KPU DIY Pastikan Pemilu 2024 Akan Berlangsung Sesuai Aturan

Maskot Pemilu 2024. Foto: istimewa

Dinamika politik jelang Pemilu 2024 berlangsung sangat menarik dan penuh intrik. Apalagi penundaan soal pemilu kian santer menjadi perbincangan publik setelah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dalam diktum putusannya menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Ahmad Shidqi mengatakan pemilu 2024 akan tetap berjalan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Meskipun saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan untuk menunda, Shidqi menyebut siklus demokrasi lima tahunan itu harus dilaksanakan lantaran tertuang dalam mandatori konstitusi, yakni dalam 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar.

"Ketika ada wacana keputusan pengadilan kemarin yang secara tidak langsung misalnya menunda (pelaksanaan Pemilu) saya kira itu KPU tetap jalan terus. Okelah mungkin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan seperti itu, tapi KPU tetap mengapresiasi karena itu proses hukum," kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Ahmad Shidqi, Minggu (19/3/2023).

Dalam pasal itu dijelaskan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD diselenggarakan sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Jika mengacu pada aturan itu, Shidqi menyebut pihaknya optimis bahwa pemilu 2024 akan tetap berjalan.

Di sisi lain, Shidqi menuturkan tahapan persiapan untuk pelaksanaan pemilu 2024 di Jogja sejauh ini sudah mencapai 40 persen, dimana partai politik yang ikut serta akan menetapkan masing-masing calon kadernya.

"Tahapannya yang sekarang berlangsung (adalah) semua partai politik sudah ditetapkan. Kemudian saat ini yang sedang kami langsungkan itu adalah pemutakhiran daftar pemilih (coklit) dan baru selesai 14 Maret kemarin," jelasnya.

Shidqi mengaku sudah 1 bulan lebih pihaknya melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih itu. Mereka memastikan apakah warga negara yang sedang berada di Jogja itu memiliki identitas yang jelas sebagai pemilih atau tidak.

"Selama satu bulan lebih kami melaksanakan coklit untuk memastikan warga negara itu terdaftar sebagai pemilih (dengan) kecocokkan, KTP dan KK. Benar (atau) tidak. (Orang atau penduduk) itu sudah meninggal atau sudah pindah. Nah itu yang kami identifikasi kebenarannya," paparnya.

Selain persiapan secara teknis, pihaknya juga mulai mensosialisasikan maskot pemilu 2024 mendatang melalui berbagai sosialisasi yang ditujukan untuk masyarakat, salah satunya dalam event Goedenavond Kotabaru yang digelar pada Jumat (17/3/2023) lalu.

Adapun maskot pemilu 2024 kali ini adalah Sura (suara rakyat) dan Sulu (suara Pemilu). Shidqi menyebut dalam event Goedenavond Kotabaru itu tak hanya masyarakat lokal saja yang tertarik dengan booth milik KPU, namun ada juga warga asing.

Menurutnya, pesta demokrasi di Indonesia cukup menarik perhatian publik termasuk masyarakat dunia, sebab, pemilu di Indonesia menjadi salah satu momentum yang paling kompleks di dunia.

"Kami ingin menegaskan bahwa jangan sampai (Pemilu 2024) hanya menjadi arena pertempuran politik, karena kontestasi semata-mata. Tapi itu justru menjadi sarana integrasi, bukan justru pemecah belah," tandasnya.