Mahfud MD Tanggapi Pernyataan Jokowi yang Sebut IKN Adalah Keputusan Rakyat

Mahfud MD saat menanggapi pernyataan Presiden Jokowi terkait pindahnya Ibu Kota Negara ke IKN. (Foto : M Wulan)

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur masih terus menuai sorotan publik lantaran dinilai terlalu memaksakan kehendak.

Apalagi pembangunan yang dilakukan disebut-sebut dapat menimbulkan ketimpangan antara IKN dengan daerah-daerah di sekitarnya. Akibatnya, banyak pihak yang menduga bahwa keputusan pindah ke IKN itu merupakan proyek pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan untuk kepentingan rakyat.

Alhasil, ini membuat Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa pemindahan IKN itu bukan proyek pribadinya. Jokowi mengatakan bahwa pemindahan IKN itu merupakan keputusan rakyat yang diwakili wakil rakyat usai mendapatkan izin di dari DPR RI dan disetujui mayoritas fraksi partai.

"Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itu lah yang sudah kita putuskan, kita juga izin kepada DPR," kata Jokowi.

Menanggapi pernyataan ini, mantan Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan apa yang dikatakan Jokowi adalah benar sesuai undang-undang.

"Ya betul (keputusan pindah IKN adalah) kehendak rakyat, karena keinginan Pak Jokowi (waktu) itu, lalu ditawarkan kepada rakyat dan rakyat setuju lalu dijadikan undang-undang. Itu betul, menjadi secara resmi kehendak rakyat," kata Mahfud MD kepada wartawan, Kamis (26/9/2024).

Adapun Jokowi mengeklaim IKN sudah disetujui seluruh rakyat Indonesia itu berdasarkan keputusan yang diambil bersama di mana sebanyak 93% fraksi di DPR setuju atas berpindahnya Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN.

Mahfud lalu menjelaskan karena keputusan pindah IKN itu berdasarkan keinginan rakyat, maka masa depan IKN juga berada di tangan rakyat ke depannya.

"Oleh sebab itu, nasibnya juga bisa ditentukan oleh rakyat. Nasib IKN itu karena dulu kehendak rakyat," tegasnya.

Adapun pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amin Zakat Nasional (Baznas) 2024, di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024), kemarin.

Jokowi tak mau lagi ada anggapan bahwa ibu kota pindah dari Jakarta ke Nusantara merupakan keinginannya semata. Namun sudah aturan dan sudah melalui prosedur yang ada.

Bahkan rencana ibu kota pindah ini pernah digagas Presiden Soekarno pada tahun 60-an hingga Presiden Soeharto.

(M Wulan)