MenPan RB Resmikan Mal Pelayanan Publik di Gunungkidul
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarSecara virtual, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan RB) Azwar Anas meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Gunungkidul. MPP Gunungkidul merupakan salah satu dari 103 yang ada di Indonesia
Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Gunungkidul, Yuda Haryanto pun juga berpesan agar layanan MPP Gunungkidul tidak sekedar peningkatan fisik, tetapi juga kualitas layanannya. Kualitas layanan terutama ditingkatkan dari kemampuan dan kapasitas dari sumber daya manusia (SDM).
"MPP Gunungkidul pun diyakini bisa mewujudkan prinsip good governance. Semoga bisa jadi pusat layanan publik yang memiliki inovasi dan integritas," kata Yuda, Rabu (14/12/2022) dalam sambutannya.
Agus mengatakan peresmian ini merupakan upaya untuk mempercepat layanan yang terintegrasi. Di mana sebenarnya tanggal 5 Desember 2022 sudah diresmikan secara serentak seluruh Indonesia.
MPP Gunungkidul berada di lantai 2 terminal daksinaga. Keberadaan MPP ini merupakan wujud kerjasama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Kemenhub. Di mana pemerintah daerah berusaha meminjam aset milik Kementrian Perhubungan.
"Mall ini dirintis sejak tahun 2020. Ada 22 instansi yang terlibat dan 150 layanan online maupun offline,"ungkap dia.
Dia menambahkan, hingga bulan November 2022 yang lalu jumlah pengunjung rata-rata perbulan adalah 2705 orang atau 135 orang perhari. Hal ini menunjukkan respon masyaraka Gunungkidul ini cukup bagus terhadap inovasi yang dilakukan.
Sementara itu, Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto mengatakan, grand launching MPP patut disyukuri. Ke depan diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi. Di posisi yang terakhir ini MPP Gunungkidul sudah bisa terkoneksi dengan sistem pelayanan secara online dengan Provinsi DIY.
"Ada 16 instansi yang terlibat di dalamnya memberikan layanan,"terangnya.
Jika ada salah satu proses perizinan perlu dukungan langsung sudah bisa online dengan fasilitas pelayanan publik yang disediakan perwakilan Provinsi DIY. MPP ini memiliki fungsi pelayanan dari ujung sampai pangkal.
Menurutnya, ada beberapa jenis perizinan yang sifatnya berjenjang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul ke Pemda DIY. Layanan satu pintu ini pun tersedia secara daring. jumlah layanan di MPP Gunungkidul semakin banyak hingga belasan jenis.
"Hal ini akan membuat layanan publik jadi semakin efektif. Jadi layanannya semakin cepat dan murah, bahkan kalau bisa tanpa biaya sama sekali," ujarnya.
Heri berharap jumlah layanan di MPP semakin banyak. Sebab dengan demikian layanan administrasi publik cukup dilakukan di satu tempat. Sehingga masyarakat akan semakin dimudahkan, dan layanan akan semakin banyak didapat.
Menteri Pan RB, Azwar Anas menilai MPP Gunungkidul bisa jadi model percontohan bagi daerah lain. Khususnya dalam memberikan layanan terpadu untuk masyarakat. Harapannya, MPP di GUnungkidul ini menjadi contoh bagaimana integrasi pelayanan ke masyarakat dilakukan.
"Di seluruh Indonesia baru ada 103 mall pelayanan publik, dan 58 di antaranya ada di Pulau Jawa,"terang dia.
Azwar juga berpesan agar Pemkab Gunungkidul menjadikan layanan publik sebagai salah satu prioritas. Caranya dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Karenya layanan yang diberikan memberikan dampak positif yang nyata untuk masyarakat.