Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.94.1
Konten Media Partner
Kata BAZNAS RI Soal Usulan Dana Zakat untuk Biaya Makan Bergizi Gratis
22 Januari 2025 11:03 WIB
ยท
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Usulan itu muncul karena dinilainya, anggaran dari negara belum menutupi total anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program MBG tersebut.
Terkait hal ini, Noor mengatakan persoalan usulan itu sudah terjawab lewat pernyataan Presiden Prabowo dan Kepala Staf Kepresidenan yang menyampaikan bahwa Pemerintah sudah menyiapkan untuk Makan Bergizi Gratis di 2025.
"Pak Prabowo dan juga KSP sudah mengatakan dana dari pemerintah sudah cukup. Sudah sangat cukup yang disediakan oleh pemerintah," kata Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad, Selasa (21/1/2025).
Meski tak secara detail dijelaskan, Noor memastikan tak ada pertentangan antara program MBG dengan apa yang sudah dilakukan selama ini oleh BAZNAS. Menurut dia, BAZNAS cukup aktif mengadakan paket makanan bergizi untuk para fakir miskin.
ADVERTISEMENT
Di satu sisi diketahui juga bahwa BAZNAS tidak dapat sembarangan memberikan pembiayaan untuk program makan gratis ini.
Alasannya karena dana zakat hanya diperuntukkan untuk kelompok yang tidak mendapatkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Selain itu, BAZNAS dalam bekerja tidak berfokus pada satu per satu orang atau lembaga. Sasarannya adalah 8 asnaf yang berhak menerima zakat, yang utama adalah fakir dan miskin.
"Kalau kita sudah lama [mengadakan makan bergizi] dari awal sekali," kata dia.
"Kita membuat paket paket untuk makan bergizi itu sudah biasa, bank makanan itu juga sudah biasa sehingga kalau ada kegiatan kegiatan semacam ini sudah biasa. Tetapi kemarin pak Prabowo sudah menyampaikan, KSP juga menyampaikan dana dari pemerintah sudah cukup," terangnya.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, usulan dana zakat untuk mendanai program MBG ini juga sempat menimbulkan pro dan kontra. Banyak pihak angkat suara terkait usulan ini.
(M Wulan)