Kemendes PDTT Ungkap Ada 50 Ribu Desa Berada di Zona Merah Bencana

Konten Media Partner
5 Januari 2020 17:48 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, saat mengisi kuliah umum di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sabtu (4/1/2020). Foto: dok. UNY.
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, saat mengisi kuliah umum di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sabtu (4/1/2020). Foto: dok. UNY.
ADVERTISEMENT
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar mengaku masih ada desa yang terisolir akibat bencana banjir beberapa hari lalu. Desa tersebut berada di Kabupaten Lebak Propinsi Banten yang juga dilanda banjir bandang.
ADVERTISEMENT
Abdul Halim mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah berusaha mengevakuasi warga dari desa-desa yang terisolir. Sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sebelumnya, penanganan bencana lebih mengutamakan korban terlebih dahulu baru kemudian menangani berbagai kerusakan.
"Memang masih ada desa yang terisolir, di Lebak Banten,"ujarnya saat di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Minggu (5/1/2020).
Yang paling penting adalah langkah pengurangan korban baik material maupun korban jiwa dengan memaksimalkan peran desa. Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) telah terbentuk di masing-masing desa dimaksimalkan untuk mengurangi korban bencana.
Ia melanjutkan bahwa saat ini setidaknya masih ada 50.000 desa yang berada di zona merah bencana. Karenanya, Kemendes menandaskan jika dana desa diperbolehkan untuk penanggulangan bencana. Sebagian dana desa memang harus dialokasikan untuk mengurangi risiko bencana di desa masing-masing.
ADVERTISEMENT
"Memang boleh untuk penanggulangan bencana. Jadi desa harus membuat program penanggulangan bencana sesuai dengan ancaman masing-masing," tandasnya.
Menurutnya, Indonesia memang berada di wilayah bencana sehingga harus ada rencana komprehensif untuk mitigasi bencana. Harapannya dengan program mitigasi bencana tersebut mampu mengurangi jumlah korban baik material maupun korban jiwa.
Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslich mengakui pemerintah Kabupaten Bantul telah meminta kepada pihak desa untuk membuat langkah komprehensif dalam menanggulangi bencana. Berbagai bencana mulai yang disebabkan Hidrometrologi, gempa bumi, tsunami, angin ribut, dan beberapa bencana lainnya mengancam wilayah Bantul.
"Kita telah himbau agar mereka (desa) membentuk FPRB sesuai dengan ancaman bencana masing-masing desa. Desa Tangguh Bencana harus kita ciptakan,"tandasnya.