istana Soroti Penambahan Sasaran MBG di DIY, Tergantung Kesiapan Daerah

llustrasi pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Sleman. (Foto: M Wulan)

Perluasan terhadap sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepenuhnya dipastikan pada kesiapan daerah.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di SD Sinduadi Timur, Jumat (17/1/2025).

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan MBG di DIY ini memang terkesan terlambat, apalagi tercatat baru Sleman yang menggelar program tersebut secara perdana pada 13 Januari lalu.

Hasan mengatakan hal itu tergantung pada kesiapan daerah.

"Makanya saya bilang, setiap minggu, titik-titik dapur itu akan bertambah, mungkin gelombang kedua ada di Sleman, nanti gelombang ketiga ada dimana. Begitu ada titik yang siap dan diverifikasi sama Badan Gizi Nasional (BGN) begitu mereka siap, mereka jalan,” kata Hasan Nasbi, Jumat (17/1/2025).

Dia juga menyoroti kebijakan Kota Yogyakarta yang mewajibkan siswa untuk membawa bekal sebagai ganti MBG. Hal itu dipersilahkan olehnya tetapi kata dia, negara berkewajiban memberikan pelayanan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu.

“Kalau ada yang mau, daerah atau sekolah untuk menyediakan sendiri itu silahkan, nggak boleh ada larangan. Ini kan hak masyarakat, tetapi bagi negara itu adalah kewajiban untuk memberikan pelayanan makan bergizi gratis,” paparnya.

Hasan menegaskan dirinya tidak menyampaikan hal itu untuk dicontoh. Tetapi apabila ada yang ingin berinovasi seperti itu, kembali kepada kebijakan masing-masing.

"Saya tidak mau bilang begitu, tetapi kan kita dari negara ini menjalankan kewajiban saja, menyediakan makanan bergizi gratis. Kalau ada yang berinovasi seperti itu terserah masing-masing," ucapnya.

Sementara Komandan Kodim 0732/Sleman, Letkol Inf Mohammad Zainollah menuturkan dapur penyediaan MBG yang dikelola BGN ini berada di Kentungan, Sinduadi. Dia memastikan makanan yang diproduksi melalui SOP serta aturan gizi yang sudah ditentukan.

“Kami berada di posisi membantu segala kebutuhan dapur umum serta berkoordinasi dengan Pemkab Sleman dan Badan Pengawas Obat dan Makanan,” tandasnya.

(M Wulan)